Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

- Dasar hukum pengelolaan investasi yaitu pertama regulasi eksternal (UU no. 40 tahun 2004 tentang SISN; UU no. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; PP Nomor 99 tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; PP Nomor 55 tahun 2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal; dan POJK No. 1/POJK.05/2016; POJK No. 36/POJK.05/2016; POJK No. 56/POJK.05/2017) dan kedua adalah regulasi internal (PERDIR/25/09/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi BPJS Ketenagakerjaan yang meliputi aset/alokasi yaitu strategi dan tactical)

- Hal-hal yang diatur dalam regulasi internal terkait pengelolaan investasi diatur dalam Perdir.25/09/2017 yaitu garis besar kebijakan investasi; strategic asser allocation; kebijakan pemilihan mitra kerja investasi; pedoman perilaku dalam investasi; struktur dan fungsi organisasi; tactical asset allocation; petunjuk teknis pengelolaan investasi, dan eksekusi.

Direktur Investasi BPJS Ketenagakerjaan

- Pencapaian dana pada Desember 2018 terhadap RKAT 2018 adalah untuk dana investasi dalam RKAT sebesar 367.881.26 (dalam rp miliar) dan realisasinya adalah 364.911.01 (dalam rp miliar). Untuk pencapaian hasil dan YOI (yield on investment) adalah hasil investasi dalam RKAT 32.089.25 (dalam rp miliar) dan realisasinya adalah 27.277.76 (dalam rp miliar). Sedangkan yield on investment dalam RKAT 9,51% dan annualized 8,16%.

- Saat ini, impact dari IHSG cukup dalam sehingga deposito ini menjadi sangat penting untuk memiliki return yang tinggi dan saat ini berada di BPD. Saat ini pula lebih menekankan pada investasi Reksanadana saham sejumlah 83,82% dan selebihnya adalah reksadana campuran, pendapatan tetap dan juga ITF.

- BPJS Ketenagakerjaan membeli SBN yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di sektor kesehatan, pendidikan, listrik, jalan tol dan sebagainya.

- Obligasi pemerintah atau BUMN dapat menjadi SBN dan menurunkan porsi SBN lebih rendah dari 50%.

- Perkembangan hasil investasi pada 2016 sebesar 21.125,85 (dalam rp miliar); 2017 yaitu 25.884.58 (dalam rp miliar); 2018 sejumlah 27.277.76 (dalam rp miliar). Untuk kontribusi terhadap hasil dari 2016-2018 hingga 100%.

- Pemenuhan SBN per Desember 2018 yaitu posisi pemenuhan dana DJS sebesar 56,63% atau melampaui batas minimum sebesar 50%; dan proses pemenuhan untuk dana BPJS sebesar 43,46% atau melampui batas minimum sebesar 30%. Jumlah obligasi korporasi (Non SBN) masih tersedia room yang cukup tinggi untuk dana DJS dan BPJS masing-masing sebesar Rp 58.279,49 miliar dan Rp 328,67 miliar

- Dana yang masuk ke dalam investasi properti hanya berjumlah 4,8 Triliun. Dana property ini tidak terlalu besar karena banyak regulasi yang mengaturnya terlalu ketat sehingga sedikit sulit untuk diterapkan.

- Dana BPJS dibagi menjadi 2 jenis yaitu Dana Jaminan Kematian (JK) dan Dana Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang masuk ke dalam sektor asuransi serta Dana Jaminan Hari Tua (JHT) dan jaminan pensiun masuk ke dalam dana pensiun.

- Kesimpulan pembahasan yaitu pengelolaan investasi BPJS Ketenagakerjaan diatur dengan sangat ketat oleh regulasi eksternal dan internal; pengelolaan inestasi telah sesuai dengan regulasi yang ada; hasil investasi di atas suku bunga deposito bank pemerintah; dan dalam mengelola investasi akan dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keamanan serta selalu berusaha untuk mendapatkan hasil yang optimal.