Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 dan Isu Aktual – Rapat Kerja Komisi 8 dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Tanggal Rapat: 8 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 28 Feb 2019,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI→Yohana Susana Yembise

Ali Taher, anggota DPR fraksi PAN dapil Banten 3 membuka rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) RI pada 8 Januari 2019 pukul 19:40 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Ali mengatakan bahwa Komisi 8 mendapat tugas konstitusional yaitu mengetahui perkembangan realisasi dan daya serap TA 2018 untuk mencapai renstra 2015-2019 dan hambatan serta objektivitas dalam menyelesaikan permasalahan wanita dan anak yang semakin kompleks serta terobosan baru yang dilakukan Kemen-PPPA untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Ali juga menuturkan, Komisi 8 ingin mendapatkan penjelasan mengenai upaya Kemen-PPPA berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk permasalahan anak dan perempuan.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI → Yohana Susana Yembise

- Pagu Kemen-PPPA sebesar Rp 556.170.204.000; realisasi Rp 507.975.574.794 (91,33%) sehinga memiliki sisa sebanyak Rp 48.194.629.206

- Capaian program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan adalah (1) meningkatnya kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) di K/L dan Pemda; meningkatnya partisipasi Perempuan di berbagai bidang pembangunan melalui strategi PUG; meningkatnya kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan termasuk TPPO.

- Sepanjang 2018, Kemen-PPPA bekerja sama dengan K/L terkait melakukan beberapa terobosan yaitu terbentuk community watch di 160 desa pada 32 kab/kota di 10 provinsi; terlaksananya pelatihan bagi aparat hukum 713; terlaksananya rapat koordinasi gugus tugas untuk tindak pidana perdagangan orang; fasilitasi kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti modus pengantin pesanan dan kasus prostitusi di apartemen Kalibata; terlaksananya sosialisasi pencegahan kekerasan bagi komunitas muda yang akan memasuki pernikahan; diskusi publik RUU PKS (penghapusan kekerasan seksual) yang dihadiri 200 orang; terlaksananya pelatihan ketahanan keluarga; keluarnya peraturan menteri dan peraturan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak; dan meningkatnya perangkat daerah yang terlatih untuk sekolah ramah anak.

- Capaian program perlindungan anak dalam hal meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PUHA) yaitu 1) meningkatnya jumlah kab/kota yang menginisiasi KLA sebanyak 389 Kab/Kota; 2) meningkatnya jumlah Sekolah Ramah Anak (SRA) 3) terlatihnya tenaga kesehatan.

- Isu aktual sepanjang 2018 adalah a) pencegahan perkawinan anak, Kemen-PPPA mengapresiasi putusan MA mengenai batasan usia perkawinan anak dan memohon perhatian dari Komisi 8 terkait RUU PKS untuk segera disahkan; (b) penanganan perempuan dan anak korban bencana alam yang sepanjang 2018 telah terjadi; dan (c) masih tingginya kasus kekerasan pada perempuan dan anak.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Samsu Niang

    Samsu memberikan apresiasi kepada Kemen-PPPA sebab memperoleh peringkat 46 dari 86 kementerian. Samsu mengatakan perlu adanya sinergitas yang lebih kuat antara Komisi 8 dengan Kemen-PPPA untuk bersama memperjuangkan masyarakat dan Kemen-PPPA dapat mengikutsertakan Komisi 8 dalam setiap program yang dilakukan. Samsu menuturkan bahwa Kemen-PPPA perlu mengevaluasi kembali sekolah ramah anak yang baru saja diresmikan.

  • Itet mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh Kemen-PPPA adalah tidak mudahnya melakukan koordinasi dengan mitra kerja dan pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, Itet menanyakan kendala yang dihadapi serta Itet tidak melihat cakupan dari setiap program yang telah dilakukan. Itet mengatakan, Kemen-PPPA bisa mengkomunikasikan setiap hambatan yang dihadapinya kepada DPR agar DPR bisa ikut turut menyelesaikan hambatan tersebut.

  • PDI Perjuangan / Erwin M Singaruju

    Erwin mengatakan, dalam kasus protistusi online perlu segera ditangkap mucikarinya dan Menteri PP-PA harus menempati posisi paling depan dalam hal ini.

  • Endang mengatakan agar Kemen-PPPA tidak terus mengalami penurunan sebab ini merupakan evaluasi yang baik untuk Kemen-PPPA serta pemberdayaan perempuan tidak mengalami ketimpangan relasi gender. Endang menanyakan hambatan dan keberhasilan sepanjang 2018 serta efektivitasnya. Endang menanyakan efektivitas 713 penegak hukum sebab tidak berbanding lurus dengan kasus yang terjadi. Endang menuturkan bahwa efektivitas dari 713 penegak hukum belum terlihat. Endang menanyakan pula mengenai perkembangan sekolah ramah anak dan ia menuturkan bahwa memang RUU PKS harus segera diselesaikan sebab sudah banyak NGO yang mendesak untuk diselesaikan RUU tersebut. Endang menuturkan dirinya berharap adanya partisipasi anak dengan meningkatnya sekolah ramah anak.

  • Wenny menuturkan perlu lebih banyaknya pengawasan terhadap kasus protistusi online untuk anak di bawah umur dan protistusi seperti di Kalibata City agar lebih bisa tertangani dengan baik. Terakhir, Wenny meminta kepada Kemen-PPPA untuk mengikutsertakan dirinya dalam program Kemen-PPPA terutama di kota Depok dan Bekasi.

  • Ace mengatakan, mengenai penyerapan anggaran, ia memiliki ekspetasi di atas 90% dan masuk dalam 10 besar. Namun Ace mengucapkan terima kasih atas fasilitasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) khususnya di daerah pemilihannya karena sangat berguna sekali untuk daerahnya dan daerah lain yang dijadikan sebagai tempat perdagangan perempuan. Ace menuturkan, banyak pihak yang belum mengetahui TPPO akibat ekonomi dan ketidaktahuan literasi. Ace mengatakan dirinya menyetujui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak dan yang terpenting adalah memastikan dana dekonsentrasi kepada daerah-daerah agar tepat guna dan sasaran, serta accountable.

  • Partai Amanat Nasional / M Ali Taher

    Ali mengatakan perlu ada peningkatan realisasi anggaran di 2019. Ali menanyakan sakralitas pernikahan terkait data di Kementerian Agama bahwa 150-200 orang setiap bulannya meminta perceraian. Ali mengatakan bahwa penegakan hukum akibat kerapuhan sosiologis dan globalisasi menyebabkan orang terlena dalam kapitalisme dan hedonisme sedangkan agama hanya merupakan simbol saja. Ali mengatakan bahwa menghormati perempuan sama dengan menghargai peradaban. Ali menuturkan bahwa kendala Kemen-PPA adalah nomenklatur kementerian yang dibatasi UU; hubungan pusat dan daerah; dan ego sektoral K/L.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Marwan Dasopang

    Marwan memberikan apresiasi atas pencapaian realisasi anggaran Kemen-PPPA dan ia menanyakan alokasi anggaran untuk pembentukan RUU PKS di 2019. Marwan menuturkan, bila belum ada anggaran untuk RUU PKS, maka seharusnya ada perubahan anggaran.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Iskan Qolba Lubis

    Iskan mengatakan dirinya melihat bahwa Kemen-PPPA masih belum fokus sebab beberapa program bersinggungan dengan program lainnya. Iskan menuturkan, tidak perlu banyak program, 1 program cukup asal tujuan dan dampaknya jelas. Iskan menuturkan bahwa Kemen-PPPA harus memegang brand perlindungan perempuan dan anak bukan KPAI ataupun Komnas HAM. Iskan memberikan saran untuk fokus pada setiap program dan bila setiap ada kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, segera disiarkan di media dan dilaporkan kepada polisi.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Achmad Mustaqim

    Achmad mengatakan bahwa sebaiknya anggaran lebih didorong untuk pencapaian program sebab perencanaan harus matang dilakukan. Achmad menuturkan bahwa sangat miris melihat tak ada satu pun alokasi yang tembus 100%.

  • Nasional Demokrat / Choirul Muna

    Choirul menyampaikan apresiasinya kepada Kemen-PPPA atas pencapaian realisasi walaupun minim anggarannya. Choirul juga mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diterima Magelang sebagai kota bapak layak anak dan kampung di Borobudur sebagai kota layak anak. Choirul menanyakan peran dari Kemen-PPPA terkait kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

  • Hati Nurani Rakyat / Pdt. Tetty Pinangkaan

    Tetty mengatakan bahwa dirinya sedih melihat anggaran Kemen-PPPA menurun dan program sosialisasi yang diadakan belum menyentuh perempuan dan anak. Tetty berharap semoga ke depannya, ada program yang lebih nyata dan dapat dirasakan manfaatnya.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI → Yohana Susana Yembise

- Kemen-PPPA tidak memiliki anggaran yang banyak dan masyarakat belum cukup memahami mengenai perempuan dan anak padahal 2 pilar ini sangat penting.

- Kemen-PPPA hanya sebatas preventif san bukan pada penanganan kasus sedangkan rehabilitas sosial adalah tugas dari Kementerian Sosial RI. Sosialisasi dan pencegahan merupakan bagian tugas dari Kemen-PPPA.

- Kemen-PPPA tengah berusaha untuk mengaungkan kementerian ini di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mengenai RUU PKS, Kemen-PPPA telah berusaha keras sebab bangsa ini sulit untuk sadar.

- Satu hal yang patut dibanggakan adalah melaporkan setiap masalah dibandingkan dulu hanya menyimpan masalah tersebut karena dianggap sebagai aib keluarga dan memberikan penghargaan kepada media yang berani menuliskan tenang kekerasan seksual.

- Saat ini sudah saatnya lelaki memuliakan perempuan sebab perempuan merupakan tiang negara.


Kesimpulan

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI Bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dengan agenda membahas “Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Isu-Isu Aktual,” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan mengapresiasi penjelasan realisasi serapan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI anggaran sebesar Rp 507.975.574.794.,- ( Lima Ratus Tujuh Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh lima Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau 91,33 persen dari pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 556.170.204.000,- ( Lima Ratus Lima Puluh Enam Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Ribu Rupiah) .

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

a. Menjadikan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2018 sebagai basis dalam penyusunan anggaran tahun selanjutnya sehingga melahirkan kegiatan dan program terobosan baru yang mampu menjawab persoalan objektif permasalahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Memerlukan keseriusan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pembicaraan bersama antara Kementerian Keuangan RI dan Bappenas dalam peningkatan anggaran sebagai upaya penguatan kelembagaan.

c. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Daerah untuk menjamin efektivitas program-program kementerian.

d. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Lembaga sosial kemasyarakatan untuk mencegah semakin kompleknya permasalahan perempuan dan anak antara lain kekerasan terhadap perempuan dan anak, prostitusi online, perkawinan anak, dan lain lain.

e. Meningkatkan evaluasi dan monitoring dana dekonsentrasi agar efektif dan tepat sasaran dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah.

f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak harus menjadi garda terdepan dalam merespon dan menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak.

Penutup

Ali Taher, anggota DPR fraksi PAN dapil Banten 3 menutup rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) RI pukul 21:30 WIB.

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/415144

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari sinarharapan.net

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan