Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Kembaga Tahun 2018 dan Pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Tanggal Rapat: 4 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 4 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI→Sri Mulyani

Pada 4 Oktober 2017, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Kembaga Tahun 2018 dan Pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2017. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Hafisz dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 16:33 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : m.tribunnews.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI → Sri Mulyani
  • Kementerian Keuangan memiliki visi dan misi yang sangat penting bagi citra pembangunan nasional.
  • Visi dan misi Kementerian Keuangan tercermin dalam nawacita yang di dalamnya ada 9 program.
  • Ada 6 kegiatan utama yang ada di Setjen Kementerian Keuangan.
  • Untuk investasi pemerintah menjadi 19,6 Triliun dan pagu terjadi pergeseran.
  • Ada 4 kegiatan utama yang ada di Isnpektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
  • Pagu anggaran Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sebesar 18.34 Miliar.
  • Ada 5 kegiatan utama di Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan anggarannya sebesar 154 Miliar,
  • Ada 6 kegiatan utama di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan anggarannya sebesar 7,441 Triliun difokuskan untuk layanan penerimaan pajak.
  • Direktorat Jenderal Pajak idikator outcome-nya ialah presentase penerimaan pajak pada penerima pajak, tingkat kepuasan Business Continuity Plan (BCP) dengan pagu anggarannya sebesar 7.441 Triliun. Untuk meningkatkan penrerimaan pajak, optimalisasi penyuluhan, peningkatan pelayanan perpajakan, kegiatan perumusan kebijakan dalam kepajakan.
  • Ada 5 kegiatan utama yang ada di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan pagu anggarannya sebesar 134.54 Miliar.
  • Ada 4 kegiatan utama yang ada di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJPK) Kementerian Keuangan. Kegiatannya ialah merumuskan kebijakan bimtek, evaluasi program prioritas dan monitoring penguatan penggunaan dana desa.
  • Ada 5 kegiatan utama yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan & Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan dan anggarannya sebesar 119,51 Miliar.
  • Ada 5 kegiatan utama yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Kementerian Keuangan dan anggarannya sebesar 12 Triliun. Pagu tersebut termasuk Badan Layanan Umum (BLU) dan normalnya hanya 1 Triliun saja.
  • Ada 6 kegiatan utama yang ada di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan anggarannya sebesar 872,91 Miliar.
  • Ada 4 kegiatan utama yang ada di Badan Pendidikan & Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan.
  • Ada 5 kegiatan utama yang ada di Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.
  • Kementerian Keuangan melakukan evaluasi kembali anggaran Kementerian Keuangan karena adanya pergeseran di beberapa sektor.
  • Untuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) (beasiswa) anggarannya sebesar 10,5 Triliun.
  • Kementerian Keuangan mengharapkan rancangan keuangan yang disampaikan mendapat persetujuan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan