Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Program Kerja Perpustakaan Nasional - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Tanggal Rapat: 19 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 28 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Kepala Perpustakaan Nasional RI

Pada 19 November 2019, Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional mengenai Program Kerja Perpustakaan Nasional. RDP dibuka dan dipimpin oleh Syaiful Huda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dapil Jawa Barat 7 pada pukul 10:35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kepala Perpustakaan Nasional RI
  • Perpustakaan didukung oleh Undang-Undang, diantaranya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang tentang Perbukuan, Undang-Undang tentang Pemajuan Kebudayaan dan tentu saja Undang-Undang tentang SSKCKR.
  • Tugas Perpustakaan Nasional yang pertama meningkatkan indeks budaya pada masyarakat. Lalu peningkatan indeks kepuasan layanan perpustakaan, peningkatan pelestarian khasanah budaya bangsa dan peningkatan perpustakaan sesuai standar nasional.
  • Indonesia sebagai negara dengan jumlah perpustakaan terbanyak kedua setelah India, namun jumlah ini memang banyak, tetapi yang memenuhi standar sesuai dengan yang di mandatory Undang-Undang itu masih sangat kecil.
  • Fokus Perpustakaan Nasional adalah bagaimana meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Perpustakaan serta kualitas sumber daya manusia dan juga bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan.
  • Di Sumatera ada 23,45% perpustakaan bisa dibandingkan dengan yang dapil Papua hanya 0,4%
  • Perpustakaan yang banyak ada di dapil Jawa yang meliputi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten dan Jakarta sebesar 47,79%.
  • Perpustakaan Nasional akan berusaha bagaimana memperkecil kesenjangan antar wilayah dalam hal bahan bacaan sebagaimana disampaikan bahwa buku cetak tidak akan tergantikan di Indonesia.
  • Pertama kali rapat dengan Mendagri, Tjahjo Kumolo pada saat itu mengeluarkan Permendagri 33/2019 tentang penyusunan APBD yang menetapkan tiga komponen utama perpustakaan harus dibiayai oleh APBN dan sebelum-sebelumnya tidak ada. Tiga komponen utama tersebut yang pertama yaitu perkembangan perpustakaan kelembagaan Sumber Daya Manusia, anggaran sarana prasarana koleksi, yang kedua pembudayaan kegemaran membaca dan yang ketiga adalah pelestarian naskah-naskah kuno.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan