Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
Tanggal Rapat: 17 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 5 Jun 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Bank Indonesia
Pada 17 Juni 2019, Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Melchias Marcus dari Fraksi Golongan Karya dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:07 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : moondoggiesmusic.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Menteri Keuangan RI
- Refoemaai struktural dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan potensial mencapai 6%.
- Proyeksi pertumbuhan ekonomi 2020 :
- Ditopang oleh konsumsi rumah tangga, PMTB dan ekspor.
- Didorong oleh sektor manufaktur perdagangan serta jasa yang terkait ekonomi digital dan pariwisata.
- Dari sisi investasi, pertumbuhan masih relatif dibawah masa 80-8,7.
- Tahun 2019, Kementerian Keuangan sebenernya melihat mendekati 6,9 dan waspada pertumbuhan ekonomi menunjukkan perlemahan.
- Untuk eksport, Kementerian Keuangan melihat kinerja perekonomian Indonesia tidak pernah cukup tinggi kecuali periode tahun 1990-1991.
- Untuk pertanian, gross paling tinggi dari 4 periode terakhir. Sedangkan untuk pertambangan sangat tergantung dengan pasar komoditas di dunia.
- Pertumbuhan industri manufaktur adalah antara 5 hingga 5,5% kalau dilihat komposisi agregat supply yang lain, maka pertumbuhan sektor jasa terutama jasa transportasi relatif cukup tinggi dan sektor jasa keuangan juga relatif cukup tinggi.
- Pada pidato Paripurna DPR menggambarkan posisi ada elemen realistis dan Kementerian Keuangan memasukkan elemen-elemen optimisme.
- Untuk transaksi berjalan, dilihat dalam kontek historis, bahwa kondisi transaksi berjalan jika dilihat dari dinamika 1980 terliat naik sangat cepat.
- Defiist pada neraca transaksi berjalan terutama disumbang oleh :
- Perdagangan internasional, terutama sektor jasa.
- Pembayaran penghasilan luar negeri (termasuk pembayaran deviden).
- Sebagai besar sektor strategis menyumbang strai defisit perdagangan, kecuali sektor berbasis sumber daya alam. Berdasarkan dalam tabel, masih banyak merah. Artinya itu devisit.
- Oleh karena itu mengapa Pemerintah fokus dengan fiskal instrumennya, termasuk dalam perbaikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan upah. Ini sangat rumit, namun ini yang harus dilakukan.
- Aggregat demand ada konsumsi, investasi, dan ekspor. Kementerian Keuangan terus melakukan dalam policy. Kementerian Keuangan akan menggunakan policy fiskal baik intensif, belanja, infrastruktur, dan biaya daerah.
- Fiskal sendiri tidak akan mampu memghapuskan kelemahan ekonomi. Disisi eksport Indonesia akan terus memperbaiki sisi manufaktur.
- Kementerian Keuangan menggunakan insentif perpajakan dan menggunakan dana transfer daerah untuk iklim ekonomi yang lebih baik.
- Untuk current account deficit, akan dilakukan dengan substitusi impor dan promosi ekspor.
- Jangka pendek, ekspor komoditas yang dapat dengan cepat didorong kinerjanya adalah ekspor yang telah memiliki peluang cukup baik di pasar global.
- Kementerian Keuangan sudah melakukan study yang sifatnya sangat spesifik. Pemilihan sektor dan komoditas unggulan perlu dilakukan di setiap region, pemilihan dektor juga memperhatikan permasalahan dalam hubungan komoditas dengan rantai produksi.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menyangkut banyak faktor, jadi Kementerian Keuangan terus menerus memperbaiki baik pendapatan dan lain-lain.
- Kementerian Keuangan melihat ada momentum penerimaan pajak. Hal tersebut adalah mencari keseimbangan yang sangat tidak mudah.
- Pertumbuhan penerimaan perpajakan diperkirakan berkisar antara 4,20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.
- Tax ration memasukkan penerimaan pajak pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas dan pertambangan umum terhadap Gross Domestic Product tidak dimasukkan pajak daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Perlu adanya prioritas yang benar-benar tahan untuk investasi di sektor manufaktur dan jasa.
- Mengenai pertanyaan mengapa Indonesia memiliki kesenjangan antar wilayah, sebenarnya kesenjangan ini sudah terjadi sejak awal kemerdekaan. ada perbedaan start antara pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya.
- Ketika pertumbuhan ekonomi mencapai angaka yang tinggi, salah satu faktor pendukungnya adalah adanya industri pengelolaan padat karya dan industri ini berada di pulau Jawa.
- Pulau Jawa mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil. Basanya berada di kisaran 5-6%. Sedangkan pulau-pulau di luar Jawa tidak pernah mengalami kestabilan ekonomi karena bergantung pada keberadaan sumber daya alamnya. Contohnya adalah di Pulau Sumatera dan Kalimantan, bahkan pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sempat mencapai angka negatif. Adapun pulau yang kestabilan ekonomi nya hampir sama dengan Pulau Jawa adalah Pulau Sulawesi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan upaya sebagai berikut :
- Industrialisasi di Pulau Jawa terutama hiliralisasi sumber daya alam.
- Pengembangan kawasan pusat strategis pariwisata nasional dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Pengembangan daerah metropolitan untuk melihat potensi daerah.
- Strategi pemindahan ibukota merupakan bagian dari strategi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional agar pemusatan ekonomi tidak hanya terjadi di Pulau Jawa. Adapun anggaran ini akan berasal dari alternative financing, dengan melibatkan pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk meminimalisir penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara karena pengunaan anggaran pendapatan dan belanja negara difokuskan untuk pembangunan infrastruktur.
- Biodisel biasanya berasal dari perkebunan sawit yanh besar, sedangkan untuk B100, yaitu green diesel, targetnya adalah kebun kebun yang dimiliki rakyat.
- Ketika Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan B100, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga mempersiapkan kualitas dari sawit masyarakat termasuk replanting.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional igin mendorong peran swasta, pemindahan ibukota ini berguna demi mengurangi beban di Pulau Jawa, pembagian beban dilihat juga dan dilakukan oleh negara-negara maju.
- Secara konseptual, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ingin mengurangi beban terutama di Pulau Jawa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga akan memindahkan Pusat Pemerintahan yang mana nanti bebannya akan dibagi.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional berharap komoditas-komoditas yang dihasilkan di Jambi bisa diekspor, jadi tidak ada lagi pemikiran bahwa Jambi dilupakan dalam konteks pembangunan.
Badan Pusat Statistik (BPS)
- Minggu yang lalu sudah disampaikan, bahwa fenomena penaikan pesawat ini tidak biasa. Biasanya penaikan tiket ini inflasi mulai di Bulan Ramadhan. Namun, tahun 2019 andil inflasi karena angkutan udara sudah dimulai dari Januari. Angkutan udara turun menjadi 28,5%.
- Fenomena kenaikan harga tiket pesawat sejak Januari 2019 sudah tidak biasa. Biasanya andil inflasi kenaikan tiket pesawat hanya mencapai 2-4%, sementara andil inflasi sekarang mencapai 9% atau mengalami kenaikan sebesar 2x lipat, dampaknya adalah menurunnya konsumen yang menggunakan maskapai penerbangan domestik untuk berpergian.
- Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sedang merancang dua metodelogi baru.
Otoritas Jasa Keuangan
- Otoritas Jasa Keuangan sampaikan bahwa untuk sifat perbankan dapat tumbuh 10,5% atau dalam nominal 100 T.
- Untuk tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan optimis pertumbuhan bisa mencapai nilai 176 T di pasar modal.
- Mengenai anggaran penyaluran kredit, Otoritas Jasa Keuangan tidak ada masalah, tetapi bagaimana membentuk dari demand untuk kredit maupun demand di pasar modal ini yang harus diperhatikan.
- Otoritas Jasa Keuangan memfokuskan perhatian kepada hal-hal sebagai berikut:
- Pendalaman pasar keuangan.
- Meningkatkan inklusi dan literasi keuangan (Melalui edukasi & sosialisasi, pemberdayaan usaha ultra mikro, serta perlindungan dari investasi bodong).
- Memfasilitasi program Pemerintah.
- Mendorong dan mengembangkan sustainable finance.
- Menyediakan iklim regulasi dan pengawasan yang mendukung pengembangan Fintech.
Bank Indonesia
- Arah daripada konsumsi dan investasi swasta dalam hal ini juga sejalan dengan Pemerintah.
- Pertumbuhan ekonomi yang membaik juga dipengaruhi oleh sinergi antara Bank Indonesia, Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Bank Indonesia akan memastikan kecukupan likuiditas dan penyakuran kredit perbankan.
- Mengenai nilai tukar, Bank Indonesia perkirakan nilai tukar rupiah tahun depan berada di kisaran 13.900-14.300. Adapun terdapat 4 faktor yang memengaruhi penguatan nilai rupiah, yakni sebagai berikut :
- Prospek ekonomi Indonesia yang akan membaik.
- Kondisi pasar keuangan global akan lebih baik, dimana perang dagang diperkirakan akan mereda.
- Sinergi kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.
- Perbaikan pasar valuta asing dengan pengembangan instrumen yang baru.
- Kondisi pasar keuangan global masih diselimuti oleh ketidakpastian seperti perang dagang dan keadaan geopolitik yang sewaktu-waktu bisa membalikan arus ekonomi.
- Bank Indonesia berharap di semester dua tahun 2019 ketidak pastian pasar global akan merendah dan juga defisit transaksi dapat menurun, sehingga arus modal asing dapat masuk untuk meningkatkan stabilitas pertumbuhan ekonomi.
- Bank Indonesia akan memastikan bahwa likuiditas di pasar uang dan perbankan dapat tercukup melalui ekspansi moneter. Selain itu, Bank Indonesia juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam konteks penyaluran kredit dan suku bunga.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Laporan Keuangan dalam APBN TA 2023 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- Laporan Keuangan Kementerian PPN dalam APBN TA 2023 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pengambilan Keputusan Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai dari Cadangan Investasi, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Direktur Utama PT Hutama Karya, Direktur Utama PT Pelni
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah