Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN ta. 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Tanggal Rapat: 27 Sep 2018, Ditulis Tanggal: 21 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Supriano, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Pada 27 September 2018, Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang pendalaman pembahasan anggaran RAPBN tahun anggaran (ta.) 2019. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Djoko Udjianto dari fraksi Partai Demokrat dapil Jawa Tengah 3 pukul 10:42 WIB. (ilustrasi: aceh.antaranews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Didik Suhardi, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Indonesia sebagai lembaga yang dapat menjalankan program dengan baik selama lima tahun berturut-turut. Tak hanya itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI sejak 2013.
  • Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI pada 2017, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI meningkat dari 75,73 (2016) menjadi 75,93 (2017) sehingga masuk dalam predikat “BB”.
  • Pagu anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI sebesar Rp1.798 Miliar dengan rincian:
    • Peningkatan layanan prima dalam pengadaan dan penataan BMN serta sarana-prasarana kementerian: Rp63,7 Miliar;
    • Peningkatan layanan prima di bidang hukum dan organisasi: Rp36,5 Miliar;
    • Peningkatan efektivitas pengelolaan dan pembinaan aparatur sipil negara: Rp52,7 Miliar;
    • Peningkatan layanan prima di bidang pengelolaan anggaran dan akuntabilitas: Rp204,1 Miliar;
    • Peningkatan pelayanan prima dalam perencanaan, penganggaran dan kerja sama luar negeri: Rp539,3 Miliar;
    • Peningkatan layanan prima dalam menunjang fungsi pelayanan umum kementerian: Rp278,4 Miliar;
    • Penyediaan data dan statistik pendidikan serta kebudayaan: Rp46,4 Miliar;
    • Peningkatan layanan prima di bidang informasi dan kehumasan: Rp52,1 Miliar;
    • Pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan serta kebudayaan: Rp218,9 Miliar;
    • Pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh di Asia Tenggara: Rp83,3 Miliar;
    • Peningkatan sensor film: Rp41,2 Miliar;
    • Peningkatan perfilman Indonesia: Rp82,1 Miliar;
    • Peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan pegawai: Rp78,3 Miliar;
    • Pengembangan dan peningkatan analisis strategi kebijakan: Rp20,1 Miliar.
  • Anggaran untuk manajemen sebesar 22,7% dimana belanja turun 23,16%. Sementara untuk kegiatan teknis naik 54,1%.
  • Pegawai ASN memiliki hak untuk mendapat pelatihan, oleh karenanya akan terus melakukan peningkatan kompetensi di bidang masing-masing.

Dadang Sunendar, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
  • Pagu anggaran 2019 sebesar Rp581,6 Miliar dengan rincian:
    • Sekretariat badan: Rp147,2 Miliar;
    • Pusat Pengembangan dan Perlindungan: Rp32,5 Miliar;
    • Pusat pembinaan: Rp42,7 Miliar;
    • Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan: Rp37,2 Miliar;
    • 30 balai/kantor bahasa: Rp321,9 Miliar.
  • Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merencanakan program distribusi anggaran ke daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Selain itu, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengharapkan ada 47.050 bahasan dari layanan daerah.
  • Rekomendasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk pemetaan bahasa di daerah yakni:
    • Membuka prodi bahasa daerah di Papua;
    • Mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Daerah (Pemda);
    • Mendorong Pemda untuk membuat peraturan terkait penggunaan bahasa;
    • Melaksanakan seminar perencanaan bahasa daerah.
  • Perencanaan bahasa daerah difokuskan di wilayah Papua dan Papua Barat. Lalu ada tambahan di NTT, Maluku, Maluku Utara karena memiliki bahasa daerah yang beragam. Pemantauan bahasa akan dilakukan di setiap kabupaten/kota dan provinsi Indonesia.
  • Untuk rencana penyediaan bahan literasi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyediakan lima tema buku bacaan, yaitu:
    • Tema sanitasi dan kesehatan lingkungan;
    • Aktivitas ekonomi kreatif;
    • Lanskap perubahan sosial masyarakat pedesaan dan perkotaan;
    • Arsitektur tradisional;
    • Diversifikasi pangan dan tradisi kuliner.

Harris Iskandar, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
  • Prioritas program kegiatan 2019 adalah:
    • Perluasan akses dan peningkatan pengelolaan PAUD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik dan fisik
      • Melaksanakan resource sharing dengan pendidikan formal;
      • Melaksanakan PAUD holistik integratif dalam upaya mengurangi stunting di setiap daerah;
      • Melakukan rintisan zonasi PAUD;
      • Memperkuat pendidikan karakter bagi anak PAUD.
    • Meningkatkan akses pemberantasan buta aksara untuk daerah kantong buta aksara dan daerah 3T
      • Memperkuat program literasi dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
      • Memperluas program Gerakan Pemberdayaan Pendidikan Perempuan Marginal.
    • Memperluas dan meningkatkan mutu program kesetaraan untuk menjangkau anak usia sekolah tidak sekolah dan usia dewasa (DAK nonfisik pendidikan kesetaraan)
      • Penyelenggaraan kesetaraan sistem modul dan daring;
      • Menjaring anak usia sekolah untuk belajar dan didukung dengan PIP;
      • Pendidikan kesetaraan (paket C) dipaketkan dengan kursus dan pelatihan kerja;
      • Melakukan resource sharing dan zonasi kesetaraan;
      • Penguatan manajemen penyelenggaraan kesetaraan.
  • Anggaran untuk program prioritas dan anggaran direktorat pembinaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan mencapai Rp207.178.928. Untuk layanan pengkajian dan pengembangan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sejumlah Rp494.357.932.

Totok Suprayitno, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
  • Pagu anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan pada ta. 2019 yakni Rp1.188.578.297 dengan rincian:
    • Penyempurnaan kurikulum, sistem pembelajaran dan perbukuan: Rp84.803.000
    • Penyediaan informasi hasil penilaian pendidikan: Rp92.779.500
    • Penyediaan informasi untuk perumusan kebijakan pendidikan dan kebudayaan: Rp35.518.578
    • Penelitian dan pengembangan di bidang arkeologi: Rp142.602.667
    • Fasilitasi pelaksanaan akreditasi dan standar mutu: Rp781.848.657
    • Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya penelitian dan pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI: Rp51.025.895
  • Ada dua macam asesmen kompetensi siswa Indonesia (AKSI) yakni AKSI survei dan untuk sekolah. Mengenai AKSI sekolah, didesain sebagai modul berbasis komputer yang memiliki keuntungan.

Hilmar Farid, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
  • Capaian kinerja kebudayaan pada 2018 yakni:
    • Revitalisasi museum (target: 15, realisasi: 1)
    • Pembangunan museum (target: 9, realisasi: 0)
    • Revitalisasi cagar budaya (target: 9, realisasi: 0)
    • Revitalisasi taman budaya (target: 8, realisasi: 2)
    • Komunitas budaya (target: 255, realisasi: 241)
    • Revitalisasi desa adat (target: 118, realisasi: 97)
    • Komunitas kesejarahan (target: 107, realisasi: 107)
    • Sarana kesenian (target: 545, realisasi: 300)
    • Laboratorium seni budaya dan film (target: 5, realisasi: 0)
    • Belajar bersama maestro (target: 300, realisasi: 300)
    • Seniman masuk sekolah (target: 26.400, realisasi: 26.400)

Supriano, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI
  • Anggaran untuk program perencanaan dan evaluasi mencapai Rp18 Miliar.
  • Program Indonesia Pintar pada 2019 mencapai Rp9.701.403.844 dengan siswa sebanyak 17.927.308

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan