Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Capaian 2018 dan Rencana Kerja 2019 – RDP dengan Komisi 1 dengan LPP RRI

Tanggal Rapat: 22 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 15 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)→Mistam

Bambang Wuryanto, anggota DPR RI fraksi PDI-Perjuangan dapil Jawa Tengah 4 membuka Rapat Dengar Pendapat dengan LPP RRI pada 22 Januari 2019 pukul 14:45 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) → Mohammad Rohanuddin

- Ini semuanya nanti bisa tercermin daripada implementasi kebijakan dewan pengawas dari program-program yang telah dilaksanakan oleh jajaran direksi RRI. 2018 merupakan tahun yang menggembirakan setelah jatuh bangun dari 2017 kini telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan walaupun dengan keterbatasan anggaran, RRI tetap berkontribusi dengan berbagai prestasi yang didapatkan.

- RRI mendapatkan penghargaan dari KPI Award, KPU Award, Batam Business School dan sebagainya. Selain beberapa penghargaan sebelumnya, RRI juga memperoleh penghargaan lebih dari 20 penghargaan yang diraih berkat prestasi RRI. Pada Desember 2018, RRI berhasil meningkatkan SPIP dan APIP di level 2 pada 2017 menjadi level 3 pada 2018.

- Dalam laporan harta kekayaan negara di lingkungan, RRI mencapai 100% dan merupakan penilaian dari KPK. Selain itu, penyerapan anggaran RRI pada 2018 mencapai 94% dan meningkat dari 2017 yang sebesar 89,9%.

- Pagu anggaran RRI 2019 sebesar Rp 994.120.111.000 dan terjadi kenaikan anggaran sebesar 3% dari pagu anggaran 2018 yaitu Rp 958.068.760.000. RRI harus menjaga stabilitas pendengar di tengah perkembangan radio saat ini dengan menyuguhkan siaran-siaran yang berkualitas. Baik VoA maupun Kompad merilis RRI sebagai radio yang proaktif dalam menyiarkan berita-berita penting dan mendapatkan apresiasi sebagai pembangkit imajinasi pendengar dalam siaran pertandingan sepakbola.

- Pada 7 Oktober 2018, RRI bekerjasama dengan lembaga pengumpul dana terpercaya ACT untuk menyelenggarakan konser amal di auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta. Tindak lanjut temuan BPK pada 2018, BPK mengeluarkan hasil pemeriksaan LK RRI sebanyak 43 rekomendasi dan BPK belum melakukan pemeriksaan atas realisasi anggaran 2018. Mengenai tindak lanjut BPK, BPK memberikan 43 rekomendasi dimana 42 rekomendasi telah selesai dan 1 rekomendasi sedang dalam proses serta hal tersebut penyelesaian rekomendasi mencapai 98%. Program strategis di 2018 yaitu program disaster prevention radio, dan tahun ini RRI mencanangkan tahun peningkatan kualitas SDM.

- Debat capres dan cawapres penyebarannya paling lengkap karena RRI hadir di seluruh platform dan menghadirkan RRI sama saja dengan memberikan hak masyarakat fanatik mendengar dan kelompok disabilitas. Jumlah pendengar radio di Indonesia cukup besar sekitar 75 juta pendengar radio termasuk di pedesaan, wilayah terpencil, di perbatasan dimana televisi dan media online masih langka hanya dilayani oleh RRI. RRI juga menyelenggarakan nonton bareng RRI di seluruh Indonesia untuk menyaksikan debat capres dan cawapres 2019. Status PNS RRI sebagai PNS Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang diperbantukan LPP RRI.

- Isu sentral yang terjadi yaitu aset RRI Cimanggis dimana atas kerusakan tersebut, RRI menyampaikan kepada Kementerian Agama RI pada 11 Januari 2019 yang diinisasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melakukan pertemuan dinas antara RRI dan Kementerian Agama RI. Kementerian Agama RI telah membangun Universitas Islam Internasional (UII) sedangkan pemerintah belum merelokasi RRI ke tempat yang baru yang mengakibatkan Voice of Indonesia tidak mengudara berarti menandakan Kementerian Agama RI telah melanggar.

- RRI telah memberikan 142 hektar tanah Cimanggis melalui proses penandatanganan BAST untuk pembangunan Universitas Islam Internasional di Cimanngis dan menyarankan untuk mengantisipasi perusakan yang meluas atas pemancar dan peralatan RRI akibat pembangunan UII di Cimanggis, maka RRI meminta bantuan Komisi 1 DPR untuk menghimbau agar dilakukan penghentian pembangunan sementara sambil menunggu kesepakatan antara Kementerian Agama RI dan RRI.


Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) → Mistam

- Sangat menyadari masih banyak kekurangan dan memohon arahan dari anggota Komisi 1 DPR RI. Selain itu, mengapresiasi pencapaian Direktur Utama LPP RI karena telah menjalankan RRI sesuai dengan arahan dewan pengawas. Namun, menyadari masih banyak hal yang perlu diperbaiki.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan