Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Pusat Statistik
Tanggal Rapat: 13 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 19 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Kepala Badan Pusat Statistik
Pada 13 Juni 2019, Komisi 11DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Pusat Statistik mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Raker dibuka dan dipimpin oleh Melchias dari Fraksi Golongan Karya dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 15:03 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan RI
- Desain RAPBN pada tahun 2020 mengangkat bagaimana APBN menjadi akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia.
- 4 tantangan pembangunan adalah output gap, perubahan demografi, middle home tap dan perubahan struktural.
- Pertama dalam rangka untuk men-design, tema yang diangkat 2020 M bagaimana APBN menjadi instrumen daya saing. Ini berkaitan dengan visi Indonesia 2045.
- Di dalam mendongkrak daya siang, kalau dilihat dari kondisi Indonesia dibandingkn negara-negara faktor apa yang bisa menjadi pendorong daya saing Indonesia.
- Kependudukan Indonesia masalah tenaga kerja skill yang belum memadai.
- Distribusi perekonomian Indonesia masih terpusat di pualu jawa. Terlihat dari jumlah penduduk, pulau-pulau lain penduduk masih sedikit. Indonesia untuk pemerataan ekonominya di luar Pulau Jawa.
- Dari sisi demografi dan distribusi penduduk, Indonesia melihat dari sisi aging population. Dilihat dari perekonomian dunia aktivitas ekonomi ril mengalami kelemahan. Ada faktorfaktor lain yang memberikan kontribusi negatif terhadap ekonomi dunia, seperti Brexit.
- APBN 2019 asumsi makro digunakan APBN 2019 pertumbuhan ekonomi akan mengalami tekanan, inflansi akan tetap sama, asumsi kurs akan sama.
- Pada tahun 2020 perekonomial global akan baik. Dalam perdagangan global negara maju akan mengalami pelemahan terutama Amerika, Eropa dan Inggris.
- Kebutuhan investasi 2020. Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi (5,3-5,6%), PMTB perlu tumbuh dalam kisaran 7,0-7,4%.
- Sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan tinggi di sektor jasa dan perdagangan.
- Faktor akan mendorong positif yaitu nilai tukar, yang akan melakukan cost dan akan penurunan suku bunga pada akhir tahun ini.
- Dari sisi suku bunga tidak akan berubah, harus melihat dari dinamika suku bunga yang membiayai suku bunga Indonesia. Mendorong suku bunga adalah ketidakpastian global yang akan menimbulkan persepsi resiko. Dari sisi suku bunga, mungkin tidak banyak berubah.
- Hal yang mendorong suku bunga adalah ketidakpastian global. 1/3 belanja APBN adalah untuk daerah. Kementerian Keuangan juga akan meningkatkan monitoring kualitas belanja di daerah dan APBN akan digunakan unk mengantisipasi ketidakpastian bencana alam.
- Kementerian Keuangan akan melakukan pemihakan pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan diluar Pulau Jawa.
- Indikator ekonomi makro 2020 :
- Pertumbuhan ekonomi (%,yoy) 5,3-5,6.
- Inflasi (%,yoy) 2,0-4,0.
- Tingkat bunga SPN 3 bulan (%) 5,0-5,6.
- Nilai tukar (Rp/USS) 14.000-15.000.
Menteri PPN/ Kepala Bappenas
- Pengangguran usia muda segera untuk diatasi, setengah bekerja tidak sesuai dengan pendidikannya. Pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dari pada lulusan dari SMA.
- Tahun 2016 adalah tahun yang paling tinggi penciptaan lapangan kerjanya.
- Untuk tingkat pengangguran kecendererungan terus menerus diharapkan 2019 bisa turun. Pengangguran usia muda adalah satu hal yang harus diatasi, sesuai dengan upaya pemerintah untuk membenahi pendidikan vokasi. Satu lagi yang perlu diperhatikan, tingkat pengangguran terbuka tingkat universitas.
- Ada 3 hal soal pengangguran yang kemudian menuntut Pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan, tingkat kemiskinan dan ketimpangan terus menurun.
- Harus ada upaya peningkatan dan adanya strategi transformasi struktural untuk beberapa sektor, yaitu :
- Sektor Pertanian harus dimodernisasi.
- Sektor Pertambahan dihilirisasi.
- Sektor jasa harus dimodernisasi.
- Target pembangunan 2020 IPM diharapkan mencapai 72,51%. Ketimpangan pendapatan terjadi antara lain karena pertimpangan antar daerah.
- Ekspor karena ada kondisi global 5.5 %.
- Tiga sektor yang paling banyak yaitu pertanian, industri manufaktur dan perdagangan. Dengan itu Pemerintah ingin target yang diinginkan, maka target pembanguna yang diusuklkan, IPM 7.25, pertumbuhan eko 5.3.
- Pemerintah mengupayakan penyebaran pertumuhan ekonomi tidak hanya terpusat di Jawa.
- Kalimantan konektivitas antar wilayah hilirisasi hasil perkebunan dan tambang, Sulawesi ketahanan bencana alam dan hilirisasi perikanan, pertanian dan logam dasar, di Papua fokusnya adalah tol udara, Maluku berfokus hilirisasi di perikanan.
- Papua prioritasnya adalah tol udara diutamakan di daerah pegunungan. Jawa dan Bali khususnya untuk ketahanan bencana.
- Bencana alam tahun 2020 dan RPJM memberikan mitigasi bencana alam karena indonesia rentan dari bencana.
Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia
- Eksternal ekonomi Indonesia tercermin dari tukar rupiah yang tetap.
- Nilai tukar rupiah pada 12 Juni 2019 tercatat 14.235 per USD menguat 1,02% menguat dibanding akhir 2018.
- Prospek tukar rupiah didukung upaya untuk memperdalam pasar terutama pasar asing. Inflasi terkendali sehingga menopang stabilitas perekonomian.
- Pada tahun 2020 Bank Indonesia memperkirakan inflasi akan tetap rendah.
- Ditribusi barang dan jasa semakin baik.
- Arah bauran kebijakan bank indonesia ke depan :
- Bank Indonesia akan terus mencermati kondisi pasar keuangan global dan stabilitas eksternal perekonomian Indonesia dalam mempertimbangkan terbukanya ruang bagi kebijakan moneter yang akomodatif sejalan dengan rendahnya inflasi dan perlunya mendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.
- Bank Indonesia juga tetap memastikan ketersediaan likuiditas di perbankan serta menempuh kebijakan makroprudensi yang akomodatif antara lain dengan mempertahankan rasio Countercyclical Capital Buffer (CCB) sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 4% dengan fleksibilitas repo sebesar 4% dan kisaran Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) sebesar 84-94%.
- Kebijakan sistem pembayaran dan pendalaman pasar keuangan juga terus diperkuat guna mendukung pertumbuhan ekonomi.
- Koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait terus dipererat untuk mempertahankan stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, serta meningkatkan ekspor, pariwisata dan aliran masuk modal asing.
- Optimisme ini juga ditopang dengan kepercayaan investor.
Kepala Badan Pusat Statistik
- Industri tekstil dan pakaian jadi saat ini sangat baik. Ekspor ke Amerika juga meningkat saat ini.
- Saat ini Badan Pusat Statistik mempunyai tugas untuk menumbuhkan ekspor dari daerah lain, di seluruh Indonesia. Saat ini Jawa Barat dan Jawa Timur menempati posisi teratas.
- Satu hal andil dari inflasi bulan Mei adalah sumbangan dari angkutan udara.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar