Kementerian Luar Negeri

• Perundingan laut dilalukan sesuai United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) yang garis batasnya lewat garis pantai (coastline).
• Konstruksi penarikan garis adalah melalui enam titik perjanjian yang dahulu telah kita sepakati bersama.
• Hasil perundingan laut Indonesia dan Singapura menunjukan sebagian wilayah Pulau Bintan dan Malaysia di Selat Singapura.
• Manfaat ratifikasi perjanjian 2014 yaitu batas laut NKRI jelas, penegakan kedaulatan, pertahanan dan keutuhan NKRI.
• Faktor pendukung diplomasi adanya political will and trust kedua negara dan penghormatan kepada konvensi UNCLOS tahun 1982.
• Dalam sisi politis posisi kita penting dan kita telah menyelesaikan masalah dengan 'tetangga' walaupun itu bisa memicu rasa iri dengan negara lain.
• Secara garis besar urusan bilateral kita sudah clear karena menyangkut urusan maritim yang amat krusial.
• Langkah yang akan kita tempuh setelah ratifikasi adalah dengan protokol dua negara dan memastikan semuanya on point.
• Kami akan melakukan pertemuan three junction dengan Singapura dan Malaysia dan kami akan koordinasi dengan KADIN karena it's all about 300 million things.
• Banyak bisnis di sana jadi ini yang kita rundingkan itu wilayah three junction karena yang lain tidak termasuk.

Kementerian Hukum dan HAM

• Manfaat ratifikasi ini bukan hanya kedaulatan wilayah tapi kedaulatan hukum juga.

Kementerian Pertahanan

• Mengacu pada Undang Undang (UU) Pertahanan Negara didukung oleh kondisi negara kita sebagai negara kepulauan dan harus menjunjung perdamaian dengan negara sahabat.
• Negara harus aware terhadap ancaman salah satunya dengan pelanggaran wilayah kedaulatan NKRI.
• Dengan ratifikasi ini maka wilayah kita sudah jelas dan memudahkan kami menjaga kedaulatan khususnya di Selat Malaka.

Kementerian Perhubungan

• Untuk Vessel Traffic Service (VTS) Malaysia dan Singapura sudah full operation tetapi Indonesia masih dipersiapkan.

Ahli Kelautan, Prof. Hasyim Djalal

• Pendapat pribadi ia mendukung DPR RI untuk meratifikasi perjanjian ini, kita ini menetapkan perbatasan bukan pengurusan perbatasan.
• Pengurusan perbatasan baru bisa dilakukan kalau penentuan sudah jelas.
• Alur pelayaran di Selat Malaka dan pelayaran kita dipisah antara streat lane dan sea lane.
• Kalaupun ada itu berupa rute pelayaran dan ada di International Maritime Organization (IMO) dan juga sudah dipatuhi.
• Itu bukan batas teritorial tetapi batas pelayaran dan diukur untuk keselamatan pelayaran.

TNI Angkatan Laut

• Perundingan batas maritim kita ada tiga segmen yang memang masih menyisakan three junction dengan Malaysia dan Singapura.