Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi APBN 2018 dan Isu Aktual – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan BNPB

Tanggal Rapat: 8 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 1 Mar 2019,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ali Taher, anggota DPR fraksi PAN dapil Banten 3 membuka rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 8 Januari 2019 pukul 14:26 WIB

Ali menuturkan, agenda pada rapat ini adalah evaluasi APBN yaitu pelaksanaan APBN serta program yang sudah maupun tidak tercapai, implikasi anggaran serta kesiapan masyarakat menghadapi bencana lalu perkembangan terbari mengenai bencana Lombok, Palu, Banten, dan Sukabumi.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

- Selama 2018, terjadi 2.572 bencana; meninggal dan hilang 4.814 jiwa dan 10 juta jiwa masyarakat terkena dampak bencana.

- Pagu anggaran 2018, awalnya berjumlah 749.380 Miliar dengan tambahan 6,4 Miliar dan hibah dari RRT (Republik Rakyat Tiongkok) sebesar 10 Miliar sehingga pagu akhir hampir mencapai 7 Miliar. Realisasi sebesar 98% dengan sisa anggaran 83 Miliar.

- Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, total hibah di 2018 yaitu 602,3 Miliar diberikan kepada Karo dan Sleman.

- Untuk diklat teknis penanggulangan bencana, telah melaksanakan pelatihan dari APBN sebanyak 877 orang dan non-APBN sejumlah 409-an orang. Jadi terdapat 91% BPBD dari seluruh provinsi yang ada. 95% akan didominassi oleh bencana yang diakibatkan oleh hydrometerologi.

- Kejadian bencana di 2019, diperkirakan akan terjadi 2500 bencana dan ini terkait dengan perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan lain sebagainya. Banjir dan longsor akan mendominasi tahun ini bahkan kebakaran hutan kemungkinan akan terjadi.

- Erupsi gunung berapi diprediksi tidak berakhir sebab setiap gunung memiliki karakternya masing-masing. Saat ini, 1 gunung bersifat awas, 40 bersifat waspada, dan 14 bersifat siaga. Kondisi terakhir, Gunung Sinabung masih dalam kondisi awas.

- Bencana yang terjadi di Selat Sunda, saat ada ombak pasang menghantam Tanjung Lesung, masyarakat masih ragu apakah itu merupakan tsunami atau tidak. Saat kejadian tersebut, BNPB segera mencari informasi di badan internasional dan tidak ada tsunami. Namun tak berapa lama kemudian, BNPB mengetahui bahwa tsunami terjadi karena longsor akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Sebagian besar bencana di Indonesia sangat membutuhkan adanya mitigasi.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Samsu Niang

    Samsu mengatakan BNPB seharusnya mendapatkan penghargaan atas langkah cepat yang dilakukan saat bencana terjadi. Samsu menuturkan, memang pada 2018 anggaran BNPB cukup besar namun tidak ada sentuhan kepada Komisi 8. Samsu berharap agar di 2019, DPR dapat dilibatkan saat terjadi bencana di dapil Komisi 8 agar ada nilai nyata di mata masyarakat bahwa memang sesuai fakta Komisi 8 bermitra dengan kebencanaan.

  • Itet mengatakan sistem pencegahan dengan teknologi tinggi jauh lebih baik dari penanggulangan karena sejujurnya biaya penanggulangan lebih besar biayanya. Itet menanyakan sisa anggaran yang seharusnya dihabiskan untuk masyarakat. Pada intinya, Itet menuturkan bahwa saat ini Indonesia memerlukan adanya pencegahan. Itet mengatakan seharusnya BMKG yang bergerak cepat atas setiap bencana yang akan/sedang terjadi namun pada kenyataannya kinerja BMKG sangat lambat dan Itet menanyakan kehadiran BMKG dan BNPB sangat rapat kabinet karena dikatakan tidak pernah hadir padahal ini merupakan komunikasi lintas kementerian. Mengenai bencana di Banten, Itet menanyakan pengawasan terhadap alat pendeteksi dini sebab dikatakan bahwa alat pendeteksi rusak. Itet mengusulkan untuk selalu melibatkan anggota DPR Komisi 8 dalam setiap pendidikan terhadap bencana.

  • PDI Perjuangan / Diah Pitaloka

    Diah menanyakan anggaran ideal sebab saat ini kebutuhan yang sangat diperlukan adalah pemancar. DIah menanyakan pula mengenai peralayan yang dibutuhkan BNPB untuk meningkatkan kualitasnya sehingga dapat melihat keadaan yang terjadi untuk masa mendatang.

  • Endang mengatakan, BNPB harus melakukan penanggulangan bencana dan disesuaikan dengan kearifan lokal namun yang terjadi adalah belum adanya sosialisasi dan akhirnya terjadi bencana besar tanpa adanya antisipasi. Endang mengatakan, saat ini di Badan Legislasi DPR sedang membentuk UU Penanggulangan Bencana dan ini harus sinergi dengan Komisi 8.

  • Wenny berharap semoga BNPB dan Basarnas dapat menjalankan tugas dengan baik dan menyampaikan rasa turut berduka cita atas korban bencana tsunami Selat Sunda dan bencana lainnya. Wenny menuturkan Indonesia belum memiliki alat pendeteksi dini tsunami padahal kejadian di Selat Sunda kemarin sudah memasuki kategori luar biasa. Wenny mengatakan, ketiadaan alat pendeteksi menyebabkan jumlah korba bencana kurang diminimalisir. Wenny menanyakan langkah yang dapat diambil BNPB agar hal ini tidak terulang kembali mengingat aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak berhenti erupsi.

  • Gerindra / Sodik Mudjahid

    Sodik mengatakan, anggaran BNPB masih kurang karena anggaran tersebut untuk membiayai alat-alat yang baru maupun alat yang lama. Sodik menuturkan, bahkan fraksi Gerindra walk out saat di Komisi 5 ketika anggaran BMKG mengalami pengurangan.

  • Partai Amanat Nasional / MHD Asli Chaidir

    Asli mengatakan tentang bencana alam bisa diprediksi dengan alat-alat dan juga tentu mendukung pendanaan biaya alat tersebut. Asli mengatakan, butuh perhatian khusus kepada daerah pemilihannya yang masuk dalam kategori daerah rawan bencana.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Marwan Dasopang

    Marwan mengatakan ada dua kategori bencana yaitu bencana yang merupakan kehendak Tuhan dan akibat ulah manusia. Bencana yang merupakan ulah manusia inilah, Marwan menuturkan adanya payung hukum yang jelas. Terkait tsunami di Selat Sunda, Marwan menuturkan seharusnya 20 menit sebelum tsunami terjadi, warga dapat mengungsi dan mengantisipasi bukan bermain musik yang akhirnya menyebabkan hampir semua anggota Seventeen meninggal dunia. Marwan menuturkan, sungguh miris ketika dikatakan ombak besar tersebut adalah air pasang karena bulan purnama namun kenyataannya adalah tsunami. Marwan menanyakan materi yang akan disampaikan bila kebencanaan dijadikan sebagai mata pelajaran.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Iskan Qolba Lubis

    Iskan mengatakan, tidak masuk logika bila bencana sering terjadi namun anggaran sangat minim dan oleh karenanya, harus dibicarakan secara serius. Iskan menuturkan, BNPB harus memiliki peta dan mitigasi untuk menjadi program utama serta harus ada ketegasan meminta kepada pemerintah Indonesia untuk menganggarkan mitigasi. Iskan menuturkan bahwa cara berpikir BPBD tidak sesuai dengan tupoksinya.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Lukmanul Khakim

    Lukman mengatakan agar masalah bencana ini tidak dianggap remeh dan benar benar harus diselesaikan dengan tuntas.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Achmad Fauzan Harun

    Achmad mengatakan, anggaran pada 2019 merupakan anggaran terburuk dan berkaitan dengan forecasting kebencanaan, pada 2003 tercatat 403 bencana terjadi dan 2019 meningkat menjadi 2500 bencana. Terkait hal tersebut, Achmad menanyakan penyebab dari ritme bencana yang semakin besar. Achmad menuturkan adanya ketidakikhlasan dari pemerintah daerah untuk memberikan anggaran kepada BPBD sehingga ketika terjadi bencana, mengharapkan bantuan dari pusat dan inilah yang menyebabkan anggaran semakin mengalami penurunan.

  • Nasional Demokrat / Choirul Muna

    Choirul mengatakan bahwa dirinya mengapresiasi keputusan Presiden pada 2019 akan menambah anggaran 15 Triliun untuk kebencanaan. Namun, Choirul menuturkan pada setiap pembahasan RKA K/L untuk tidak selalu diberikan kabar bagusnya saja yang bisa mengakibatkan BNPB akhirnya sedikit terlupakan.

  • Nasional Demokrat / Dja'far Shodiq

    Dja’far menanyakan peran dari BNPB dalam mendeteksi bencana dan penggunaan sisa anggaran. Dja’far menuturkan bahwa di daerah pemilihannya merupakan rawan bencana namun sangat minim bantuan dan justru bantuan lebih banyak masuk kepada daerah yang jarang bencana.

  • Hati Nurani Rakyat / Pdt. Tetty Pinangkaan

    Tetty mengatakan di lapangan, dirinya menemukan temuan bahwa ada satu rumah sakit yang menolak ibu hamil dikarenakan tidak ada dokter padahal rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pemerintah. Tetty mengapresiasi kinerja BNPB dan dirinya prihatin dengan warga penerima bantuan namun tidak mendapatkan bantuan sama sekali dan justru mereka menerima bantuan dari LSM yang memperhatikan mereka. Tetty berharap agar sisa anggaran dapat digunakan semaksimal mungkin dan adanya pengawasan khusus terkait rumah sakit yang menolak ibu hamil tersebut.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

- BNPB menyetujui bahwa memang masalah bencana tidak boleh dianggap remeh sebab dampak bencana bukan hanya ekonomi namun juga pada keselamatan manusia yang tidak bisa diukur dengan uang.

- BNPB berjanji bahwa pada 2019 akan lebih baik lagi. Anggaran pra bencana bukan hanya di BNPB dan yang dilakukan adalah pengurangan resiko bencana. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah koordinasi sebab pengurangan resiko bencana dilakukan oleh 32 kementerian.

- Mengenai anggaran, masalah bukan terletak pada jumlahnya namun lebih pada manajemen anggaran tersebut. Selain itu, edukasi dan SDM serta mitigasi memiliki peranan penting dan tata ruang pun berkaitan dengan kawasan ekonomi kreatif. Lalu bangunan di pantai hangan dibuat melintang. Jadi, ketika berbicara mengenai penanggulangan bencana, maka masalahnya menjadi sangat kompleks dan harus dilakukan secara komprehensif.

- Pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam distribusi logistik. Memang tidak semua terealisasi dan mengenai kerelawanan, hal tersebut berasal dari berbagai daerah.


Kesimpulan

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan agenda membahas “Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Isu-Isu Aktual,” dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat memahami dan mengapresiasi penjelasan realisasi serapan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2018 yang terdiri dari:

a. Program Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar Rp6.857.980.801.615,- (enam triliun delapan ratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh juta delapan ratus satu ribu enam ratus lima belas rupiah) atau 99.09% dari Pagu Anggaran sebesar Rp6.920.909.767.000,- (enam triliun sembilan ratus dua puluh miliar sembilan ratus sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian :

1) Dana Siap Pakai sebesar Rp 6,4Triliun

2) Dana rutin BNPB sebesar Rp478 miliar

3) Hibah RRT sebesar Rp10 miliar

b. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB terealisasi sebesar Rp12.696.930.897,- (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 97.67% dari Pagu Anggaran sebesar Rp13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah).

c. Program dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya terealisasi sebesar Rp238.320.867.932,- (dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus dua puluh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) atau 92.27% dari Pagu Anggaran sebesar Rp258.276.396.000,- (dua ratus lima puluh delapan miliar dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

2. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:

a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BNPB dan respon cepat terhadap berbagai bencana di daerah.

b. Menyusun langkah-langkah strategis menghadapi berbagai ancaman bencana tahun 2019 yang berpotensi terjadi, yang belum bisa diprediksi, dan yang rutin terjadi.

c. Meningkatkan kapasitas dan kesiapasiagaan masyarakat dalam pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana melalui kearifan lokal masing-masing daerah.

d. Meningkatkan kebijakan dan pelaksanaan mitigasi bencana kepada seluruh pemangku kepentingan di daerah bersama Komisi VIII DPR RI.

e. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi BNPB dengan Kementerian / Lembaga, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga Internasional dalam penanggulangan bencana.

f. Meningkatkan pelatihan penanggulangan bencana terutama di daerah-daerah rawan bencana.

g. Meningkatkan mitigasi multi hazard bencana dan simulasi teknis penyelamatan saat terjadi bencana kepada masyarakat.

h. Meningkatkan alokasi anggaran untuk program pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

i. Meningkatkan pelatihan dan standarisasi relawan.

Penutup

Ali Taher, anggota DPR fraksi PAN dapil Banten 3 menutup rapat dengar pendapat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pukul 18:06 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/415142

wikidpr/nee

Ilustrasi dari nasional.tempo.co

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan