Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Tanggal Rapat: 5 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 20 Aug 2021,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Pada 5 Oktober 2015, Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengenai Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). RDP ini dibuka dan dipimpin oleh My Esti Wijayanti dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan DI Yogyakarta pada pukul 11.03 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: news.detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
  • Dalam model tahun sebelumnya, alokasi BOPTN ditentukan berdasarkan variabel-variabel pendapatan yang diperoleh.
  • Pendidikan merupakan satu faktor penting dalam perguruan tinggi.
  • Dari hasil panja Komisi 10 DPR-RI kami tidak keberatan bahwa alokasi BOPTN harus mampu mendorong pelayanan.
  • Kami mulai dari informasi mengenai serapan BOPTN tahun 2014 sebessr 90% sampai dengan awal Oktober 2015 serapannya 50,64%.
  • Realisasi penyerapan anggaran BOPTN sejak tahun 2013 hingga 2014 relatif sama.
  • Perguruan Tinggi Negeri (PTN) badan hukum dengan Perguruan Tinggi (PT) lainnya berbeda bdsrkn hukum pola penganggaran yang berbeda.
  • BOPTN sudah termasuk komponen sarana prasarana dan operasional.
  • Formula baru yang kami usulkan dan dibahas bersama wakil PTN yakni selisih antara pendapatan mereka peroleh dikurangi dengan biaya kuliah.
  • Kalau ada PT yang mempunyai kinerja relatif tinggi akan kita tambah anggarannya.
  • Alokasi tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak berbeda secara keseluruhan.
  • Sekarang kami sedang meneliti apakah biaya ini yang terlalu tinggi atau pendapatannya yang rendah.
  • Untuk menerapkan sistem yang lebih adil, maka kita butuh data yang akurat.
  • Biaya PT tergolong dari berbagai komponen, kita sulit membedakan antara komponen pendidikan dengan yang lain.
  • Apa yang disampaikan Panja Komisi 10 DPR ini alokasinya harus adil artinya kita harus selektif.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan