Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Status PT. Pos Indonesia (Persero) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT. Pos Indonesia (Persero)

Tanggal Rapat: 5 Dec 2017, Ditulis Tanggal: 21 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Gilarsi Wahyu Setijono, Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero)

Pada 5 Desember 2017, Komisi 1 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT. Pos Indonesia (Persero) tentang status perusahaan. Rapat ini dipimpin oleh Hanafi Rais Wiryosudarmo dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Daerah Istimewa Yogyakarta pukul 14:35 WIB. (ilustrasi: www.thejakartapost.com/ANTARA)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Gilarsi Wahyu Setijono, Direktur Utama PT. Pos Indonesia (Persero)
  • Rata-rata infrastruktur yang dimiliki oleh PT. Pos Indonesia (Persero) yang berada di Pulau Mor sangat kurang memadai.
  • Tarif yang ditentukan pemerintah membuat PT. Pos Indonesia (Persero) lebih mahal dan menjadi permasalahan utama.
  • Apabila semakin banyak kiriman maka PT. Pos Indonesia (Persero) makin rugi.
  • PT. Pos Indonesia (Persero) menunjukkan posisi PSO (Public Service Obligation) selama tiga tahun berjalan, yakni:
    • 2015 menerima 338;
    • 2016 menerima 342;
    • 2017 diperkirakan menerima 345.
    • Total seharusnya mendapatkan 664 namun hanya 312.
  • PT. Pos Indonesia (Persero) meminta kepada anggota Komisi 1 DPR RI agar ikut serta mendorong memecahkan dilema PT. Pos Indonesia (Persero).Status PT. Pos Indonesia (Persero) saat ini ditunjukkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, namun tidak ada kejelasan waktu. PT. Pos Indonesia (Persero) juga mewakili seluruh Indonesia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan