Lemhannas

• Berdasarkan DIPA anggaran tahun 2016 mencapai Rp314 miliar untuk membiayai tiga program.
• Program pengembangan lemhannas RI mencapai Rp89 miliar mencakup deputi bidabg pendidikan, pemantapan, rencana kegiatan.
• Peraturan RI nomor 27 tahun 2006 pengkajian strategis sebanyak 45 kajian di tahun 2016.
• Beberapa rencana kgiatan yaitu melaksanakan kader pendidikan tingkat nasional.
• Pemantapan nilai-nilai kebangsaan kepada tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama dan stakeholder terkait.
• Melaksanakan kajian-kajian strategis dengan jumlah 45 kajian.
• Dalam mendukung fungsi pokok di atas, Lemhannas masih terdapat kendala yaitu kekurangan kebutuhan gaji pegawai berupa gaji ke-14.

Wantannas

• Pada tahun 1946, Presiden Soekarno melihat beberapa institusi negara belum berfungsi dengan baik.
• Masih banyak yang belum memahami Wantannas dan masih tumpang tindih dengan Lemhannas.
• Ini perlu untuk membentuk Dewan Pertahanan Negara dan Pertahanan Daerah.
• Berkaitan untuk menghadapi berbagai pemberontakan, menggelorakan dwikora dan menggelorakan dwikora.
• Di saat orde baru, dewan ini menjadi Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.
• Di tahun 1982, sesuai UU nomor 20 tahun 1982 dibentuk Dewan Pertahanan Keamanan Nasional.
• Menurut Keppres nomor 101 tahun 1999 dibentuk Dewan Ketahanan Nasional dan Setjennya.
• Berkaitan untuk menjaga NKRI di era reformasi dan pemecahan masalah krusial mendesak.
• Sekarang kita sudah masuk dalam era Presiden Joko Widodo yang mengamankan untuk membentuk Dewan Ketahanan Nasional.
• Dalam pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp45.958.904.000,-
• Anggran 68% untuk program mendukung manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Wantannas.
• Berkaitan untuk pengelolaan perencanaan keuangan, persidangan dan humas, dan program pengembangan kebijakan terdiri dari 23% untuk perumusan kebijakan sistem nasional.
• Untuk program pengembangan kebijakan nasional Rp14.886.549.000,- alokasi untuk perumusan kebijakan sistem nasional, perumusan kebijakan politik dan strategi.
• Perumusan kebijakan evaluasi implementasi dan risiko pembangunan.
• Belanja pegawai 18%, barang non operasional 40%, belanja modal 18% dari Rp45 miliar.
• Pagu anggaran Wantannas belum mengakomodir alokasi prioritas dan renstra Wantannas.
• Penguatan sarana prasarana dan belanja non operasional Rp24,9 miliar.
• Kualitas dan kapasitas perumusan kebijakan dan strategi Rp9,9 miliar, pemuktahiran DKN Rp75,5 miliar.