Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)
Tanggal Rapat: 21 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 26 Mar 2021,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Komisi Informasi Pusat (KIP)
Pada 21 Juni 2016, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Informasi Pusat (KIP) mengenai Evaluasi Kinerja. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Meutya Hafid dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Sumatera Utara 1 pada pukul 10.56 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: antikorupsi.org)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Komisi Informasi Pusat (KIP)
- Dalam hal ini kami didampingi oleh sekretariat komisi informasi.
- Pada tahun 2013 penyelesaian sengketa informasi telah menyelesaikan sejumlah 125 kasus.
- Pada tahun 2014 ada 94 kasus yang telah kami selesaikan secara tuntas.
- Kegiatan ini menyangkut perbaikan-perbaikan internal pada sektor yang penting seperti pemilu.
- Kegiatan utama rutin dari Komisi Informasi Pusat adanya implementasi terhadap terbukanya informasi kepada publik.
- Kami mencoba mendorong kualitas keterbukaan informasi di hadapan badan publik.
- Tugas dan fungsi kami di luar sengketa, kami mendorong adanya keterbukaan kualitas informasi di badan publik.
- Beberapa kasus antara lain kasus yang berkaitan dengan Perserikatan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).
- Kementerian Pemuda dan Olahraga meminta KIP mendorong keterbukaan di sektor olahraga khususnya sepak bola, basket, dan bulu tangkis.
- Kami mencoba mengidentifikasi bagi warga yang meminta informasi kepada badan publik.
- Tugas utama kami dalam penyelesaian sengketa, kami mengidentifikasi pemohon yang meminta informasi dalam menggunakan Undang Undang (UU) KIP.
- Tren karakteristik pada era awal bahwa dari sisi pemohon sengketa itu banyak sengketa yang diminta dari pemohon yang sama.
- Sengketa banyak yang diajukan oleh pemohon yang berkaitan dengan pembuktian persidangan yang mereka butuhkan.
- Pada tahun 2014-2016 sengketa banyak diajukan yang memang ada kepentingan langsung.
- Permintaan informasi sudah lebih spesifik dari badan hukum maupun individu.
- Dalam hal sisi substansi mayoritas permintaan pada dokumen anggaran.
- Informasi yang berkaitan dengan sektor lingkungan hidup dengan sendirinya bersangkutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Untuk itu yang disengketakan keputusan-keputusan pejabat publik.
- Dalam hal dari lingkungan badan publik ada juga dilakukan sengketa informasi.
- Berkaitan dengan sengketa keuangan masih tetap ada pada tahun selanjutnya.
- Untuk itu jumlah sengketa yang berhasil kami register ada sebanyak 1843 kasus.
- Ada 1843 kasus sepanjang 2013-2016 sebagian tersebut diajukan oleh pemohon yang sama dan kebanyakan hanya uji akses.
- Maka dari itu sengketa yang kami selesaikan pada tahun 2013-206 sebanyak 347 kasus.
- Dari 347 kasus, maka rinciannya 125 kasus di tahun 2013, 94 kasus di tahun 2015.
- Ada 34 kementerian yang kami monitor, 120 BUMN kami monitor dan 12 parpol kami pantau.
- Ada satu tren peningkatan d badan publik untuk mematuhi ketaatan aturan dalam melayani publik.
- Ada beberapa catatan khusus di mana dari sisi ketersediaan informasi mungkin menjadi catatan yang belum kami potret.
- Banyak inovasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan namun masyarakat belum bisa mengaksesnya.
- Faktanya masih ada 6 provinsi yang masih belum terbentuk.
- Sulawesi Barat baru terbentuk dan Nusa Tenggara Timur sama sekali belum dan Sulawesi Tengah dalam tahap proses.
- Berkitan dengan anggaran KiP secara umum pagu yang diterima terjadi peningkatan relatif kecil dan penyerapan yang wajar.
- Ini yang dapat kami sampaikan adalah tugas-tugas dari rapat pleno yang memang menjadi acuan KIP.
- Kami menjalankan tugas dan fungsi, kami mempunyai tata tertib khusus untuk menjadi standar kinerja.
- Kami melihat sebagai lembaga baru mungkin bisa terjadi perspektif yang sebetulnya permasalahan internal dari KIP.
- Ini bisa menjadi satu dinamika internal dari kepemimpinan yang terjadi di KIP.
- Kalau ada rekaan, ilusi atau peristiwa yang menjadi dinamika atau kenakalan manis kami kira juga terjadi oleh semua komisi.
- Kalau ingin mengetahui kendala, tidak pernah terjadi rapat pleno yang menjadi keputusan tertinggi.
- Kami mencoba memisahkan antara hukum, kasus serta ilusi perspektif dan opini-opini tentang KIP.
- Kami sangat menantikan momen ini di mana KIP menjadi perhatian bagi kinerja kami internal.
- Kami sangat berterima kasih pada Komisi 1 DPR karena ini merupakan bentuk evaluasi kami dan kami akan memperbaiki kinerja KIP.
- Kami berusaha menjalankan secara maksimal terkait dengan bidangnya masing-masing.
- Dari 7 orang kami sudah maksimal dan kami tetap fokus, tugas-tugas lain kami menekankan pleno merupakan forum tertinggi.
- Untuk kaitannya paling tidak selama tahun 2016 tidak pernah dilakukan pleno akan terjadi cacat hukum.
- Komisi Informasi Pusat mendapat tugas untuk membentuk enam provinsi yang belum terbentuk.
- Dalam suatu proses KIP mempunyai satu tahapan yang semua tidak bisa dilakukan jika tidak dilakukan pleno.
- Ada beberapa kendala yang tersendat-sendat karena kami harus melakukan pleno jangan karena ada satu proses yang tidak terlalui menjadi cacat hukum.
- Dalam hal terkait dengan kedisiplinan kami siap untuk diklarifikasi.
- Kalau absen sampai sedetail itu kami belum mengetahui tapi kalau untuk kinerja kami siap untuk dievaluasi.
- Secara internal kami mempunyai kesepekatan untuk pimpinan itu setengah periode.
- Periode pertama seharusnya selesai pada bulan Agustus 2015 tapi terbengkalai sampai sekarang.
- Pimpinan secara pribadi tidak mengikuti dalam proses pemilihan yang terakhir.
- Hanya ada empat komisioner yang mengikuti pemilihan karena ada perbedaan penafsiran.
- Secara etis kami masih belum bisa menerima kepemimpinan yang baru.
- Proses yang kami alami selama enam bulan mudah-mudahan kami yakin bisa lebih baik.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat