Rangkuman Terkait
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)
Tanggal Rapat: 21 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 26 Mar 2021,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Komisi Informasi Pusat (KIP)
Pada 21 Juni 2016, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengenai Evaluasi Kinerja. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya Hafid dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Sumatera Utara 1 pada pukul 10.56 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: antikorupsi.org)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Komisi Informasi Pusat (KIP)
- Dalam hal ini kami didampingi oleh sekretariat komisi informasi.
- Pada tahun 2013 penyelesaian sengketa informasi telah menyelesaikan sejumlah 125 kasus.
- Pada tahun 2014 ada 94 kasus yang telah kami selesaikan secara tuntas.
- Kegiatan ini menyangkut perbaikan-perbaikan internal pada sektor yang penting seperti pemilu.
- Kegiatan utama rutin dari Komisi Informasi Pusat adanya implementasi terhadap terbukanya informasi kepada publik.
- Kami mencoba mendorong kualitas keterbukaan informasi di hadapan badan publik.
- Tugas dan fungsi kami di luar sengketa, kami mendorong adanya keterbukaan kualitas informasi di badan publik.
- Beberapa kasus antara lain kasus yang berkaitan dengan Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
- Kementerian Pemuda dan Olahraga meminta KIP mendorong keterbukaan di sektor olahraga khususnya sepak bola, basket, dan bulu tangkis.
- Kami mencoba mengidentifikasi bagi warga yang meminta informasi kepada badan publik.
- Tugas utama kami dalam penyelesaian sengketa, kami mengidentifikasi pemohon yang meminta informasi dalam menggunakan Undang Undang (UU) KIP.
- Tren karakteristik pada era awal bahwa dari sisi pemohon sengketa itu banyak sengketa yang diminta dari pemohon yang sama.
- Sengketa banyak yang diajukan oleh pemohon yang berkaitan dengan pembuktian persidangan yang mereka butuhkan.
- Pada tahun 2014-2016 sengketa banyak diajukan yang memang ada kepentingan langsung.
- Permintaan informasi sudah lebih spesifik dari badan hukum maupun individu.
- Dalam hal sisi substansi mayoritas permintaan pada dokumen anggaran.
- Informasi yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup dengan sendirinya bersangkutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Untuk itu yang disengketakan keputusan-keputusan pejabat publik.
- Dalam hal dari lingkungan badan publik ada juga dilakukan sengketa informasi.
- Berkaitan dengan sengketa keuangan masih tetap ada pada tahun selanjutnya.
- Untuk itu jumlah sengketa yang berhasil kami register ada sebanyak 1843 kasus.
- Ada 1843 kasus sepanjang 2013-2016 sebagian tersebut diajukan oleh pemohon yang sama dan kebanyakan hanya uji akses.
- Maka dari itu sengketa yang kami selesaikan pada tahun 2013-206 sebanyak 347 kasus.
- Dari 347 kasus, maka rinciannya 125 kasus di tahun 2013, 94 kasus di tahun 2015.
- Ada 34 kementerian yang kami monitor, 120 BUMN kami monitor dan 12 parpol kami pantau.
- Ada satu tren peningkatan d badan publik untuk mematuhi ketaatan aturan dalam melayani publik.
- Ada beberapa catatan khusus di mana dari sisi ketersediaan informasi mungkin menjadi catatan yang belum kami potret.
- Banyak inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan namun masyarakat belum bisa mengaksesnya.
- Faktanya masih ada 6 provinsi yang masih belum terbentuk.
- Sulawesi Barat baru terbentuk dan Nusa Tenggara Timur sama sekali belum dan Sulawesi Tengah dalam tahap proses.
- Berkitan dengan anggaran KiP secara umum pagu yang diterima terjadi peningkatan relatif kecil dan penyerapan yang wajar.
- Ini yang dapat kami sampaikan adalah tugas-tugas dari rapat pleno yang memang menjadi acuan KIP.
- Kami menjalankan tugas dan fungsi, kami mempunyai tata tertib khusus untuk menjadi standar kinerja.
- Kami melihat sebagai lembaga baru mungkin bisa terjadi perspektif yang sebetulnya permasalahan internal dari KIP.
- Ini bisa menjadi satu dinamika internal dari kepemimpinan yang terjadi di KIP.
- Kalau ada rekaan, ilusi atau peristiwa yang menjadi dinamika atau kenakalan manis kami kira juga terjadi oleh semua komisi.
- Kalau ingin mengetahui kendala, tidak pernah terjadi rapat pleno yang menjadi keputusan tertinggi.
- Kami mencoba memisahkan antara hukum, kasus serta ilusi perspektif dan opini-opini tentang KIP.
- Kami sangat menantikan momen ini di mana KIP menjadi perhatian bagi kinerja kami internal.
- Kami sangat berterima kasih pada Komisi 1 DPR karena ini merupakan bentuk evaluasi kami dan kami akan memperbaiki kinerja KIP.
- Kami berusaha menjalankan secara maksimal terkait dengan bidangnya masing-masing.
- Dari 7 orang kami sudah maksimal dan kami tetap fokus, tugas-tugas lain kami menekankan pleno merupakan forum tertinggi.
- Untuk kaitannya paling tidak selama tahun 2016 tidak pernah dilakukan pleno akan terjadi cacat hukum.
- Komisi Informasi Pusat mendapat tugas untuk membentuk enam provinsi yang belum terbentuk.
- Dalam suatu proses KIP mempunyai satu tahapan yang semua tidak bisa dilakukan jika tidak dilakukan pleno.
- Ada beberapa kendala yang tersendat-sendat karena kami harus melakukan pleno jangan karena ada satu proses yang tidak terlalui menjadi cacat hukum.
- Dalam hal terkait dengan kedisiplinan kami siap untuk diklarifikasi.
- Kalau absen sampai sedetail itu kami belum mengetahui tapi kalau untuk kinerja kami siap untuk dievaluasi.
- Secara internal kami mempunyai kesepekatan untuk pimpinan itu setengah periode.
- Periode pertama seharusnya selesai pada bulan Agustus 2015 tapi terbengkalai sampai sekarang.
- Pimpinan secara pribadi tidak mengikuti dalam proses pemilihan yang terakhir.
- Hanya ada empat komisioner yang mengikuti pemilihan karena ada perbedaan penafsiran.
- Secara etis kami masih belum bisa menerima kepemimpinan yang baru.
- Proses yang kami alami selama enam bulan mudah-mudahan kami yakin bisa lebih baik.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
- Masukan terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelarangan Senjata Nuklir — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan/Pandangan terkait Agreement between the Government of the RI and the Government of the Republic of India Concerning Cooperation the Field of Defence — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Rencana Kerja dan Program Prioritas Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 serta Permasalahan Infrastruktur Diplomasi di Perwakilan-Perwakilan RI di Luar Negeri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI
- Masukan atau Pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar atau Akademisi
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Defence Cooperation Agreement (DCA) RI-Singapura — Komisi I DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (PAPED) - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Amnesti Internasional, dan Kontras
- Laporan Panja, Pendapat Mini Fraksi, dan Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Pemerintah
- Pembahasan Materi RUU tentang Pelindungan Data Pribadi - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Pemerintah
- Masukan/Pandangan terkait Pelindungan Data Pribadi secara Umum dan Agregasi Data dalam RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Edmon Makarim (Pakar Hukum Cyber Universitas Indonesia)
- Pembahasan Materi DIM RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Rapat Panja Komisi 1 dengan Tim Panja Pemerintah
- Lanjutan Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Perlindungan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pembahasan Materi Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tentang Rancangan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) — Komisi 1 DPR RI Rapat dengan Tim Panja Pemerintah (Rapat Lanjutan)
- Penetapan Materi DIM RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP) - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika
- UU Penyiaran - Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Ketua Umum Komite Nasional Pengendalian Tembakau (KNPT), Ketua Umum Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan Koordinator Koalisi Nasional Masyarakat Sipil untuk Pengendali Tembakau (KNMSPT)