Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis
Tanggal Rapat: 10 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 28 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis
Pada 10 Juli 2019, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis mengenai Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Asril Hamzah Tanjung dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) daerah pemilihan DKI Jakarta 1 pada pukul 10:22 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Satrio Arismunandar, Calon Anggota KPI
- Kita melihat televisi swasta saat ini banyak di sektor hiburan. Harusnya lebih mengedepankan unsur edukasinya. Bangsa ini menghadapi tantangan revolusi industri 4.0, kemajuan teknologi, bonus demografi sebagai kunci kemajuan tetapi juga tantangan. Sehingga sektor edukasi perlu dikedepankan.
- Selain itu juga menggambarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari KPI sebagai wadah aspirasi, menjamin masyarakat memperoleh informasi layak dan benar sesuai Hak Asasi Manusia (HAM). Tupoksi sudah jelas untuk kepentingan publik.
- Tiga hal ini karena tantangan bagi bangsa ini serta persaingan di tingkat global dengan bangga bangsa lain di masa depan sangat berat serta sosialisasi dan updating Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta membangun dialog dan hubungan insentif.
Tita Melia Milyane, Calon Anggota KPI
- Dasar visi misi adalah Undang Undang (UU) nomor 32 tahun 2002. Pada saat ini dunia penyiaran telah menunjukan upaya demokrasi. Perkembangan teknologi informasi yang cepat, sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Syarat saat ini masih banyak tentang mistis, porno aksi, seksualitas, bullying, balas dendam, kekerasan. Di radio juga masih ada seperti transgender dan yang lainnya.
- Manakala seseorang menonton mendengar media, mereka mengelola dan menciptakan representasi. Representasi berwujud kelompok dan khalayak menganggap apa yang dimunculkan di media adalah realitas sesungguhnya, kemudian kita perlu menyadari digitalisasi media. Perbedaan digital dan analog adalah penerimaan gambar oleh pemancar untuk itu ia menyampaikan visi dan misinya.
- Mengenai misi yang ia rumuskan yaitu untuk pengembangan kebijakan penyiaran dan pengawasan, meningkatkan pengawasan isi siaran dan regulasi, penguatan fungsi kelembagaan, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui literasi media sehingga bisa menjadi kurikulum di sekolah, dan pengembangan kerjasama antar lembaga baik antar atau lintas sektor, pegiat media, dan tokoh masyarakat.
- Visi yang akan ia jalankan bila menjadi anggota KPI yaitu "Menciptakan iklim penyiaran yang memperkukuh integritas nasional, berkeadilan, mandiri, menunjang nilai-nilai etika dan jati diri bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945".
Ubaidillah, Calon Anggota KPI
- Fokusnya memperkuat kelembagaan komisi penyiaran Indonesia melalui partisipasi masyarakat untuk mewujudkan penyiaran berkualitas. Potret penyiaran hari ini selaku incumbent persoalannya di daerah masih kesulitan soal anggaran. Lahirnya UU Pemerintah Daerah, akhirnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) hanya melalui hibah sehingga sangat minim anggarannya dan tidak sesuai kebutuhan.
- Partisipasi publik terhadap penyiaran saat ini sudah sangat baik, terkait sudah ada laporan-laporan dari masyarakat partisipasi publik sudah sangat baik, dan kita temukan warganet di kantor KPI tentang wajah penyiaran kita. Kita selesaikan dengan literasi media. Kualitas penyiaran memang sudah berdasarkan riset tahun 2015-2019 ada beberapa program masih di bawah standar sehingga harapannya bisa ditingkatkan.
- Soal rating masih menjadi hal yang serius karena menjadi tolak ukur. KPI juga membuat kegiatan riset untuk membuat kebijakan. Banyak temuan dari 12 provinsi, banyak masukan dari akademisi program kualitas rendah tapi rating tinggi bisa disinergikan dengan riset ini.
- Soal trafficking misalnya padahal soal kemiskinan, kenapa malah perempuan yang selalu disorot seolah-olah ini soal perempuan dan pemberitaan harus pas. Isu-isu trafficking sebenarnya adalah soal kemiskinan, tapi yang diekspos lebih seringnya kepada pihak perempuannya. Kinerja kami yang lalu sebagai incumbent sudah melakukan literasi media kepada masyarakat.
- Kami sudah melakukan riset indeks untuk melihat tumbuhnya penyiaran di Indonesia, sinergitas KPI dengan lembaga terkait juga selama ini sudah semakin baik. Bila ia terpilih kembali, maka ia akan memberi penguatan kelembagaan, merangkul masyarakat, pengembangan media, meningkatkan kualitas konten, dan medium kebangsaan. Komitmen kami bila terpilih kembali akan semakin memperkuat akan kelembagaan KPI sendiri.
Yuliandre Darwis, Calon Anggota KPI
- Peran strategis saat ini sudah sesuai UU Penyiaran nomor 32 pasal 8 tahun 2002 yaitu fokusnya adalah mewujudkan KPI sebagai rumah penyiaran indonesia di era konvergensi media. Kita memahami peran strategis KPI sangat jelas bahwa sistem kolektif KPI pusat harus kolektif bukan perorangan dalam fase 2 tahun 11 bulan yang kami rasakan, ada analisis SWOT yang harus diperhatikan untuk bertransformasi.
- Kemarin Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sudah mengajak rapat semoga kami bisa memperkuat monitoring tv lokal terkait pilkada serentak yang menjadi kesempatan adalah digitalisasi. Oleh sebab itu visi tiga tahun sebesar menjadikan KPI sebagai rumah penyiaran Indonesia dalam konteks konvergensi media. Sehingga setiap orang memahami nomenklatur.
- Bila ia terpilih nanti visinya yaitu "Mewujudkan KPI sebagai rumah penyiaran Indonesia di era konvergensi media". Kami akan membangun ekosistem penyiaran yang sehat ke depannya, hilir ke hulu masalah rating harus ada pembenahan yang baik.
- Hal yang akan ia dorong bila terpilih nanti, KPI sebagai pusat data penyiaran indonesia, masyarakat memiliki keceradasan bermedia, adanya sinergi antar stake holder, memperkuat eksistensi KPI, dan meningkatkan konten yang berkualitas tinggi.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan/Pembicaraan Tingkat I terhadap 5 RUU Kerjasama Bidang Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Tim Pemerintah (Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Wakil Menteri Luar Negeri)
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- RKA Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Tahun Anggaran 2025 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- Kesiapan TNI dalam Mendukung Pengamanan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja dengan Panglima TNI beserta KASAD, KASAL dan KASAU
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP BSSN dan Bakamla Tahun 2025 - RDP Komisi 1 dengan BSSN dan Bakamla
- Realisasi dan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2023 dan Pembahasan RKA dan RKP Kementerian Luar Negeri Tahun 2025 - Raker Komisi 1 dengan Menteri Luar Negeri
- Anggaran Infrastruktur Diplomasi, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan Negara Republik Federatif Brazil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Perancis - RDPU Komisi 1 dengan Pakar, Akademisi, dan LSM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama terkait Pertahanan dengan negara Republik Federatif Brasil, Persatuan Emirat Arab, Kerajaan Kamboja, dan Republik Prancis – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar dan Akademisi/Praktisi
- Kesiapan TNI dalam rangka Pengamanan Hari Raya Idulfitri 2024 dan Pilkada Serentak 2024 - Raker Komisi 1 dengan Panglima TNI, KASAD, KASAL, dan KASAU
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika Mengawal Pelayanan Informasi Idulfitri 1445 H dan Persiapan Pilkada 2024 - Raker Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Peran Kementerian Komunikasi dan Informatika RI dalam Mengawal Pelayanan Informasi Idul Fitri 1445 Hijriah dan Persiapan Pilkada Serentak 2024 – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI
- Peran LPP RRI dan LPP TVRI dalam Menyajikan Jurnalisme Politik yang Independen dan Kredibel dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 - RDP Komisi 1 dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP TVRI dan LPP RRI
- Perkembangan Situasi Terkini Di Gaza, Palestina, dan lain-lain — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri
- Pembicaraan Tingkat I Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik - Raker Komisi 1 dengan Pemerintah
- Penyampaian Visi dan Misi Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mendukung Pengamanan Pemilu Tahun 2024 — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan dan Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) tentang tentang Pengesahan Treaty on The Prohibition of Nuclear Weapons (Traktat mengenai Pelarangan Senjata Nuklir) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Kebijakan Tata Kelola Kartu Seluler untuk Mengawal Pemilu yang Aman dan Transparan - RDP Komisi 1 dengan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika
- Penguatan Tata Kelola Keamanan Laut Nasional — Panitia Kerja (Panja) Keamanan Laut Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar/Akademisi
- Kebijakan Strategis Industri Pertahanan yang Mampu Menciptakan Iklim Kondusif Bagi Pengembangan Industri Pertahanan Nasional, dan lain-lain — Panitia Kerja Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (Panja BUMNIP) Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN, dan Direktur Pengkajian Keamanan dan Geografi Lemhannas
- Menerima Masukan terkait Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE), Indonesian E-Commerce Association ( idEA), Lembaga Kajian Hukum Teknologi Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKHT UI), dan Pemantau Regulasi Regulator Media (PR2Media)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Masukan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi Internasional untuk Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat