Rangkuman Terkait
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Tanggal Rapat: 30 Nov 2020, Ditulis Tanggal: 7 Dec 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Tim Pemerintah
Pada 30 November 2020, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Panja dengan Tim Pemerintah tentang lanjutan pembahasan DIM RUU Perlindungan Data Pribadi. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Abdul Kharis dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapil Jawa Tengah 5 pukul 11:00 WIB. (ilustrasi: antara/shutterstock)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Tim Pemerintah
Abdul Kharis (fraksi PKS, dapil Jawa Tengah 5) membacakan DIM RUU Perlindungan Data Pribadi
- DIM 44
- Pasal 6: Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Usulan perubahan fraksi
- PDIP: subjek data pribadi berhak mengakses data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Golkar: tetap.
- Gerindra: tetap.
- Nasdem: -
- PKB: pemilik data pribadi berhak mengakses dan memperoleh salinan atas data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Demokrat: -
- PKS: tetap.
- PAN: pemilik data pribadi berhak mengakses dan memperoleh salinan atas data pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- PPP: tetap. Subjek data pribadi berhak mendapatkan akses dan memperoleh salinan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Usulan perubahan fraksi
- Pasal 7: Pemilik Data Pribadi memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Usulan perubahan fraksi
- PDIP: Subjek data pribadi berhak memperbarui dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Golkar: tetap.
- Gerindra: tetap.
- Nasdem: -
- PKB: pemilik data pribadi di samping berhak mengakses data pribadi miliknya, juga berhak mendapatkan salinannya jika yang bersangkutan membutuhkan; pengendali dan pemroses data pribadi berkewajiban memenuhi hak kepada pemilik data pribadi sebagaimana diatur pada Pasal 4 s/d 14 tanpa memungut biaya.
- Demokrat: -
- PKS: tetap.
- PAN: tetap.
- PPP: tetap.
- Usulan perubahan fraksi
- Pasal 8: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya.
- Usulan perubahan fraksi
- PDIP: subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya.
- Golkar: tetap.
- Gerindra: tetap.
- Nasdem: -
- PKB: tetap.
- Demokrat: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memusnahkan Data Pribadi miliknya dan berhak mendapat laporan hasil dari pemrosesan, menghapus, dan/atau pemusnahan Data Pribadi miliknya.
- PKS: tetap.
- PAN: tetap.
- PPP: di akhir di tambah kata “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
- Usulan perubahan fraksi
- Pasal 6: Pemilik Data Pribadi berhak mengakses Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Frasa “miliknya" dalam Pasal 6, 7, 8 diubah menjadi “tentang dirinya”, berlaku untuk pasal setelahnya.
- DIM 46
- Pasal 8: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memudahkan Data Pribadi miliknya.
- Usulan perubahan fraksi
- PDIP: subjek data pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memudahkan Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-undangan.
- Golkar: tetap.
- Gerindra: tetap.
- Nasdem: -
- PKB: tetap.
- Demokrat: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memudahkan Data Pribadi miliknya dan berhak mendapat laporan hasil dari pemrosesan, menghapus, dan/atau pemusnahan Data Pribadi miliknya.
- PKS: tetap.
- PAN: tetap.
- PPP: di akhir di tambah kata “sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.
- Usulan perubahan fraksi
- Pasal 8: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus, dan/atau memudahkan Data Pribadi miliknya.
- DIM 47
- Pasal 9: Pemilik Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
- Usulan perubahan fraksi
- PDIP: subjek data pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
- Golkar: tetap.
- Gerindra: tetap.
- Nasdem: -
- PKB: tetap.
- Demokrat: -
- PKS: tetap.
- PAN: tetap.
- PPP: tetap.
- Usulan perubahan fraksi
- Pasal 9: Pemilik Data Pribadi berhak menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi.
- DIM 48
- Pasal 10: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya mendasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).
- Usulan perubahan fraksi
- PDIP: subjek data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya mendasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).
- Golkar: tetap.
- Gerindra: tetap.
- Nasdem: -
- PKB: tetap.
- Demokrat: -
- PKS: tetap.
- PAN: Pemilik Data Pribadi berhak untuk menolak dan/atau berkeberatan atas tindakan pengintaian dan/atau pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).
- PPP: tetap.
- Usulan perubahan fraksi
- Pasal 10: Pemilik Data Pribadi berhak untuk mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya mendasarkan pada pemrosesan secara otomatis terkait profil seseorang (profiling).
- DIM 49
- Pasal 11: Pemilik Data Pribadi berhak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.
- Usulan perubahan fraksi
- PDIP: subjek data pribadi berhak untuk memiliki atau tidak memilih pemrosesan data pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.
- Golkar: tetap.
- Gerindra: tetap.
- Nasdem: -
- PKB: tetap.
- Demokrat: Pemilik Data Pribadi berhak untuk memberikan persetujuan atas Data Pribadinya untuk dijadikan agregat untuk tujuan tertentu.
- PKS: tetap.
- PAN: tetap.
- PPP: tetap.
- Usulan perubahan fraksi
- Pasal 11: Pemilik Data Pribadi berhak memilih pemrosesan Data Pribadi melalui mekanisme pseudonim untuk tujuan tertentu.
- DIM 50 ditunda.
- DIM 51
- Pasal 13: Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Usulan perubahan fraksi
- PDIP: subjek data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Golkar: tetap.
- Gerindra: tetap.
- Nasdem: -
- PKB: tetap.
- Demokrat: -
- PKS: tetap.
- PAN: tetap.
- PPP: pemilik data pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah terdapat keputusan hukum yang mengikat dari lembaga yang berwenang.
- Usulan perubahan fraksi
- Pasal 13: Pemilik Data Pribadi berhak menuntut dan menerima ganti rugi atas pelanggaran Data Pribadi miliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- DIM 52
- Pasal 14: pemilik data pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi miliknya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik.
- Usulan perubahan fraksi
- PDIP: subjek data pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi miliknya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik.
- Golkar: tetap.
- Gerindra: tetap.
- Nasdem: -
- PKB: tetap.
- Demokrat: -
- PKS: tetap.
- PAN: tetap.
- PPP: tetap.
- Usulan perubahan fraksi
- Pasal 14: pemilik data pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan data pribadi miliknya dari pengendali data pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik atau perangkat keras yang digunakan dalam interoperabilitas antar sistem elektronik.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
- Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan - Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi (Prof. Hikmahanto Juwana & Dr. Rodon Pedrason)