Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kendala Universal Service Obligation (USO) Daerah yang Tidak Terlaksana Secara Lancar — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Panja Pemerintah

Tanggal Rapat: 1 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 20 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Tim Panja Pemerintah

Pada 1 Oktober 2015, Komisi 1 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Panja Pemerintah mengenai Kendala Universal Service Obligation (USO) Daerah yang Tidak Terlaksana Secara Lancar. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Tantowi Yahya dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan DKI Jakarta 3 pada pukul 11.07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: nasional.kompas.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Tim Panja Pemerintah
  • Ini menyebutkan mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban USO dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
  • Beberapa permasalahan tahun 2003/2004 yang kedua adalah aset untuk pemeliharaan di daerah terpencil.
  • Perubahan konsep pengadaan diubah menjadi belanja jasa.
  • Pelaksanaan program USO mengacu pada Peraturan Menteri (Permen) nomor 32 tahun 2008.
  • Banyak permasalahan mulai pemeliharaan alat, tempat yang tidak tepat dan lainnya.
  • Infrastruktur yang digunakan tidak diimbangi ekosistem yang baik.
  • Ini melibatkan Stakeholder dalam bersinergi saat pelaksanaannya.
  • Konsep re-design USO merupakan Sharing Program bukan Sharing Anggaran.
  • Penyediaan desa broad band di 50 lokasi.
  • Ini perlu ditekankan lagi kita berbagi program bukan berbagi anggaran.
  • Kami tidak mempunyai rentan kendali yang sangat luas ke berbagai daerah.
  • Kami menyediakan perangkat yang diakses masyarakat dan pemda menyediakan tempat.
  • Pada tahun 2016 akan menyediakan layanan nomor tunggal keadaan darurat seperti di Amerika yaitu 911.
  • Rencana nomor yang kita pilih adalah 112.
  • Cek balance akan menjadi konsen utama kami.
  • Laporan keuangan dana USO total saldo Rp6,8 triliun dan penerimaan Rp2,035 triliun.
  • Senilai Rp479 miliar adalah total belanja sampai akhir bulan Desember 2014.
  • Kalau saldo ini digunakan tidak lagi menggunakan mekanisme APBN.
  • Kelebihan daripada menjadi BLU kalau didapat uang langsung bisa dibelanjakan.
  • Strategi pembangunan nasional tahun 2015/2016 ada berbagai dimensi.
  • Program USO sangat terkait dengan pemerataan khususnya telekomunikasi.
  • Keterkaitan antara kebijakan dan strategi kegiatan perlima tahunan.
  • Untuk pengelolaan spektrum penyiar radio analog dan digital segera diselesaikan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan