Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I 2019, Anggaran per Oktober TA 2019, Rencana Program dan Kegiatan TA 2020 serta Isu-Isu Aktual – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian RI
Tanggal Rapat: 18 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 15 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Kementerian Pertanian RI
Pada 18 November 2019, Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI mengenai evaluasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester I 2019, anggaran per Oktober TA 2019, rencana program dan kegiatan TA 2020 serta isu-isu aktual. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Sudin dari fraksi PDI-Perjuangan dapil Lampung 1 pada pukul 10:52 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian
- Rencana kerja Pemerintah Tahun 2020 dengan tema ‘Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas’ melalui:
- Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
- Konekstivitas dan pemerataan.
- Nilai tambah ekonomi dan kesempatan kerja.
- Ketahanan pangan, air, energi, dan lingkungan hidup.
- Stabilitas pertahanan dan keamanan.
- Program jangka pendek
- Single data
- Pengakurasian data lahan dan produksi.
- Pengembangan Agriculture War Room (AWR).
- Membangun Komando Strategis Pertanian (Kostra Tani) hingga tingkat kecamatan.
- Menjamin ketersediaan komoditas pangan strategis strategis tiga bulan ke depan untuk memenuhi kebutuhan pangan 267 juta penduduk.
- Perbaikan konsep asuransi dan inisiasi bank pertanian.
- Penguatan manajemen pembangunan pertanian melalui sinergitas dengan:
- K/L lain (BPS, Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), BULOG).
- Perguruan Tinggi
- Pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota).
- Single data
- Rancangan target produksi tahun 2020 (juta ton)
- Padi : 59,15
- Jagung : 30,35
- Kedelai : 1,12
- Bawang merah : 1,52
- Cabai : 2,57
- Bawang putih : 0,08
- Sapi/kerbau : 0,45
- Tebu : 2,46
- Kelapa : 2,91
- Kakao : 0,65
- Kopi : 0,76
- Karet : 3,59
- Pagu alokasi anggaran Kementerian Pertanian tahun 2020 sebesar Rp21.055.309.526.000 berdasarkan surat Menteri Keuangan.
- Alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2020 direncanakan sebesar Rp 26.627,4 Miliar rupiah untuk 7.949.303 ton.
- Pagu alokasi anggaran Dana Alokasi Kebutuhan (DAK) Fisik penugasan bidang pertanian TA 2020 sebesar Rp 1,5 Triliun rupiah dibagi untuk provinsi Rp 384.000.000.000 dan kabupaten/kota sebesar Rp 1.116.000.000.000.
- Upaya antisipasi El Nino 2020 :
- Inventarisasi daerah rawan kekeringan, ketersediaan benih, alsintan, dan saprodi lainnya.
- Diseminasi informasi prakiraan iklim melalui Pemerintah Daerah dan instansi terkait.
- Percepatan tanam pada daerah/irigasi teknis golongan I dan II dengan memanfaatkan ketersediaan air yang ada secara efisien, mobilisasi alsintan pengolahan lahan.
- Menanam varietas tanaman yang memerlukan air relative sedikit, sistem/usaha tani hemat air, menanam palawijaya yang hemat air seperti kacang hijau dan sorgum, dan pola ranam sesuai spesifikasi lokasi.
- Menyiapkan bantuan benih tahan kekeringan dan benih palawijaya untuk rotasi tanaman padi, alsintan, serta saprodi lainnya.
- Pengawalan dan monitoring penanaman secara lebih intensif pada daerah-daerah yang berpotensi terkena kekeringan dengan gerakan khusus sosialisasi menghadapi El-Nino.
- Optimalisasi penyangga produksi di lahan rawa/lebak.
- Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun daerah dalam rangka antisipasi maupun mitigasi dampak risiko.
- Program legislasi nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2020 sebagai akibat dari sengketa WTO :
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Holtikultura.
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI
- Ada dua poin terkait dengan data Kementerian Pertanian, mendukung satu data dan hanya menggunakan data produksi maupun populasi dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data lahan baku sawah yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
- Terkait kriteria kesejahteraan petani memiliki dimensi yang sangat luas.
Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI
- Terkait dengan sarana pengembangan pangan lokal, masih terus mendorong pemanfaatan pangan lokal. Pada 2020-2024, menyusun pangan strategi dan lokal akan dimasukkan dalam kebijakan tersebut.
Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI
- Terkait dengan sawit, khususnya biodiesel, pada saat ini Pemerintah pada posisi B20 akan berubah menjadi B30 . Pada posisi B30, sawit sekitar akan 10 juta ton dan saat ini baru 6 juta ton.
- Soal harga karet menurun, penentu sangat dipengaruhi dari harga nasional dalam upaya strategi sudah dilakukan.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian RI
- Meningkatkan daya saing pangan, menyiapkan fasilitas baru untuk eksplor contoh padi mempunyai beras brasmati yang beraroma. Teknologi yang digunakan ini untuk meningkatan hasil tanaman.
- Padi yang bisa menghasilkan 12 ton per-hektare rilis di Padjajaran, hipa 14 sementara terus kembangkan untuk di seluruh provinsi di Indonesia.
Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Pakan Kementerian Pertanian RI
- Pada 2019, ada program konstrategis pertanian di level kecamatan yang merupakan objek bimbingan teknis (bimtek) untuk penyuluh petani. Peningkatan kapasitas dengan cara bimtek, contohnya dengan pengembangan IT akan tersambung dengan Agriculture War Room (AWR) di Kementerian Pertanian (Kementan) dan bimtek terkait dengan tematik. Biaya operasional dan honor pada saat ini, alokasi BOP masih dianggarkan Kementerian Pertanian RI.
- Terkait afiliasi politik, bahwa penyuluh tidak boleh terlibat politik. Jika masih ada,
maka pembinaan yang ditingkatkan. Petani muda yang dipermasalahkan untuk saat ini karena jumlah petani saat ini sebanyak 31 juta petani. Untuk petani muda sekitar 2,7 juta orang sementara minat petani muda terus menurun pada saat ini. - Terkait dengan penganggaran pada 2019 sebesar Rp1,7 Triliun rupiah, kemudian pada 2020, anggaran sebesar Rp2,04 Triliun rupiah sehingga mengalami peningkatan anggaran terutama untuk alokasi konstra tani ini.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)