Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Permasalahan Surat Utang Negara – RDP Komisi 9 dengan BPJS Ketenagakerjaan

Tanggal Rapat: 11 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 26 Feb 2019,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: BPJS Ketenagakerjaan

Saleh P. Daulay, anggota DPR RI fraksi PAN dapil Sumatera Utara 2 membuka rapat dengar pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan pada 11 Februari 2019 pukul 14:12 WIB

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

- Dasar hukum pengelolaan investasi yaitu pertama regulasi eksternal (UU no. 40 tahun 2004 tentang SISN; UU no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; PP Nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; PP Nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan POJK No. 1/POJK.05/2016; POJK No. 36/POJK.05/2016; POJK No. 56/POJK.05/2017) dan kedua adalah regulasi internal (PERDIR/25/09/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi aset/alokasi yaitu strategi dan tactical)

- Hal-hal yang diatur dalam regulasi internal terkait pengelolaan investasi diatur dalam Perdir.25/09/2017 yaitu garis besar kebijakan investasi; strategic asser allocation; kebijakan pemilihan mitra kerja investasi; pedoman perilaku dalam investasi; struktur dan fungsi organisasi; tactical asset allocation; petunjuk teknis pengelolaan investasi, dan eksekusi.

Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan

- Pencapaian dana pada Desember 2018 terhadap RKAT 2018 adalah untuk dana investasi dalam RKAT sebesar 367.881.26 (dalam rp miliar) dan realisasinya adalah 364.911.01 (dalam rp miliar). Untuk pencapaian hasil dan YOI (yield on investment) adalah hasil investasi dalam RKAT 32.089.25 (dalam rp miliar) dan realisasinya adalah 27.277.76 (dalam rp miliar). Sedangkan yield on investment dalam RKAT 9,51% dan annualized 8,16%.

- Saat ini, impact dari IHSG cukup dalam sehingga deposito ini menjadi sangat penting untuk memiliki return yang tinggi dan saat ini berada di BPD. Saat ini pula lebih menekankan pada investasi Reksanadana saham sejumlah 83,82% dan selebihnya adalah reksadana campuran, pendapatan tetap dan juga ITF.

- BPJS Ketenagakerjaan membeli SBN yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di sektor kesehatan, pendidikan, listrik, jalan tol dan sebagainya.

- Obligasi pemerintah atau BUMN dapat menjadi SBN dan menurunkan porsi SBN lebih rendah dari 50%.

- Perkembangan hasil investasi pada 2016 sebesar 21.125,85 (dalam rp miliar); 2017 yaitu 25.884.58 (dalam rp miliar); 2018 sejumlah 27.277.76 (dalam rp miliar). Untuk kontribusi terhadap hasil dari 2016-2018 hingga 100%.

- Pemenuhan SBN per Desember 2018 yaitu posisi pemenuhan dana DJS sebesar 56,63% atau melampaui batas minimum sebesar 50%; dan proses pemenuhan untuk dana BPJS sebesar 43,46% atau melampui batas minimum sebesar 30%. Jumlah obligasi korporasi (Non SBN) masih tersedia room yang cukup tinggi untuk dana DJS dan BPJS masing-masing sebesar Rp 58.279,49 miliar dan Rp 328,67 miliar

- Dana yang masuk ke dalam investasi properti hanya berjumlah 4,8 Triliun. Dana property ini tidak terlalu besar karena banyak regulasi yang mengaturnya terlalu ketat sehingga sedikit sulit untuk diterapkan.

- Dana BPJS dibagi menjadi 2 jenis yaitu Dana Jaminan Kematian (JK) dan Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang masuk ke dalam sektor asuransi serta Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan jaminan pensiun masuk ke dalam dana pensiun.

- Kesimpulan pembahasan yaitu pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan sangat ketat oleh regulasi eksternal dan internal; pengelolaan inestasi telah sesuai dengan regulasi yang ada; hasil investasi di atas suku bunga deposito bank pemerintah; dan dalam mengelola investasi akan dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keamanan serta selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang optimal.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Elva Hartati

    Elva mengatakan BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa investasi terdiri dari obligasi, deposito, saham, reksadana, properti dan penyertaan. Terkait hal tersebut, Elva menanyakan pertimbangan BPJS melakukan investasi 83,93% pada surat utang negara dan jangka waktu serta dampak keuntungan oleh peserta.

  • PDI Perjuangan / Nurmansyah Tanjung

    Nurmansyah mengatakan, BPJS memiliki arti dimana ada aspek sosial yang dikemukakan, namun berdasarkan yang telah dipaparkan, keadaan saat ini hampir sama dengan zama jamsostek dan sebaiknya perlu dibentuk panja investasi BPJS Ketenagakerjaan.

  • Julianus mengatakan perlu perhatian untuk sektor lainnya tidak hanya perumahan saja dan Julianus menanyakan pemberlakukan instrument saham tersebut dan langkah strategis yang dapat dilakukan. Julianus mengatakan bahwa misi BPJS adalah memberikan manfaat kepada para pekerjanya dan oleh sebab itu, dana BPJS harus lebih banyak diperuntukkan kepada pekerjanya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

  • Partai Amanat Nasional / Saleh Partaonan Daulay

    Saleh menanyakan perbedaan antara RKAT dengan realisasi dan aliran dana BPJS yang tidak diinvestasikan. Saleh juga menanyakan kriteria perusahaan swasta yang dapat menerima investasi dan terkait dengan penentuan investasi, Saleh menanyakan kesepakatan yang sebelumnya dilakukan dan perkembangan investasinya.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Mafirion

    Mafirion mengatakan bila melihat instrument dari BPJS, tidak bisa dikategorikan sebagai jaminan sosial ketenagakerjaan karena dari sektor properti tidak mencapai target padahal hal tersebut penting untuk tempat tinggal karyawan. Mafirion menanyakan klaim setiap tahunnya sebab perlu untuk mengawasi aliran uang masyarakat. Mafirion menanyakan uang investasi dikembalikan kepada masyarakat sebab dirinya belum melihat hal tersebut.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Ermalena

    Ermalena mengatakan perlu menggelar rapat yang lebih lengkap untuk mendengar laporan hasil pekerjaan untuk disandingkan dengan pemaparan investasi BPJS Ketenagakerjaan. Ermalena menuturkan BPJS harus segera memikirkan skema untuk memberi manfaat lebih kepada pekerja dibanding dengan tahun sebelumnya. Ermalena menanyakan anggaran sosialisasi yang dianggarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia. Ermalena mengatakan, perlu memperhatikan anggaran 30 Miliar untuk seluruh Indonesia agar DPR dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Irgan Chairul Mahfiz

    Irgan menuturkan dirinya ingin mendapatkan penjelasan terkait rencana tentang pengembangan investasi di bidang properti. Irgan mengatakan investasi yang dapat berdampak langsung terhadap para pekerja dan ia menanyakan alasan investasi di bidang property lebih kecil dibandingkan investasi lainnya. Irgan mengatakan, bila alasannya karena keuntungan kecil, seharusnya BPJS dapat menerima resiko tersebut karena uang yang digunakan merupakan uang pekerja dan oleh sebab itu dirinya menanyakan perkembangan investasi yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan di bidang property dan jumlah anak perusahaan serta penyertaan modalnya masing-maisng. Irgan juga menanyakan langkah strategis terkait masih banyaknya disharmonisasi yang berdampak pada kinerja BPJS. Irgan menanyakan hasil audit BPJS dan cara mengatasi aturan-aturan yang mengalami disharmonisasi. Irgan menanyakan kriteria perusahaan swasta yang dapat menerima investasi dari BPJS Ketenagakerjaan. Irgan mengatakan, perlu adanya panja investasi dan itu merupakan hak DPR melakukan investigasi. Irgan mengatakan, panja investasi ini nantinya akan membahas secara detail mengenai investasi BPJS Ketenagakerjaan dan lembaga lainnya.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

- Tidak ada intervensi pemerintah dalam intervensi surat utang negara, tetapi ada regulasi yang tertuang dalam peraturan OJK dan peraturan OJK tidak hanya mengatur BPJS tetapi juga industri perbankan, asuransi, dan lain sebagainya.

- Dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada intervensi namun ada regulasi yaitu POJK tahun 2015 dan berdasarkan peraturan tersebut, minimal 50% dari total portofolio BPJS harus ditempatkan di SBN.

- Mengenai property, BPJS Ketenagakerjaan tidak memberikan kredit kepada bank untuk disalurkan di bidang properti namun melakukan kerja sama dengan bank yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- Terkait dengan sumber dana di BPJS dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu asuransi sosial untuk jaminan kecelakaan kerja dan kematian serta tabungan sosial untuk jaminan hari tua dan pensiun.

- Pada 2018, BPJS Ketenagakerjaan sudah melakukan peningkatan manfaat untuk para pekerja yang terkena PHK.

- Untuk jaminan kecelakaan, ada konsep gotong royong sementara kedua melekat pada individu. Maka seluruh dana yang dititipkan kepada BPJS Ketenagakerjaan, akan dikembalikan investasinya per 31 Desember sesuai dengan tahun berjalan. Di tahun ini sudah menganggarkan peningkatan manfaat dan mulai dilakukan pada 2018.

- Pada 2019, BPJS Ketenagakerjaan membuat anggaran khusus dan menggunakan berbagai kanal media dan sekitar 30 Miliar dan sebenarnya itu sangat minim. BPJS Ketenagakerjaan sudah mulai masuk ke kanal digital dan kanal publik. BPJS Ketenagakerjaan tidak menggunakan media mainstream seperti tv, tetapi menggunakan media sosial secara online.

Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan

- Kalau kecelakaan saat bekerja, mendapatkan 48x dari gaji yang didapatkan. Bila meninggal saat kerja mendapatkan 24 juta ditambah beasiswa 12 juta. YOI ini terkait dengan Jaminan Hari Tua (JHT), dan seluruh hasil yang didapatkan akan diberikan kepada peserta. Pada 2018, pernah memberikan return kepada peserta sejumlah 13,8%. Adapun jumlah return yg turun dipengaruhi oleh IHSG.

- Mengenai manfaat layanan tambahan yang terkait dengan rumah, BPJS Ketenagakerjaan mengakui memang saat ini masih terjadi sengketa. Akan tetapi, sesama peserta dan program tidak boleh saling subsidi, sehingga dalam hal ini BPJS Ketenagakerjaan menggunakan dana Jaminan Hari Tua (JHT). BPJS Ketenagakerjaan harus mendapat laba 1,5 Triliun/bulan.

- BPJS Ketenagakerjaan sudah mencapai target yang ditetapkan. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan direktorat perencanaan untuk melakukan perubahan pada reksa dana. Dalam RKAT, indeks mencapai 7000 dan menyentuh 5600 dan inilah yang membuat saham menurun. Untuk properti harusnya mencapai 5 Triliun namun hanya mencapai 1 Triliun.Terkait kriteria tidak ada subjektifitas karena sudah ada Peraturan Direktur dan sudah mengatur kapasitas mengenai perusahaan-perusahaan yang dapat masuk dan terstruktur.

- Mengenai kriteria perusahaan yang akan diberikan investasi, tidak ada kriteria khusus, tetapi mempunyai Peraturan Direktur yang mengatur di perusahaan yang dapat menerima investasi sehingga tidak ada unsur subjektivitas.

- Penyuluhan dan pembinaan memang pada dasarnya adalah tugas BPJS Ketenagakerjaan untuk memasukan peserta baru kemudian mengelola dan merawatnya sehingga penyuluhan lebih pada untuk mendapatkan peserta baru.

- Dana di BPJS itu dibagi 2, yaitu Dana Jaminan Sosial (DJS) dan Dana Badan. DJS merupakan dana yang dipungut dari masyarakat, sementara Dana Badan adalah dana yang berasal dari institusi perusahaan. Dana Badan saat ini berjumlah 15 Triliun. Sebanyak 10 Triliun diinvestasikan, dan 5 Triliun merupakan dana tetap. DJS ini diinvestasikan secara keseluruhan, yaitu 100%

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan

- Untuk tahun ini, dari hasil investasi 10 persen. Kalau di PP ada batas maksimum, yaitu maksimum hasil investasi 10 persen dan iuran 10 persen. Selama ini selalu mengalami penurunan. Total keseluruhan anggaran dibagi 8 besaran account yang di dalam penyuluhan/pembinaan ada juga kegiatan operasional kanwil ataupun pusat sehingga tidak semuanya sosialisasi.

- Total dari keseluruhan anggaran BPJS-Ketenagakerjaan dibagi menjadi 8 dari beban yaitu personil, umum, penyuluhan dan pembinaan, purna kerja, manajemen, perencanaan dan pengembangan SDM, serta penyelesaian masalah hukum.

- Saat zaman jaminan sosial atau astek, ada 3 program dan kalau JHT, tabungan masyarakat dalam bentuk imbal hasil dan dari iuran tersebut tidak sepenuhnya tidak klaim dan menjadi profit. Zaman sekarang, apapun yang diinvestasikan dapat diambil kembali kepada peserta.

- Apapun yang dihasilkan oleh direktur investasi, maka semuanya akan dikembalikan kepada peserta. Jaminan Hari Tua (JHT) sistemnya seperti tabungan sehingga uang investasi di dalamnya tidak akan diberikan kepada siapapun. 279 Triliun adalah Jaminan Hari Tua (JHT) dan sistemnya seperti tabungan. Aset Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 29 Triliun dan masuk dalam jaminan sosial. Bila kecelakaan, maka akan dibiayai hingga sembuh.

- Masalah kepesertaan target ditetapkan dengan Pemerintah. Untuk 2018 BPJS Ketenagakerjaan memasukkan tenaga kerja baru tapi tidak konsisten karena memang pola kerja seperti itu.

- Berbagai aturan digunakan untuk pelaksanaan dan sepertinya menjauh dari filosofi UU 40/2004 tentang SJSN dan UU tentang BPJS. Oleh sebab itu, BPJS Ketenagakerjaan meminta bantuan dari Komisi 9 dan Pemerintah agar tidak terjadi kesalahpahaman. Seperti uang pensiun, sehausnyadiambil saat memasuki pensun saja namun keadaan sekarang, setiap karyawan berhenti bekerja, maka bisa mengambil uang pensiun.


Kesimpulan

- Komisi IX DPR RI mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan pengembalian hasil investasi terhadap program kepemilikan properti, bantuan pinjaman perumahan, pengembangan JHT, bantuan beasiswa kepada peserta termasuk meningkatkan pertumbuhan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan.

- Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk meningkatkan intensitas sosialisasi dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang BPJS Ketenagakerjaan kepada calon peserta khususnya Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah.

- Komisi IX DPR RI akan mengagendakan kembali RDP dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendengar laporan dari hasil kinerja dengan menyandingkan manfaat-manfaat investasi di seluruh instrument investasi dengan temuan-temuan di lapangan.

- Komisi IX DPR RI akan mengagendakan Rapat Kerja dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas tentang Permenaker Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua.

- Komisi IX DPR RI akan membentuk Panja Investasi guna mendalami penggunaan dana investasi pada BPJS Ketenagakerjaan.

- Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan yang disampaikan Anggota dalam RDP yang disampaikan selambat-lambatnya 28 Februari 2019

Penutup

Saleh P. Daulay, anggota DPR RI fraksi PAN dapil Sumatera Utara 2 menutup rapat dengar pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan pukul 17:03 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/418143

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari businesstoday.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan