Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Tanggal Rapat: 11 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 29 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Perwakilan Grab, Perwakilan Pengemudi Grab, dan Perwakilan Pengemudi Gojek

Pada 11 Maret 2019, Komisi 5 mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengenai Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat. RDP ini dibuka oleh Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS dapil Jawa Timur 1 pada pukul 13:45 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Perwakilan Grab, Perwakilan Pengemudi Grab, dan Perwakilan Pengemudi Gojek

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub

  • Latar Belakang Transportasi Online
    • 2014 : Masuknya Uber, Perusahaan Amerika pemberi layanan taxi online berbasis aplikasi
    • 2015 : Gojek meluncurkan layanan ojek online dan mendapat respon positif masyarakat Grab dan Uber memasuki pasar ojek online (serta layanan lainnya). Pola transportasi masyarakat perkotaan tempat beroperasinya ojek online mulai berubah
    • 2019 : Transportasi online telah menjadi bagian dari cara berpindah tempat masyarakat Indonesia
  • Permasalahan
    • Tidak adanya payung hukum yang mengatur Sepeda motor tidak termasuk angkutan umum
    • Berpotensi persaingan usaha tidak sehat
    • Terabaikannya pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor
    • Tidak terpenuhinya kewajiban perizinan penyelenggaraan angkutan umum dan pajak
    • Tidak adanya perizinan keamanan dan keselamatan
    • Tidak ada jaminan asuransi kecelakaan bagi penggunan layanan transportasi
  • Ojek online akan dibuat regulasinya agar memastikan bahwa profesi mereka eksis dan dilindungi oleh negara. Oleh karenanya, Dirjen Perhubungan Darat akan membuat suatu regulasi yang sifatnya tertentu yang menjamin bahwa keselamatan mereka itu harus dipikirkan, termasuk tarif dan hubungan kemitraan
  • Dirjen Perhubungan Darat melihat suatu kegiatan yang sudah berlangsung, apalagi menghidupkan masyarakat banyak
  • Substansi Rancangan Putusan Menteri (RPM)
    • BAB I Ketentuan Umum : definisi-definisi
    • BAB II Jenis dan Kriteria : kriteria sepeda motor untuk pelayanan, standar minimal pemenuhan aspek pelayanan yaitu keselamatan, keamanan, kenyamanan, keterjangkauan dan keteraturan
    • BAB III Formula Biaya Jasa : penentuan biaya jasa yang terdiri dari biaya langsung maupun biaya tidak langsung
    • BAB IV Mekanisme Penghentian Operasional Penggunaan Sepeda Motor yang Berbasis Aplikasi
    • BAB V Perlindungan Masyarakat : perlindungan terhadap masyarakat dan jaminan pelayanan
    • BAB VI Pengawasan : pengawasan berfungsi untuk kepentingan masyarakat luas
    • BAB VII Peran serta Masyarakat : memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi, memantau, memberi masukan, laporan terhadap pelayanan dan kinerja ASK yang disampaikan kepada pemerintah
    • BAB VIII Ketentuan Penutup : berlaku sesuai dengan tanggal diundangkan
  • Rangkuman atas Hasil Uji Publik
    • Usulan beberapa pengemudi bahwa tidak perlu mengatur jam kerja karena pekerjaan ini bersifat fleksibel
    • Perlu kajian terkait biaya jasa karena tiap daerah memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda
    • Perlu adanya zonasi dalam pengaturan biaya jasa
  • Biaya langsung dalam Rancangan Keputusan Menteri Perhubungan
    • Sistem Zonasi :
      • Zona 1 (Sumatera, Jawa, dan Bali)
      • Zona 2 (Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara)
      • Zona 3 (Kepulauan Maluku dan Papua)
    • Sistem Keamanan Lokal
      • Agar dapat mempertimbangkan harga-harga berlaku dipasar setempat yang kemudian dapat dimasukkan kedalam perhitungan biaya jasa untuk mendapatkan biaya langsung dasar, biaya langsung batas atas, biaya langsung batas bawah dan biaya langsung minimal yang berlaku diwilayah setempat
  • RPM Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat; Beberapa kesepakatan yang diambil dalam Rapat Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan di Hotel Alila tanggal 4 Maret 2019
    • KPPU telah menyepakati bahwa penetapan biaya jasa dapat dilakukan oleh Pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan
    • Ketentuan Peralihan yang mengatur batas waktu kewajiban Perusahaan Aplikasi untuk menyesuaikan biaya jasa disepakati untuk dihapus dari Rancangan Peraturan Menteri tetapi dimasukkan di dalam Rancangan Keputusan Menteri tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa
    • Agar segera dikeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Yoseph Umarhadi

    Yoseph mengatakan terkait kemitraan, memang selama ini Yoseph melihat lemahnya hubungan kemitraan antara pribadi-pribadi pengguna aplikator. Tentu ini perlu ada suatu pengaturan bagaimana B to B ini (business to business) dapat berjalan lancar. Terkait biaya jasa, Yoseph sependapat kata tarif itu menggunakan kata biaya jasa saja dan ditentukan tarif bawahnya . Yoseph menyarankan agar ini benar-benar dihitung jadi agar tidak rugi.

  • PDI Perjuangan / Rahmat Nasution Hamka

    Rahmat melihat konten dalam Permenhub ini lebih kepada bagaimana mitra atau penyedia aplikasi. Jadi, posisi konsumen atau pengguna jasa ojol ini harus diperkuat dan yang perlu diingatkan jangan berfokus untuk mengejar kuantitas bagi penyedia jasa. Oleh sebab itu, Rahmat menyarankan agar diatur kuotanya. Lalu, keberlanjutan dari para mitra juga harus dipikirkan baik dari pihak gojek maupun grab atau aplikasi lain karena di daerah-daerah itu juga ada yang seperti ini namun scope-nya lokal jadi yang dilihat jangan yang scope-nya besar saja tapi juga yang kecil dipehatikan.

  • Golkar / Hamka B Kady

    Hamka memohon agar dipertimbangkan dengan cermat kontennya karena ini aturan yang dikeluarkan oleh Kemenhub, kalau Undang-Undang Nomor 22 direvisi pasti akan lebih kuat, kenapa tidak kita mulai dari situ tapi kalau memang bisa menjembatani ya why not.

  • Anton ingin mendengar langsung apa yang disampaikan tadi memang benar-benar yang diinginkan oleh para aplikator itu .

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Unais Ali Hisyam

    Unais mengatakan terkait dengan kelayakan ekonomi sebaiknya harus menyempurnakan dari batasan jumlah karena dengan adanya transportasi online justru mematikan jasa yang offline karena banyak yang mengeluh seperti kayak taxi blue bird.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Sigit Sosiantomo

    Sigit mengatakan bahwa Komisi 5 semua serius untuk mendukung Permenhub, jadi Komisi 5 memang memikirkan persoalan ini dan yang hadir disini atas nama fraksi bukan atas nama pribadi. Sigit mengira ini bentuk real bahwa Komisi 5 benar-benar memperhatikan produk-produk yang ada di masyarakat.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Perwakilan Grab, Perwakilan Pengemudi Grab, dan Perwakilan Pengemudi Gojek

Perwakilan Grab

  • Grab ini sudah tersebar di 222 kota di Indonesia
  • Terkait dengan Permenhub ini sangat mendukung karena unsur keselamatan itu sangat penting
  • Oleh sebab itu, Grab sangat mendukung seperti aturan verifikasi pengemudi dan jaket yang aman bagi para pengemudi serta harus menjaga prinsip ke hati-hatian
  • Bagaimana kebijakan ini juga melibatkan konsumen karena walau bagaimanapun juga keputusan ada di tangan konsumen

Perwakilan Pengemudi Grab

  • Pengemudi Grab meminta Pemerintah harus lebih aware terhadap nasib-nasib pengemudi ojek online yang mau tidak mau, yang suka tidak suka, yang secara tidak langsung sudah tercemplung dalam bisnis ojek online
  • Pengemudi Grab ingin mempertanyakan apakah dari DPR setuju dengan Permenhub ini atau tidak

Perwakilan Pengemudi Gojek

  • Pengemudi Gojek mengatakan harus difokuskan juga faktor keamanan dan kenyaman tapi disamping itu juga ada asuransi
  • Pengemudi Gojek mengatakan dari pihak aplikator itu telah melakukan hal itu namun sendiri nah dengan adanya Permenhub ini jadi sudah terakomodasi
  • Di Wonosobo hari ini ada kerusuhan karena ada sweeping seluruh driver ojok online jadi substansi dari Permenhub sebenarnya adalah pengakuan, di Wonosobo itu terjadi karena adanya larangan bagi ojek online untuk menggunakan atribut dan itu merupakan diskriminasi dari daerah-daerah

Kesimpulan

  1. Komisi 5 DPR-RI telah menerima usulan dan memberi apresiasi kepada Dirjen Perhubungan darat terkait Rancangan Permenhub tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat. Selanjutnya, Komisi 5 DPR-RI meminta Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI untuk mempertimbangkan masukan dari Komisi 5 DPR-RI
  2. Komisi 5 DPR-RI meminta Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI untuk mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran, keterpaduan, keterjangkauan harga, keadilan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan transportasi sepeda motor
  3. Komisi 5 DPR-RI berharap Rancangan Permenhub dapat segera diterbitkan.

Penutup

RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan ditutup oleh Sigit Sosiantomo dari Fraksi PKS dapil Jawa Timur 1 pada pukul 15:27 WIB.

Untuk membaca livetweet RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan mengenai Pembahasan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan RI tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat kunjungi https://chirpstory.com/li/422274

wikidpr/denat

Ilustrasi: tuntasmedia.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan