Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengawasan Bidang BBM – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Tanggal Rapat: 19 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 29 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 7 , Mitra Kerja: Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Tamsil Linrung, anggota DPR RI fraksi PKS dapil Sumatera Selatan 1 membuka rapat kerja dengan Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI pada 19 Maret 2019 pukul 13:21 WIB

Sebagai pengantar rapat, Tamsil mengatakan Komisi 7 meminta pengawasan yang komprehensif dan tepat sasaran dan penyediaan BBM nasional menjadi vital dan saat ini belum tersedianya BBM nasional diakibatkan kurangnya anggaran. Tamsil menuturkan Indonesia sampai saat ini belum memiliki cadangan penyangga BBM dan pemerintah perlu memastikan hal tersebut demi ketahanan energi. Mengenai penambangan emas ilegal, Tamsil mengatakan ini sudah sangat kronis selain hilangnya pendapatan negara dan kerusakan lingkungan namun menyebabkan ketidaknyamanan untuk masyarakat. Oleh karenanya, Tamsil menyampaikan perlu penegakkan hukum dan Komisi 7 membutuhkan penjelasan mengenai cara untuk hal tersebut. Tamsil mengatakan ada 14 badan usaha yang tidak hadir verifikasi dan 25 tidak membayar iuran dan atas hal tersebut, Tamsil mengatakan Komisi 7 meminta pertanggungjawaban kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI atas pemberian izin kepada badan usaha tersebut.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

- Upaya peningkatan PNBP sub sektor minerba adalah 1) optimalisasi produksi minerba; 2) pengawasan penerimaan negara; 3) kepatuhan wajib bayar; 4) pelayanan dan penyuluhan.

- Akan mengusulkan untuk anggaran tahun depan, sistem pengawasan distribusi BBM dan LPG 3kg harus tepat sasaran. Hal yang paling tepat adalah untuk memasukkan dalam kartu untuk saudara tidak mampu. Hal yang perlu dipertimbangkan adalah yang perlu diberikan subsidi adalah BBM ramah lingkungan misalnya Pertamax dan yang lain tidak bersubsidi. Kuota JBT 2019 adalah solar 14.500.000 KL dan Kerosene 610.000 KL. Potensi over kuota yaitu apabila tidak dilakukan pengawasan pendistribusian BBM yang baik maka pada akhir 2019 diperkirakan akan terjadi Potensi Over Kuota JBT jenis minyak solar.

- Langkah peningkatan pengawasan bidang BBM yaitu 1) digitalisasi nozzle SPBU; 2) SOP verifikasi; 3) laporan volume penjualan; 4) sosialisasi; dan 5) pengawasan.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Daryatmo Mardiyanto

    Daryatmo mengatakan tidak perlu rapat ditunda dan lebih dilanjutkan kepada penanganan kecelakaan tambang dan meminta penjelasan akan hal tersebut.

  • Adian mengatakan dalam rapat kerja ini yang terpenting adalah Menteri ESDM RI dan memang bila diperlukan, baru dirjen dipersilahkan hadir,

  • Ivan mengatakan banyak pihak yang menyalahgunakan manajemen sehingga masyarakat harus terus berjuang hidup dan selain itu, terdapat banyak penambangan liar yang memakan korban jiwa dan harus ada penanganan lebih lanjut. Ivan mengundang BPH Migas dan mengunjungi tempat yang memang riskan dengan pelanggaran dan dirinya sudah melihat bahwa memang ada permainan dari oknum tertentu. Ivan mengundang pula BIN dan dan Mabes sebab bila ada pelanggaran, harus langsung ada penindakan dan dilakukan hingga perizinan lengkap. Ivan mengatakan bahwa pengawasan tidak berjalan dengan semestinya dan kepolisian mengklaim bahwa tidak ada yang melapor padahal seharusnya Kepolisian hadir untuk membongkar adanya penambangan liar. Ivan menyarankan PNBP seyogyanya digunakan untuk penguatan hukum di BPH Migas baik SDM-nya dan mengikuti KLHK RI dimana pengawasannya menggunakan satelit. Ivan meminta kepada Menteri ESDM RI untuk memperkuat pengawasan serta penyelesaiannya agar semuanya menjadi jelas. Ivan mengatakan yang perlu dibenahi adalah mentalitas SDM mulai dari kuantitas hingga kualitas sebab bila SDM tidak dibenahi maka dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak tertentu. Ivan menanyakan langkah dari KemenESDM RI untuk pihak yang tidak memberikan izin. Ivan mengatakan, yang paling lemah adalah SDM dan dari pendanaan, Ivan mengusulkan agar PNBP digunakan terlebih dahulu untuk penguatan BPH sebelum diserahkan kepada negara.

  • Gerindra / Ramson Siagian

    Ramson mengatakan rapat kerja harus dihadiri oleh seluruh BUMN terkait dan ia menyarankan rapat kerja ini ditunda selama 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada Menteri ESDM RI untuk menghubungi direktur Pertamina agar hadir dalam rapat ini. Ramson mengatakan bahwa masalah BBM dan nozzle di SPBU tidak berjalan dan ini merupakan masalah serius dan banyak ditemukan penyalahgunaan. Ramson menanyakan pihak yang mengimpor BBM dan crude oil dan meminta untuk dibentuk panja sehingga sinkronisasi jelas dan Komisi 7 harus dapat memberikan keputusan yang jelas dan bermanfaat untuk masyarakat.

  • Gerindra / Kardaya Warnika

    Kardaya mengatakan bila harus menunggu direktur utama Pertamina tidak perlu ditunda dan Menteri ESDM RI bisa meminta dirjen untuk menghubungi direktur Pertamina. Kardaya mengatakan bahwa masalah investasi akan berujung pada masalah ilegalitas dan bertentangan dengan UU. Kardaya meminta untuk memperbaiki masalah penegakkan hukum dan dapat mengarahkan BPH dapat dilakukan ke arah yang baik agar masalah penambangan liar selesai sehingga iklim investasi menjadi baik. Kardaya mengatakan pengawasan harus jelas dan tidak dibiarkan berpindah kepada DPR RI. Kardaya mengatakan bila tidak memikirkan langkah untuk pihak yang tidak memiliki izin maka tidak menjalankan UU.

  • Demokrat / Muhammad Nasir

    Nasir mengatakan masalah BBM, banyak sistem yang masih berantakan terutama BBM yang disubsidi dan dicurigai bahwa disalurkan buka tepat sasaran. Nasir menuturkan Menteri ESDM RI adalah pihak yang harus bertanggung jawab. Nasir menyampaikan bahwa ini telah terjadi kesalahan dalam pengawasan dan terkait perusahaan yang tidak
    membayar dan tidak hadir verifikasi, Nasir menanyakan alasan perusahaan tersebut masih diberikan izin dan ia mengatakan ini kesalahan dari direktorat jenderal. Nasir menuturkan harus ada gerakan dan bila ada dirjen yang tidak dapat bekerja dengan baik sebaiknya diganti saja. Nasir menyampaikan harus memiliki konsep yang jelas dengan pemerintahan yang bersih. Mengenai LPG 3kg, Nasir menanyakan kesimpulannya dan ia berpendapat untuk memperbanyak LPG 3kg untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi. Selain itu, Nasir mengatakan agen diperbanyak dan dirinya melihat agen hanya menjadi sapi perahan oleh Pertamina dan SKK Migas sudah tidak jelas perkembangan. Nasir mengatakan rapat ini ditunda hingga direktur utama Pertamina datang sehingga hasilnya akan bermanfaat untuk masyarakat. Nasir menuturkan seharusnya Menteri ESDM RI menugaskan direktorat jenderal untuk mencabut izin namun sampai sekarang tidak mencabut dan malah memberikan kuota lebih. Nasir menanyakan kelanjutan dari masalah LPG dan pihak yang bertanggung jawab atas lingkungan rusak. Nasir menuturkan, sebenarnya inspektorat ini mengetahui dan membiarkan penambangan liar untuk pemasukan dan hal tersebut yang menjadi masalahnya. Nasir mengatakan masalahnya adalah pembiaran dan tidak bertanggung jawab sehingga menimbulkan korban dan seharusnya yang bertanggung jawab adalah inspektorat. Nasir menuturkan seharusnya adalah MoU untuk pengawasan sebab sudah berulang kali dilaporkan mengenai masalah ini namun belum ditangani. Nasir menuturkan bahwa regulasi berjalan dengan baik dan meminta pertanggungjawaban dari Pertamina. Nasir meminta penyelesaian semuanya sesuai dengan UU no. 32/2009.

  • Partai Amanat Nasional / Bara Krishna Hasibuan

    Bara mengatakan untuk penambangan liar di daerah pemilihannya, sudah banyak memakan korban jiwa dan hampir di seluruh wilayah terdapat penambangan liar dan seharusnya pemerintah pusat lebih aktif dan saling bekerja sama. Bara menuturkan seharusnya ada pula usaha untuk memberikan solusi kepada pihak yang melakukan penambangan liar.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

- Yang salah dalam masalah BBM adalah implementasi bukan pada regulasi. Informasi saat ini, direktur Pertamina sedang berada di Riau bersama dengan Menteri BUMN RI. Namun direktur Pertamina baru tiba di Jakarta jam 19:00 WIB.

- Fungsi kordinasi dan peran KemenESDM RI dalam penanganan PETI adalah Pemerintah (koordinasi terkait upaya penanggulangan dan perusakan lingkungan), KLHK RI (koord pembenahan morfologi dan penataan lingkungan di wilayah PETI dan aparat keamanan (pulbaket dan koordinasi pengamanan dan penindakan PETI). Untuk penebangan liar, telah dibentuk tim khusus dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan.

- Mengenai belanja modal, sebaiknya diadakan RDP sehingga mengetahui jadwalnya. Menteri ESDM tidak mengetahui secara jelas di unit kerja masing-masing dan diperlukan RDP khusus untuk membahas belanja modal (mungkin besok/Jumat). Mengenai BBM 1 harga di Kepulauan Seribu agar dipelajari dan dipertimbangkan. Lalu mengenai BBM bersubsidi, maka akan diserahkan kepada kabinet selanjutnya dan LPG bersubsidi, dalam implementasi sangat besar dan menyarankan untuk menggantikan dengan subsidi langsung.

Dirjen Minerba KemenESDM RI

- Sesuai PP 78, inspektorat pertambangan lebih bertanggung jawab kepada lingkungan dan perusahaan yang memiliki izin namun untuk illegal mining, tidak ada pada inspektorat pertambangan. Adapula data mengenai penambangan yang tidak memiliki izin dan pembinaan lingkungan lebih kepada pemerintah daerah.

BPH Migas

- Berbicara kelayakan dari 15.6 juta KL, hanya 1.5% ke BU swasta. Menyampaikan bahwa meminta pergerakan di SPBU mengenai AKR dan mencatat nomor polisinya. Lalu ada pembatasan penggunaan solar. Mengenai verifikasi, semuanya dicatat dengan lengkap lalu ada IT online yang akan langsung terhubung kepada Kemenkeu RI dan BPH Migas. 1.5% percontohan kepada BU Swasta bisa dicontoh kepada BUMN. Ada satu pengawasan dengan IT Nozzle dan bila berjalan dengan baik, maka semua yang keluar di SPBU akan tercatat semuanya dengan lengkap dan menindaklanjuti SPBU ilegal.


Kesimpulan

  • Komisi VIl DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI atas kebijakan dan strategi PNBP Migas yang dilakukan dengan menerapkan bentuk kontrak kerjasama bagi hasil Gross Split pada wilayah kerja terbuka, tidak memaksa kontraktor memakai bentuk gross split ketika mengajukan POD.
  • Komisi VIl DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI untuk meningkatkan pengawasan produksi migas melalui penindakan terhadap kegiatan illegal tapping dan illegal drilling, penerapan EOR untuk menahan penurunan alamiah produksi migas, melakukan pengendalian cost recovery pada kontrak sistem PSC (Production Contract Sharing), melakukan percepatan persetujuan POD, POP, WP&B dan AFE, peningkatan penawaran WK Baru Migas, dan percepatan perpanjangan/alih kelola kontrak WK produksi migas dan penagihan sisa komitmen pasti yang tidak dilaksanakan.
  • Komisi Vil DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI atas kebijakan dan strategi peningkatan PNBP sub sektor Minerba berupa optimalisasi produksi minerba, pengawasan penerimaan negara sub sektor
    minerba, peningkatan kepatuhan wajib bayar, dan peningkatan & penyuluhan atas tata cara pemungutan, penghitungan dan pembayaran PNBP.
  • Komisi VIl| DPR RI mendesak Menteri ESDM RI untuk meningkatkan cadangan operasional BBM yang saat ini baru memenuhi untuk keperluan 25 hari secara bertahap sehingga mampu mendukung terwujudnya penyediaan cadangan penyangga energi/cadangan BBM nasional sehingga dapat digunakan pada kondisi krisis atau darurat energi.
  • Komisi VIl| DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Aparat Penegak Hukum dan Keamanan ( Menkopolhukam selaku Ketua task force, Kejaksaan Agung, POLRI dan TNI) untuk mencari solusi permanen atas permasalahan penambangan liar. 6. Komisi Vil DPR RI sepakat dengan Menteri ESDM RI sesuai kebijakan Pemerintah agar Dirut Pertamina memberikan izin memperbanyak agen LPG 3 Kg bersubsidi secara selektif dalam rangka mengatasi kelangkaan dan kesulitan masyarakat mendapatkan LPG 3 Kg bersubsidi dengan harga yang sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
  • Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menyerahkan data tambang illegal untuk keperluan koordinasi penanggulangan masalah tersebut.
  • Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menindaklanjuti pelanggaran hukum dari Pengusaha Niaga Migas.
  • Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM RI untuk menerapkan undang- undang dan kontrak PSC agar ada kepastian hukum utamanya pada pengembangan lapangan Migas.

Penutup

Tamsil Linrung, anggota DPR RI fraksi PKS dapil Sumatera Selatan 1 menutup rapat kerja dengan Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI pukul 17:35 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/423178

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari liputan6.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan