Rangkuman Terkait
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
- Relokasi Cagar Budaya - RDPU Komisi 10 dengan Walikota Ambon
- Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Persiapan pelaksanaan DAK 2020 dll – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Masalah Revitalisasi terhadap Lingkungan Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
- Anggaran Masing – Masing Eselon 1 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pendalaman Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, APINDO, ASITA, FTHR Pusat, ABUJAPI, PHRI, dan HIPMI
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Isu Pendidikan Tinggi Lainnya — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara
Tanggal Rapat: 1 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 13 Apr 2021,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: BEM Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara
Pada 1 Juni 2016, Komisi 10 DPR-RI mengadakan audiensi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara mengenai Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Beasiswa, Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Isu Pendidikan Tinggi Lainnya. Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Teuku Riefky Harsya dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Aceh pada pukul 13.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: megapolitan.kompas.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
BEM Seluruh Indonesia dan BEM Nusantara
BEM Nusantara
- Kita melihat masalah perguraan tinggi sedang tidak baik-baik saja yang dahulu bergelar kampus rakyat sekarang tidak lagi.
- Ternyata partisipasi mahasiswa lebih banyak mereka yang mempunyai akses ekonomi yang memadai.
- Terkait dengan anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk operasional, kuota beasiswa dan UKT selalu naik.
- Akar dari semua permasalahan adalah terletak pada anggaran tersebut, para mahasiswa mengeluh soal kuota anggaran.
- Anggaran hari ini banyak diserap dan dialihkan kepada pembangunan dan infrastruktur.
- Kampus berinisiatif menutupi kekeurangan anggran dengan menaikkan BOPT perguraan tinggi yang mengorbankan para mahasiswa.
- Di tahun 2016 tidak ada bedanya dengan sistem pembiayaan kuliah sebelumnya.
- Di berbagai kampus hampir setiap tahun ada perombakan uang kuliah, ada Peraturan Menteri (Permen) baru tentang uang kuliah.
- Terkait UKT menjadi 5 level hingga saat ini menjadi 8 level.
- Kita menuntut agar bisa menstabilkan kondisi keuangan agar proses belajar di kampus bisa diakses semua golongan.
- Pada kampus besar tapi mendapat biaya operasional paling tinggi seperti Universitas Indonesia (UI) itu bisa ratusan milyar.
- Seharusnya pengembangan perguruan tinggi itu prioritasnya kampus menengah dan ke bawah.
- Permasalahan terkait dengan BOPTN perguruan tinggi menjadi berkurang.
- Satu-satunya kesempatan berkuliah adalah beasiswa, mahasiswa yang berpotensi tersandung masalah ekonomi.
- Tanggung jawab negara adalah menciptakan pendidikan yang dapat diakses seluas-luasnya oleh semua warga negara.
- Pihak kampus beralasan untuk meloloskan yang mampu membayar daripada yang tidak mampu bayar nanti akan membebani negara.
- Kuota Bidik Misi di beberapa kampus turun drastis di Institut Pertanian Bogor (IPB) ada mahasiswa menangis karena tidak mampu membayar kuliah.
- Salah satu akar permasalahan pendidikan hari ini semakin tidak terjangkau adalah liberalisasi pendidikan.
- Undang Undang (UU) Perguruan Tinggi (PT) ini bahkan komite masyarakat tolak liberalisasi melakukan judical review terhadap UU PT ini.
- Saat ini Perguraan tinggi tidak banyak produksi pengetahuan namun mengarahkan mahasiswa untuk lulus.
- Kita yang senantiasa aktif mengkritisi kampus seringkali mendapatkan ancaman.
- Kampus menjadi semakin refrensif dan ruang-ruang demokrasi semakin tidak terlihat.
- Kita berharap setelah rapat, diagendakan rapat kembali dihadiri tiga elemen yaitu mahasiswa, DPR dan pemerintah.
- Kita menuntut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serius menangani pendidikan tinggi dan mendukung mahasiswa.
BEM Seluruh Indonesia
- Kami telah melakukan aksi besar-besaran pada tanggal 2 Mei 2016 ada harapan besar bagi kami dan penegakan konstitusi.
- Kami mengadakan evaluasi besar-besaran terkait pemerintah sebanyak 70 lembar khusus untuk pendidikan.
- Kami mengkaji 8 isu besar di Indonesia salah satunya terkait pendidikan, momentum penting dari kajian kami adalah terkait anggaran.
- Terkait dengan BOPT inti permasalahannya berkurang anggaran dengan asumsi UI bisa menghidupi dirinya karena PTN Berbadan Hukum (BH).
- Ini tidak segampang logika universitas yang sudah mapan bisa mandiri mencari pemasukannya sendiri.
- Di kampus UI dalam lima tahun terakhir mahasiswa menjadi penyumbang pemasukan kampus terbesar, lebih besar dari negara dan dana-dana lainnya.
- Terkait masukan untuk pendidikan tinggi setiap warga negara mendapatkan hak pendidikan tapi tidak spesifik.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
- Relokasi Cagar Budaya - RDPU Komisi 10 dengan Walikota Ambon
- Perubahan Anggaran Program Kegiatan dan lain-lain – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Persiapan pelaksanaan DAK 2020 dll – Komisi 10 Raker dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Masalah Revitalisasi terhadap Lingkungan Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki (TIM)
- Anggaran Masing – Masing Eselon 1 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Pendalaman Program dan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
- Masukan bagi Panja Pendidikan Vokasi terhadap Regulasi yang Diperlukan untuk Sinergi Pendidikan Vokasi dan Dunia Kerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan KADIN, APINDO, ASITA, FTHR Pusat, ABUJAPI, PHRI, dan HIPMI