Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Sasaran Kinerja – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Logistik dan Transportasi Darat.
Tanggal Rapat: 10 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 13 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 6 , Mitra Kerja: Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero)
Pada 10 Februari 2020, Komisi 6 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Logistik dan Transportasi Darat mengenai sasaran kinerja. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Faisol Riza dari fraksi PKB dapil Jawa Timur 2 pada pukul 15:37 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Direktur Utama PT. Jasa Marga (Persero)
- Pencapaian pada 2019 adalah:
- Bisnis konsensi jalan tol dengan menyelesaikan 162.065 kilometer (km) pembangunan jalan tol
- Medan Kualanamu Tebing Tinggi Seksi VII (9,26 km)
- Akses Gempol Pandaan (1,60 km).
- Pandaan Malang Seksi I – IV (36,24 km)
- Kunciran Serpong (11,14 km)
- Japek Elevated (38 km)
- Balikpapan Samarinda Seksi II-IV (65,825 km)
- Bisnis konsensi jalan tol dengan menyelesaikan 162.065 kilometer (km) pembangunan jalan tol
- Perbaikan sistem pelayanan
- Mengubah sistem transaksi di ruas Jakarta – Cikampek (pemindahan gerbang dari Cikarut ke Cikatama dan Kalitama).
- Implementasi Weight in Motion untuk menanggulangi Over Dimenssion Over Load (ODOL).
- Implementasi smart CCTV (spread counting dan Automatic Number Plate Recognition).
- Implementasi Oblique Approach Booth – Dedicated and Segmented Instrument of Services (QAB –DSI).
- Bisnis Pendukung Operasi
- PT. Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) telah mengoperasikan jalan tol sepanjang 1.147 kilometer (km).
- Uji coba implementasi Single Lane Free Flow (SLFF) berbasis stiker RFID dan aplikasi FLO pada tiga gardu tol di Bali dan 38 gardu tol di Jabodetabek.
- PT Jasamarga Tollroad Maintenance (JMTM) telah memelihara jalan tol sepanjang 512 km.
- Bisnis Prospektif
- PT Jasamarga Related Business (JMRB)
- Tempat istirahat dan pelayanan (TIP) mengelola 11 TIP yang sudah beroperasi dan 13 TIP pembangunan bertahap (fungsional). Sementara 23 TIP di ruas jalan tol Jasa Marga Group dikelola bekerja sama dengan pihak ketiga.
- Iklan dan utilitas dengan mengelola di sepanjang 512 km.
- Land Banking dengan melakukan di dua wilayah potensial.
- Toll Corridor Development melalui pembangunan empat proyek berwawasan lingkungan.
- PT Jasamarga Related Business (JMRB)
Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
- Jumlah sarana berjumlah 10.219, panjang rel sepanjang 5.069 kilometer (km) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 42.709 orang.
- Jumlah Penumpang KRL Tertinggi dalam satu hari adalah 1.150.080/hari.
- Berhasil merombak mindset pegawai dari product oriented menjadi service oriented, ke depannya, berharap penumpang lebih senang naik Kereta Api daripada naik kendaraan sendiri.
Direktur Utama Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD)
- Business plan Perum PPD dengan pendekatan environment, social, and corporate governance.
- Fokus lingkungan, sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemangkasan emisi gas rumah kaca, manajemen perusahaan mengambil langkah untuk mengubah penggunaan bahan bakar produksi berbasis energi fosil menjadi energi listrik, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah terkait dengan perubahan budaya menggunakan kendaraan pribadi ke kendaraan angkutan masal.
- Fokus sosial
- Perubahan budaya menggunakan angkutan umum (kebijakan ganjil genap dan electronic road pricing).
- Consumer protection (safety awareness) penerapan Standar Pelayanan Minimal (PM 98 Tahun 2013) dan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (PM 85 Tahun 2018).
- Loyalty Program (program customer Gathering dan Komunitas Pelanggan).
- Fokus Tata Kelola Perusahaan
- Penerapan Human Capital Management dan sistem remunerasi berbasis menit.
- RUPP diharapkan mencapai sustainability melalui lima tahapan transformasi berdasarkan fokus Key Strategic.
- Indikator kinerja untuk mengukur pencapaian kinerja tertuang dalam KP (Key Performance Indicator) Corporate, Direktorat, Divisi dan Personal.
- Budaya perusahaan yang menjadi guideline dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Tata nilai Perum PPD yaitu PINTER (Profesional, Intergrity, Network, Team Work, Excelence, Respect).
- Optimalisasi secara penuh implementasi penggunaan teknologi informasi dalam proses bisnis perusahaan.
- Akan menggunakan pendekatan 7S yaitu strategy, structure, systems, style (gaya kepemimpinan), staff, dan skill (kemampuan, pendidikan dan pelatihan).
Direktur Utama Perusahaan Umum Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (Perum DAMRI)
- Soal implementasi bus listrik, DAMRI berencana mengganti sekitar 400-500 unit bus (lebih dari 70% armada) tujuan Bandara Soetta dalam jangka waktu 5 tahun.
- Gruitters Consulting telah mengevaluasi 30 rute DAMRI tujuan Bandara Soetta dan merekomendasikan tiga rute yang memiliki potensi untuk penerapan bus listrik sebanyak 57 bus, namun belum adanya regulasi/tarif listrik untuk transportasi publik.
- Pengembangan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur yakni:
- Interkoneksi antar kota: passanger interconnection, logistic interconnection, tourism interconnection.
- Intermoda konektivitas: intermodal di bandara, pelabuhan, kereta api/LRT.
- Intercity dan shuttle bus : operator bis kota, koneksi ke pusat aktivitas, dan shuttle kawasan khusus.
Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero)
- Dorongan WTO untuk meliberalisasi industri-industri termasuk industri perposan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam beberapa tahap diantaranya lberalisasi industri postal di tahun 2009 melalui lahirnya UU Nomor 38 Tahun 2009. Pada saat itu, akses pasar dibuka pentingnya penyehatan PT. Pos Indonesia (Persero) dalam menghadapi liberalisasi telah disadari oleh pengagas undang-undang.
- Pada akhirnya dalam mengarungi era disrupsi PT. Pos Indonesia (Persero) harus bersaing dalam keadaan yang tidak sehat dengan para pesaing lainnya. Dinyatakan tidak sehat atas dasar beberapa fakta berikut: beban post service liability, dukungan infrastruktur, dan employment model.
- Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU), Pemerintah memberikan kompensasi LPU sebagai Public Service Obligation (PSL) dengan basis titik layanan PSO berdasarkan selisih pendapatan dan biaya (belum semua biaya dijadikan dasar penghitungan dalam kompensasi PSO demikian halnya dengan margin). Di luar lokasi yang telah disubsidi, PT. Pos Indonesia (Persero) tetap menjalankan fungsi PSO tanpa kompensasi.
- Dengan berbagai peran yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia (Persero) demi kebutuhan bangsa Indonesia, sudah selayaknya PT. Pos Indonesia (Persero) dapat ditempatkan pada kementerian yang tepat demi kepentingan Nasional sebesar-besarnya.
- Pada 2020, PT. Pos Indonesia (Persero) berencana untuk meraih pendapatan sebesar Rp 6,1 Triliun dengan EBITDA sebesar Rp 679 Miliar dan EAT sebesar Rp 187 Miliar. Diproyeksikan dibutuhkan capex sebesar Rp 539 Miliar untuk menjalankan program kerja 2020.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA KL Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II TA 2024, dan Pembahasan Permasalahan PT Indonesia Farma, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Penyampaian Aspirasi terhadap Kondisi yang Terjadi di Indofarma Group - RDPU Komisi 6 dengan Serikat Pekerja Indofarma
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023, Kehandalan Jaringan, dan Pembangkit dan Elektrifikasi - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT PLN
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 - RDP Komisi 6 dengan Dirut PT Pupuk Indonesia
- Evaluasi Kinerja Korporasi Tahun 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Timah, Tbk
- Pembahasan Progres Realisasi Investasi Tahun 2023 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM
- Kesiapan Pertamina menghadapi Mudik 2024 - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina
- Progres Program Restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama PT Hutama Karya, dan Direktur Utama Wijaya Karya
- Ketersediaan Stok Pangan - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Dirut PT RNI (Persero)/ID FOOD, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PTPN III (Persero)
- Perpanjangan Kontrak JICT - Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Perpanjangan Kontrak PT Jakarta International Container Terminal (JICT) terhadap Pelindo II pada Tahun 2015 – Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Serikat Pekerja PT Jakarta International Container Terminal
- Kesiapan BUMN Sektor Transportasi dalam Menghadapi Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 - RDP Komisi 6 dengan BUMN Sektor Transportasi
- Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Kementerian BUMN Tahun 2023, Evaluasi Pencapaian Kinerja BUMN Tahun 2023, dan Rencana Aksi Pembinaan BUMN Tahun 2024 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN
- Kenaikan Harga Bahan Pokok dan Kebutuhan Penting, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Penanganan Kredit Macet Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Korban Gempa Tahun 2006 dan Korban Pandemi Covid-19 - Raker Komisi 6 dengan Menteri Koperasi dan UKM RI
- Sinergitas Antar BUMN di Sektor Energi Terkait Transisi Energi ke Listrik - Rapat Panja Komisi 6 dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- Pendalaman Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2024 yang berasal dari Cadangan Investasi dan Hutang Pemerintah Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) - RDP Komisi 6 dengan Direktur Utama PT PLN (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, dan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2024 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L Tahun Anggaran 2024 (Pagu Anggaran) dan Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun Anggaran (TA) 2023 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI
- Pembahasan Pengaturan terkait Pangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Barang Kebutuhan Pokok dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, dan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI
- Rencana Initial Public Offering Pertamina Hulu Energi (IPO PHE), dan lain-lain — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- Pembahasan mengenai Pendalaman Usulan PMN 2023 Yang Bersumber dari Alokasi Cadangan Pembiayaan Investasi APBN TA 2023 - RDP Komisi 6 dengan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)/PT RIU dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/PT RNI
- RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2024, Evaluasi Pelaksanaan Anggaran TA 2022 dan Realisasi Anggaran Semester I TA 2023, dan lain-lain - Raker Komisi 6 dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)