Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) t.a. 2019 — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers
Tanggal Rapat: 3 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 11 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Hendra J. Kede, Komisioner Komisi Informasi Pusat
Pada 3 Juli 2018, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) t.a. 2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Satya Widya Yudha dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Timur 9 pukul 15:24 WIB. (ilustrasi: bisnis.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Farida Dwi Cahyarini, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Ada penurunan pembagian belanja pegawai karena beberapa telah pensiun. Saat ini, pegawai berjumlah 3.250 orang dan mungkin ada penambahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) RI.
- Saat ini, belanja barang sebesar 21% dan belanja pegawai 49,4%. Fokus utama pembangunan 2019 adalah meneruskan Palapa Ring, akses internet, program 1.000 startup, UMKM go-online, dan petani-online.
Semuel Abrijani, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Target pembangunan yaitu 1.000 startup dan berkoordinasi dengan Tokopedia, Bukalapak, dan Blibli.com untuk mendorong UMKM menjual produknya secara online.
- Terkait dengan sertifikasi digital, Menteri Komunikasi dan Informatika RI akan mengeluarkan satu aturan untuk membuat mekanisme suatu identitas yang dapat diverifikasi.
- Fasilitasi Next Indonesia Unicorn yaitu program ini merupakan upaya untuk menciptakan market place yang lebih terstruktur dan tertata bagi para startup untuk bertemu investor dalam upaya memperoleh pendanaan. Tujuannya untuk menampilkan Indonesia berikut startup pada investor global dan nasional agar dapat memperoleh pendanaan pada level Unicorn.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika akan mendidik siapapun yang akan membuka startup mulai dari mentor hingga akhirnya masuk inkubator. Selanjutnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan injeksi dana hingga ada investor yang tertarik.
- Selain mengembangkan startup, juga sedang menginstall satu sistem untuk menindaklanjuti konten ilegal seperti situs pornografi. Tak hanya itu, bersama dengan KPU dan Bawaslu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mengawasi situs-situs yang menyebarkan berita bohong menjelang Pilkada.
Niken Widiastuti, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika RI
- Ada empat kegiatan yang akan dilakukan, yaitu:
- Sosialisasi program pemerintah;
- Literasi kepada masyarakat tentang program pemerintah;
- Kampanye program;
- Menyusun narasi;
- Untuk nation branding.
- Direktorat Jenderal IKP melakukan strategi digitalisasi untuk sosialisi dan literalisasi kepada masyarakat soal program pemerintah. Selain itu, Direktorat Jenderal IKP juga mendukung program e-commerce dan penguatan nilai kebangsaan serta membangun newsroom. Untuk literasi program strategis, dibutuhkan anggaran sebesar Rp50 Miliar.
- Direktorat Jenderal IKP membangun indonesia.go.id untuk mencerminkan Indonesia baik legislatif, eksekutif dan yudikatif serta program prioritas pemerintah.
Yuliandre Darwis, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
- Pagu anggaran 2018 sebesar Rp51.381.082.000 dengan realisasi Rp22.333.803.113. Pagu anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp2.153.048.788 hingga menjadi Rp53.534.130.788. Kenaikan anggaran ini diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas yaitu pengawasan siaran Pemilu.
- Program prioritas KPI pada 2019 adalah:
- Rekomendasi kelayakan lembaga penyiaran seperti (1) melaksanakan evaluasi dengar pendapat; (2) melaksanakan forum rapat bersama; dan (3) melaksanakan evaluasi uji coba siaran.
- Pengawasan lembaga penyiaran seperti (1) lembaga penyiaran berjaringan (16 TV), lembaga penyiaran berlangganan (15 TV), lembaga penyiaran radio (25 radio); (2) pengawasan penyiaran Pemilu Tahun 2019 serta koordinasi dengan KPID dan lembaga terkait; dan (3) survei indeks kualitas program siaran TV di 12 kota dan provinsi.
- Literasi media serta sekolah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) seperti mendirikan sekolah sebanyak 12 angkatan dengan total 360 peserta. Jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang yang terdiri dari SDM lembaga penyiaran dan masyarakat peduli penyiaran.
Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers
- Pagu anggaran 2018 sebesar Rp17.312.774.000 dengan serapan per 30 Juni 2018 sebanyak Rp6.604.038.254. Sementara pagu indikatif 2019 sebesar Rp22.544.269.321. Kenaikan dikarenakan terdapat program prioritas nasional dalam mendukung proses demokrasi dalam bentuk kegiatan workshop terkait liputan Pemilu sebesar Rp3,6 Miliar.
Hendra J. Kede, Komisioner Komisi Informasi Pusat
- Pagu anggaran 2018 sebesar Rp16.750.702.000 dengan realisasi per Juni 2018 sebanyak Rp8.410.307.187. Sementara pagu indikatif 2019 sebesar Rp18,6 Miliar dan mengusulkan adanya tambahan program seperti keterbukaan informasi publik, asistensi Komisi Informasi Daerah dan pekan nasional keterbukaan informasi publik.
- Output yang diharapkan dari program tambahan KIP adalah grand design program kerja KIP untuk 10 tahun ke depan, penguatan tata kelola Komisi Informasi di daerah dan badan publik yang terdiseminasikan terkait Keterbukaan Informasi Publik.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
- Progres Report Pembentukan Pusat Data Nasional dan Mekanisme Penanganan Kebocoran Data, dan lain-lain — Panitia Kerja (Panja) Kebocoran Data Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara
- Masukan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - RDPU Komisi 1 dengan AFTECH, Amnesty Internasional, SAFEnet, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)