Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Asumsi Pokok RAPBN Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Bappenas

Tanggal Rapat: 22 Jun 2015, Ditulis Tanggal: 24 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Bappenas

Pada 22 Juni 2015, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Bappenas mengenai Asumsi Pokok RAPBN Tahun 2016. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Fadel Muhammad dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Gorontalo pada pukul 14.09 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemenkeu.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Bappenas

Menteri Keuangan

  • Tercatat 5.5-6% adalah asumsi untuk tahun 2016 range-nya diperlebar karena periode tahun ini dan tahun depan mengalami ketidakpastian.
  • Kalau kemarin isunya kenaikan tingkat bunga Amerika, sekarang kita harus memerhatikan apa yang terjadi di Yunani.

Gubernur Bank Indonesia

  • Nilai tukar yang direkomendasikan sepanjang tahun 2016 rata-rata Rp13.000 - Rp13.400,-
  • Bank Indonesia (BI) tidak menargetkan suatu nilai tukar tertentu, tapi menjaga agar fluktualitasnya ada dalam batasan yang sehat.
  • Tingkat bunga untuk mencerminkan bahwa inflasi Indonesia sesuai dengan yang diharapkan adalah 4 +- 1%.

Kepala Bappenas

  • beberapa target yaitu IPM (70.1), tingkat kemiskinan (9.0-10.0), penggangguran (5.2-5.5) dan gini rasio (6.9).
  • Komponen indikator melek huruf pada Indeks Pembangunan Manusia dirubah dengan harapan lama sekolah.
  • Ada perubahan pada metode penghitungan, kalau dahulu menggunakan rata-rata hitung biasa, kali ini menggunakan rata-rata ukur.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan