Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) t.a. 2019 — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers

Tanggal Rapat: 3 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 11 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Hendra J. Kede, Komisioner Komisi Informasi Pusat

Pada 3 Juli 2018, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) t.a. 2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Satya Widya Yudha dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pukul 15:24 WIB. (ilustrasi: bisnis.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Farida Dwi Cahyarini, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
  • Ada penurunan pembagian belanja pegawai karena beberapa telah pensiun. Saat ini, pegawai berjumlah 3.250 orang dan mungkin ada penambahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.
  • Saat ini, belanja barang sebesar 21% dan belanja pegawai 49,4%. Fokus utama pembangunan 2019 adalah meneruskan Palapa Ring, akses internet, program 1.000 startup, UMKM go-online, dan petani-online.

Semuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
  • Target pembangunan yaitu 1.000 startup dan berkoordinasi dengan Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli.com untuk mendorong UMKM menjual produknya secara online.
  • Terkait dengan sertifikasi digital, Menteri Komunikasi dan Informatika RI akan mengeluarkan satu aturan untuk membuat mekanisme suatu identitas yang dapat diverifikasi.
  • Fasilitasi Next Indonesia Unicorn yaitu program ini merupakan upaya untuk menciptakan market place yang lebih terstruktur dan tertata bagi para startup untuk bertemu investor dalam upaya memperoleh pendanaan. Tujuannya untuk menampilkan Indonesia berikut startup pada investor global dan nasional agar dapat memperoleh pendanaan pada level Unicorn.
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendidik siapapun yang akan membuka startup mulai dari mentor hingga akhirnya masuk inkubator. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan injeksi dana hingga ada investor yang tertarik.
  • Selain mengembangkan startup, juga sedang menginstall satu sistem untuk menindaklanjuti konten ilegal seperti situs pornografi. Tak hanya itu, bersama dengan KPU dan Bawaslu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengawasi situs-situs yang menyebarkan berita bohong menjelang Pilkada.

Niken Widiastuti, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
  • Ada empat kegiatan yang akan dilakukan, yaitu:
    • Sosialisasi program pemerintah;
    • Literasi kepada masyarakat tentang program pemerintah;
    • Kampanye program;
    • Menyusun narasi;
    • Untuk nation branding.
  • Direktorat Jenderal IKP melakukan strategi digitalisasi untuk sosialisi dan literalisasi kepada masyarakat soal program pemerintah. Selain itu, Direktorat Jenderal IKP juga mendukung program e-commerce dan penguatan nilai kebangsaan serta membangun newsroom. Untuk literasi program strategis, dibutuhkan anggaran sebesar Rp50 Miliar.
  • Direktorat Jenderal IKP membangun indonesia.go.id untuk mencerminkan Indonesia baik legislatif, eksekutif dan yudikatif serta program prioritas pemerintah.

Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
  • Pagu anggaran 2018 sebesar Rp51.381.082.000 dengan realisasi Rp22.333.803.113. Pagu anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.153.048.788 hingga menjadi Rp53.534.130.788. Kenaikan anggaran ini diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas yaitu pengawasan siaran Pemilu.
  • Program prioritas KPI pada 2019 adalah:
    • Rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran seperti (1) melaksanakan evaluasi dengar pendapat; (2) melaksanakan forum rapat bersama; dan (3) melaksanakan evaluasi uji coba siaran.
    • Pengawasan lembaga penyiaran seperti (1) lembaga penyiaran berjaringan (16 TV), lembaga penyiaran berlangganan (15 TV), lembaga penyiaran radio (25 radio); (2) pengawasan penyiaran Pemilu Tahun 2019 serta koordinasi dengan KPID dan lembaga terkait; dan (3) survei indeks kualitas program siaran TV di 12 kota dan provinsi.
    • Literasi media serta sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) seperti mendirikan sekolah sebanyak 12 angkatan dengan total 360 peserta. Jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang yang terdiri dari SDM lembaga penyiaran dan masyarakat peduli penyiaran.

Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers
  • Pagu anggaran 2018 sebesar Rp17.312.774.000 dengan serapan per 30 Juni 2018 sebanyak Rp6.604.038.254. Sementara pagu indikatif 2019 sebesar Rp22.544.269.321. Kenaikan dikarenakan terdapat program prioritas nasional dalam mendukung proses demokrasi dalam bentuk kegiatan workshop terkait liputan Pemilu sebesar Rp3,6 Miliar.

Hendra J. Kede, Komisioner Komisi Informasi Pusat
  • Pagu anggaran 2018 sebesar Rp16.750.702.000 dengan realisasi per Juni 2018 sebanyak Rp8.410.307.187. Sementara pagu indikatif 2019 sebesar Rp18,6 Miliar dan mengusulkan adanya tambahan program seperti keterbukaan informasi publik, asistensi Komisi Informasi Daerah dan pekan nasional keterbukaan informasi publik.
  • Output yang diharapkan dari program tambahan KIP adalah grand design program kerja KIP untuk 10 tahun ke depan, penguatan tata kelola Komisi Informasi di daerah dan badan publik yang terdiseminasikan terkait Keterbukaan Informasi Publik.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan