Rangkuman Terkait
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Tindak Lanjut Temuan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Tanggal Rapat: 15 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 18 Apr 2019,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: BAPETEN, BATAN, BIG, BPPT, LAPAN, LIPI
Gus Irawan, anggota DPR RI fraksi Gerindra dapil Sumatera Utara 2 membuka rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI pada 15 Januari 2019 pukul 19:58 WIB
Sebagai pengantar rapat, Gus menuturkan berdasarkan hasil BAKN DPR RI atas ikhtisar pemeriksaan semester 1 sistem pengelolaan keuangan negara untuk fungsi riset dan teknologi berjalan baik, namun untuk Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), terdapat indikasi temuan ketidakpatuhan seperti inefektifitas anggota, dan sebagainya.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Tindak lanjut temuan BPK yaitu (1) pengelolaan aset tetap, aset tidak berwujud belum semuanya memadai; (2) realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan; (3) pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan dan tidak ada denda keterlambatan; (4) Menristekdikti RI instruksikan untuk optimalkan pengelolaan dan penyetoran PNBP tepat waktu; dan (5) melakukan review data belanja barang dan hasilnya menunjukkan dapat dipertanggungjawabkan.
- Total anggaran Kemenristekdikti sebesar 41,26 Triliun dimana 1,05 Triliun untuk layanan umum dan 40 Triliun untuk riset dan teknologi. Pengelolaan dana abadi penelitian pada rapat kerja 25 September 2018, ada rekomendasi untuk dana abadi penelitian. Kemenristekdikti RI mengusulkan dana abadi penelitian dikelola badan independen dan dana abadi penelitian pada RAPBN 2019 sebesar 990 Miliar.
- Pelaksanaan kegiatan masyarakat 2019 yaitu (1) program beasiswa Bidikmisi; (2) program pusat unggulan IPTEK (PUI Daerah); (3) program pelatihan SDM IPTEK; (4) program diseminasi prolotipe teknologi ke masyarakat; (5) program produk inovasi untuk masyarakat.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- Tindak lanjut IHPS I 2018 : sistem pengendalian intern yakni hibah langsung berupa jasa (kerjasama teknik) belum disajikan dalam laporan keuangan BAPETEN tahun 2017 dan ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yakni (1) pembayaran tunjangan 100% kepada Pegawai Tugas Belajar tidak sesuai ketentuan; (2) pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan kepada pegawai tidak sesuai ketentuan; (3) realisasi belanja makan dan snack terindikasi tidak dapat ditelusuri bukti pertanggunjawabannya; (4) pembayaran belanja perjalanan Dinas Dalam Negeri tidak sesuai ketentuan; (5) pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai ketentuan dan (6) kekurangan volume pekerjaan pada dua pekerjaan renovasi.
- Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK yakni (1) tidak membuat prosedur operasional standar hibah langsung; (2) menarik dan menyetor ke kas negara untuk pembayaran tunjangan kinerja; (3) telah menyetor ke kas negara untuk pembayaran tunjungan kinerja dan uang makan; (4) telah melakukan revisi atas prosedur dan analisa benchmark untuk
menghitung total realisasi belanja makan dan snack rapat sepanjang tahun 2017; (5) telah menyetor ke kas negara untuk pembayaran biaya perjalanan dinas; (6) telah menyetor ke kas negara untuk pembayaran honorarium; dan (7) telah menginstrusikan Panitian Penerima Hasil Pekerjaan untuk lebih cermat.
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- Tindak lanjut IHPS I 2018 : sistem pengendalian intern yakni (1) penatausahaan PNBP belum mengikuti peraturan yang berlaku; (2) pencatatan persediaan belum tertib: (3) pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan; dan (4) kelemahan pengelolaan fisik aset. Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yakni pengadaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
- Ikhtisar hasil pemeriksaan semester yakni (1) penataan PNBP belum mengikuti aturan berlaku; (2) kelemahan pengelolaan fisik aset; dan (3) pengerjaan tidak sesuai kontrak. Inti temuan yang paling menonjol yaitu berkaitan dengan anggaran belanja barang dan jasa direalisasikan tidak sesuai dan ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi sehingga pada waktu adanya pemeriksaan di dalam standar yang ada berkaitan dengan kobalt.
- Berkaitan dengan PNBP ini berkaitan dengan sewa berupa kantin, koperasi dan ATM dan dirasa ini sudah ditindak lanjuti berkaitan dengan persetujuan Kementerian Keuangan. Terkait dengan pengelolan hibah atas kerjasama dengan IAEA ini tidak tertib, rekomendasi yang diberikan yaitu dengan membuat SOP pengelolaan hibah.
- Sistem pelaporan hasil kegiatan dan terdapat aplikasi untuk membuat laporan dan memonitor kegiatan. Untuk kegiatan eksternal, menggunakan sistem pelaporan yang ada di Bappenas dan Kementerian Keuangan RI.
Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Sistem pengendalian intern dianggap pencatatan PNBP tidak akurat dan terlambat disetor. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu (1) kelebihan pembayaran; (2) kelebihan uang makan pegawai; dan (3) kelebihan uang dinas pegawai. Pada intinya, temuan sudah ditindaklanjuti.
- Sistem pelaporan hasil penelitian, BIG melakukan sejumlah penelitian internal. Pelaporan melalui website dipantau unit terkait. Di BIG, penelitian harus applied riset yang dapat diterapkan unit teknis. BIG memiliki 2 jurnal yang terbit secara reguler dan terakreditasi.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Temuan BPK, jumlah temuan mulai menurun dan jumlah rekomendasi juga makin turun. Yang sudah dilakukan rekomendasi 15 dan dalam proses sebanyak 15 sehingga tidak ada yang belum ditindak lanjuti.
Lembaga Penerapan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Beberapa hal rekomendasi temuan yaitu (1) sertifikat tanah belum selesai; (2) kelebihan pembayaran sebagian sudah ditagih; (3) kelebihan pembayaran gaji sudah ditindaklanjuti; dan (4) rumah dinas yang menjadi temuan sudah diproses.
- Sistem pelaporan LAPAN yaitu (1) pelaporan E-Monev; (2) pelaporan SMART Kemenkeu RI; dan (3) pelaporan kinerja LAPAN.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Hasil temuan BPK yaitu (1) pencatatan tidak akurat; (2) kelemahan pengawasan fisik aset; (3) kelebihan pembayaran pengerjaan; dan (4) belanja tidak sesuai ketentuan.
- Sistem pelaporan hasil penelitian yaitu (1) pelaporan eksternal yakni SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kemenkeu RI; dan (2) pelaporan internal di LIPI.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina
- Keberlangsungan Pertashop di Indonesia - Audiensi Komisi 7 dengan Ketua Umum Paguyuban Pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Ketua Umum Perhimpunan Pertashop Merah Putih Indonesia
- Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)Progres Transisi Energi Terbarukan di Pembangkit PLN; Supply dan Demand Listrik Pasca Covid-19; Program Pemasangan Smart Meter untuk Pelanggan PLN; dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero)
- Progres Pembangunan Kawasan Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan Dirjen Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian; Dirut PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT. IMIP); Dirut PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP); Dirut PT. Anugrah Tambang Industri; dan Dirut PT Ration Bangka Abadi (RBA)
- Proyeksi Kuota dan Realisasi LPG 3 Kg — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero)
- Pengantar Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
- Evaluasi Kinerja Tahun Anggaran 2022, Program Prioritas Tahun Anggaran 2023, dan Pembahasan Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI
- Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI
- Realisasi Anggaran Triwulan III TA 2022, Strategi Peningkatan Daya Saing Industri Pembangunan Kapal dan Kedirgantaraan, dan lain-lain - Raker Komisi 7 dengan Menteri Perindustrian
- Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Badan Usaha Milik Negara, dan Komite 2 DPD-RI
- Progress Proyek Gasifikasi Batubara dan Strategi Transformasi PT Bukti Asam untuk Perusahaan Energi — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Bukit Asam
- Tindaklanjut Progres Penyelesaian Pembangunan Smelter PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan, dan Direktur Utama PT BAI
- Kepastian Pasokan Bahan Baku untuk Indonesia Battery Corporation (IBC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi Kelembagaan MIND-ID, Dirut PT. Antam, dan Indonesia Battery Corporation (IBC)
- Pemenuhan Kebutuhan Minyak Goreng untuk Masyarakat - RDP Komisi 7 dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Agro Kementerian Perindustrian dan Perusahaan Minyak Goreng
- Progress Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
- Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah
- Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2023, dan Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM
- Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Progress Penanganan Kebocoran Gas PT Sorik Marapi Geothermal Power - RDP Komisi 7 dengan Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI dan Dirut PT Sorik Marapi Geothermal Power
- Penguatan Industri Kecil Menengah (IKM) sektor Makanan dan Minuman terkait Antisipasi Krisis Pangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI