Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Alokasi Umum (DAU) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Tanggal Rapat: 8 Sep 2015, Ditulis Tanggal: 15 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan dan Bappenas

Pada 8 September 2015, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Bappenas mengenai Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Alokasi Umum (DAU). Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Fadel Muhammad dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Gorontalo pada pukul 10.56 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: kemenkeu.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan dan Bappenas

Menteri Keuangan

  • Kita komitmen dana transfer daerah dan dana desa lebih besar daripada belanja kementerian / lembaga dan Ini pertama kalinya.
  • DAU berperan agar kesenjangan antar daerah tidak membesar signifikan.
  • Dana desa naik tahun ini 3% maka tahun depan 6%,
  • Dana bagi hasil turun karena turunnya komoditas & harga minyak.
  • Kita memperbaiki DAK dengan tidak ada dana pendampingnya.
  • DAU terjadi kenaikan menjadi Rp388,2 triliun.
  • DAK yang murni ada kenaikan menjadi Rp91,7 triliun.
  • Dana otonomi khusus dan keistimewaan Yogyakarta naik menjadi Rp19,45 triliun.
  • Total dana transfer daerah naik menjadi Rp782 triliun atau naik 17,7%.
  • DAU besar diberikan pada daerah yang SDM rendah dengan jumlah penduduk besar dan luas wilayah besar.
  • Kebijakan DAK untuk mempercepat infrastruktur, sektor unggulan DAK sekarang menjadi empat sektor.
  • Sebagai dasar alokasi, daerah wajib menyampaikan usulan kepada pemerintah.
  • Penetapan alokasi DAK ditetapkan oleh Perpres, juknis dan juklak maksimal sudah ada 7 hari setelah Perpres diterbitkan.
  • Penyaluran DAK fisik triwulan satu paling lambat 31 Juli 2016 dan harus murni belanja modal.

Bappenas

  • Arah kebijakan DAK tahun 2016 dalam rangka mempercepat pembangunan infrastruktur.
  • Arah kebijakan DAK tahun 2016 untuk memprioritaskan daerah tertinggal.
  • Di tahun 2016 ada penyederhanaan bidang dari 14 menjadi 10 bidang.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan