Rangkuman Terkait
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025— Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
- Pencapaian dan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID
- Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)
- Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia
- Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK, Perkembangan Vaksin Merah Putih, dan Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN dan Dirut PT Bio Farma
- Pembangunan Jaringan Gas dan Isu Terkait Lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina
- Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo
- Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan 10 Provinsi dan Program Kementerian ESDM Tahun 2022, serta Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Permasalahan Lembaga Eijkman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dirut PT. Biofarma
- Kemajuan dan Kendala Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT. ANTAM Tbk, Dirut PT. Vale Indonesia Tbk, Dirut PT. Virtue Dragon, Dirut PT. Bintang Delapan Mineral, dan Dirut PT. Tsingshan Steel Indonesia
- Laporan Pelaksanaan Proker Semester I 2021, Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2022, dan Penetapan dan Pengantar RKA TA 2022 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Kinerja BPH Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas
- Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Yapit Sapta Putra
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Tindak Lanjut Temuan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI
Tanggal Rapat: 15 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 18 Apr 2019,Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: BAPETEN, BATAN, BIG, BPPT, LAPAN, LIPI
Gus Irawan, anggota DPR RI fraksi Gerindra dapil Sumatera Utara 2 membuka rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI pada 15 Januari 2019 pukul 19:58 WIB
Sebagai pengantar rapat, Gus menuturkan berdasarkan hasil BAKN DPR RI atas ikhtisar pemeriksaan semester 1 sistem pengelolaan keuangan negara untuk fungsi riset dan teknologi berjalan baik, namun untuk Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK), terdapat indikasi temuan ketidakpatuhan seperti inefektifitas anggota, dan sebagainya.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
- Tindak lanjut temuan BPK yaitu (1) pengelolaan aset tetap, aset tidak berwujud belum semuanya memadai; (2) realisasi belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan; (3) pelaksanaan kegiatan tidak sesuai ketentuan dan tidak ada denda keterlambatan; (4) Menristekdikti RI instruksikan untuk optimalkan pengelolaan dan penyetoran PNBP tepat waktu; dan (5) melakukan review data belanja barang dan hasilnya menunjukkan dapat dipertanggungjawabkan.
- Total anggaran Kemenristekdikti sebesar 41,26 Triliun dimana 1,05 Triliun untuk layanan umum dan 40 Triliun untuk riset dan teknologi. Pengelolaan dana abadi penelitian pada rapat kerja 25 September 2018, ada rekomendasi untuk dana abadi penelitian. Kemenristekdikti RI mengusulkan dana abadi penelitian dikelola badan independen dan dana abadi penelitian pada RAPBN 2019 sebesar 990 Miliar.
- Pelaksanaan kegiatan masyarakat 2019 yaitu (1) program beasiswa Bidikmisi; (2) program pusat unggulan IPTEK (PUI Daerah); (3) program pelatihan SDM IPTEK; (4) program diseminasi prolotipe teknologi ke masyarakat; (5) program produk inovasi untuk masyarakat.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- Tindak lanjut IHPS I 2018 : sistem pengendalian intern yakni hibah langsung berupa jasa (kerjasama teknik) belum disajikan dalam laporan keuangan BAPETEN tahun 2017 dan ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yakni (1) pembayaran tunjangan 100% kepada Pegawai Tugas Belajar tidak sesuai ketentuan; (2) pembayaran tunjangan kinerja dan uang makan kepada pegawai tidak sesuai ketentuan; (3) realisasi belanja makan dan snack terindikasi tidak dapat ditelusuri bukti pertanggunjawabannya; (4) pembayaran belanja perjalanan Dinas Dalam Negeri tidak sesuai ketentuan; (5) pembayaran honorarium narasumber tidak sesuai ketentuan dan (6) kekurangan volume pekerjaan pada dua pekerjaan renovasi.
- Tindaklanjut hasil pemeriksaan BPK yakni (1) tidak membuat prosedur operasional standar hibah langsung; (2) menarik dan menyetor ke kas negara untuk pembayaran tunjangan kinerja; (3) telah menyetor ke kas negara untuk pembayaran tunjungan kinerja dan uang makan; (4) telah melakukan revisi atas prosedur dan analisa benchmark untuk
menghitung total realisasi belanja makan dan snack rapat sepanjang tahun 2017; (5) telah menyetor ke kas negara untuk pembayaran biaya perjalanan dinas; (6) telah menyetor ke kas negara untuk pembayaran honorarium; dan (7) telah menginstrusikan Panitian Penerima Hasil Pekerjaan untuk lebih cermat.
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
- Tindak lanjut IHPS I 2018 : sistem pengendalian intern yakni (1) penatausahaan PNBP belum mengikuti peraturan yang berlaku; (2) pencatatan persediaan belum tertib: (3) pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan; dan (4) kelemahan pengelolaan fisik aset. Ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan yakni pengadaan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak.
- Ikhtisar hasil pemeriksaan semester yakni (1) penataan PNBP belum mengikuti aturan berlaku; (2) kelemahan pengelolaan fisik aset; dan (3) pengerjaan tidak sesuai kontrak. Inti temuan yang paling menonjol yaitu berkaitan dengan anggaran belanja barang dan jasa direalisasikan tidak sesuai dan ini terjadi karena adanya perbedaan persepsi sehingga pada waktu adanya pemeriksaan di dalam standar yang ada berkaitan dengan kobalt.
- Berkaitan dengan PNBP ini berkaitan dengan sewa berupa kantin, koperasi dan ATM dan dirasa ini sudah ditindak lanjuti berkaitan dengan persetujuan Kementerian Keuangan. Terkait dengan pengelolan hibah atas kerjasama dengan IAEA ini tidak tertib, rekomendasi yang diberikan yaitu dengan membuat SOP pengelolaan hibah.
- Sistem pelaporan hasil kegiatan dan terdapat aplikasi untuk membuat laporan dan memonitor kegiatan. Untuk kegiatan eksternal, menggunakan sistem pelaporan yang ada di Bappenas dan Kementerian Keuangan RI.
Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Sistem pengendalian intern dianggap pencatatan PNBP tidak akurat dan terlambat disetor. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu (1) kelebihan pembayaran; (2) kelebihan uang makan pegawai; dan (3) kelebihan uang dinas pegawai. Pada intinya, temuan sudah ditindaklanjuti.
- Sistem pelaporan hasil penelitian, BIG melakukan sejumlah penelitian internal. Pelaporan melalui website dipantau unit terkait. Di BIG, penelitian harus applied riset yang dapat diterapkan unit teknis. BIG memiliki 2 jurnal yang terbit secara reguler dan terakreditasi.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
- Temuan BPK, jumlah temuan mulai menurun dan jumlah rekomendasi juga makin turun. Yang sudah dilakukan rekomendasi 15 dan dalam proses sebanyak 15 sehingga tidak ada yang belum ditindak lanjuti.
Lembaga Penerapan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
- Beberapa hal rekomendasi temuan yaitu (1) sertifikat tanah belum selesai; (2) kelebihan pembayaran sebagian sudah ditagih; (3) kelebihan pembayaran gaji sudah ditindaklanjuti; dan (4) rumah dinas yang menjadi temuan sudah diproses.
- Sistem pelaporan LAPAN yaitu (1) pelaporan E-Monev; (2) pelaporan SMART Kemenkeu RI; dan (3) pelaporan kinerja LAPAN.
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
- Hasil temuan BPK yaitu (1) pencatatan tidak akurat; (2) kelemahan pengawasan fisik aset; (3) kelebihan pembayaran pengerjaan; dan (4) belanja tidak sesuai ketentuan.
- Sistem pelaporan hasil penelitian yaitu (1) pelaporan eksternal yakni SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kemenkeu RI; dan (2) pelaporan internal di LIPI.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penguatan Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) untuk Peningkatan Daya Saing khususnya Industri Makanan dan Minuman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen IKMA dan Dirjen Industri Agro Kemenperin RI
- Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk
- Menerima Aspirasi terkait Regulasi Pertambangan dan Hasil Laporan Temuan BPK-RI atas LKPD Provinsi Sulawesi Selatan — Komisi 7 DPR-RI Audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan
- Progres Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Perindustrian RI
- Progres dan Target Kinerja PT. Vale Indonesia Tbk, Progres Pembangunan Industri Baterai untuk Komponen Elektrik Vehicle, dan lain-lain — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Mind-ID, PT. Antam, dan PT. Vale Indonesia
- Penjelasan Mengenai Tata Kelola Industri dan Minyak Goreng — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Agro Kementerian Perindustrian, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APAKSINDO) Perjuangan, Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), dan Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI)
- Realisasi DIPA Tahun Anggaran 2022 Triwulan 1, Strategi Kementerian ESDM dalam Menghadapi Dampak Kenaikan Harga Minyak Global, SIMBARA, dan Progress Bauran EBT di Tahun 2025— Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Laporan Hasil Kegiatan Panja PPN Sektor ESDM (Batubara), Update Pelaksanaan DMO, Program Prioritas Transisi Energi Tahun 2022, dan Persiapan Forum Transisi Energi G-20 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Direktur Utama (Dirut) MIND-ID
- Pencapaian dan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK Migas
- Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Sub Holding dan Rencana Kerja Mind ID — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND ID
- Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)
- Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia
- Penjelasan Proses Integrasi LBM Eijkman dan PP IPTEK, Perkembangan Vaksin Merah Putih, dan Penjelasan atas Rencana Produksi Vaksin BUMN - RDP Komisi 7 dengan Kepala BRIN dan Dirut PT Bio Farma
- Pembangunan Jaringan Gas dan Isu Terkait Lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, BPH Migas, dan Dirut PT. Pertamina
- Produksi Vaksin BUMN/Vaksin Merah Putih - RDPU Komisi 7 dengan Prof. Amin Soebandrio dan Prof. Herawati Sudoyo
- Rencana Penetapan Wilayah Pertambangan 10 Provinsi dan Program Kementerian ESDM Tahun 2022, serta Kebijakan Pemenuhan DMO Batubara — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
- Permasalahan Lembaga Eijkman — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Dirut PT. Biofarma
- Kemajuan dan Kendala Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Dirut PT. ANTAM Tbk, Dirut PT. Vale Indonesia Tbk, Dirut PT. Virtue Dragon, Dirut PT. Bintang Delapan Mineral, dan Dirut PT. Tsingshan Steel Indonesia
- Laporan Pelaksanaan Proker Semester I 2021, Pembahasan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RUU APBN 2022, dan Penetapan dan Pengantar RKA TA 2022 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM
- Evaluasi Kinerja BPH Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas
- Perubahan Atas Peraturan Menteri No 4 Tahun 2018 Tentang Perusahaan Gas Bumi Pada Kegaiatan Usaha Hilir Migas – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM RI dan Direktorat Jenderal Kementerian ESDM RI
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Wahyudi Anas
- Fit and Proper Test Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 – RDPU Komisi 7 DPR-RI dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPK Migas Masa Jabatan 2021-2025 atas nama Yapit Sapta Putra