Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Tanggal Rapat: 4 Dec 2017, Ditulis Tanggal: 22 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK

Pada 4 Desember 2017, Komisi 11 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK tentang pertumbuhan kredit, penurunan daya beli dan penjelasan RKA OJK 2018. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Melchias Markus Mekeng dari fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 2 pukul 11:00 WIB. (ilustrasi: ANTARA)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Wimboh Santoso, Ketua Dewan Komisioner OJK
  • Kondisi perekonomian global menunjukan tanda-tanda pemulihan, walaupun harus ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Kondisi ekonomi domestik triwulan 5,06, targetnya akhir tahun mencapai 5,1 atau naik sedikit. Hal ini didorong oleh kinerja investasi dan konsumsi.
  • Selanjutnya, terjadi surplus neraca pembayaran. Global kompetitif indeks Indonesia berada di posisi 41.
  • Sektor jasa keuangan stabil karena didukung oleh likuiditas di Perbankan. Selain itu, permodalan perbankan pada Oktober juga sangat tinggi. Akses likuiditas sebesar Rp652 Triliun yang disimpan oleh BI dan Perbankan.
  • Dana masyarakat tumbuh sebesar 6,73% dibanding tahun lalu yakni 6,45%. Bunga kredit rata-rata 11% turun menjadi empat basis point.
  • Aset industri keuangan non-bank mengalami kenaikan dan kinerja pasar modal menunjukkan penguatan yang signifikan. Terkait kinerja pasar modal, di pasar saham, pertumbuhan di atas Rp6 ribu; peningkatan 14,05% dan net sale Rp64 Triliun. Investor domestik lebih dominan dalam peningkatan IHSG dan dana hasil yang dihimpun pasar modal sangat pesat.
  • Pertumbuhan kredit konsumsi dan retail masih baik. OJK masih membutuhkan waktu 1-1,5 tahun untuk restruktur kredit.
  • Pasar modal dan perbankan syariah tumbuh positif. Ekonomi dalam negeri akan tumbuh 5,2-5,6 pada 2018. Kredit dan DPK Perbankan akan tumbuh 10-11% dengan realisasi 8% pada 2018.
  • Meskipun diperkirakan tumbuh positif pada 2018, OJK akan tetap waspada. Pertama, soal pembangunan infrastruktur berperan dalam pertumbuhan ekonomi namun APBN menipis. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan finansial teknologi mendorong perlu dilakukan kajian dan kebijakan. Kajian dan kebijakan diperlukan untuk meminimalisir imbas negatif guna melindungi stabilitas dan konsumen.
  • Tantangan yang dihadapi selanjutnya adalah harapan di sektor keuangan terkait peningkatan akses keuangan masyarakat. Berikutnya, adalah maraknya penawaran investasi keuangan ilegal.
  • Sepanjang 2017, OJK telah menerbitkan 57 peraturan OJK (POJK) dan 22 POJK di sektor perbankan serta satu POJK pada jasa keuangan.
  • OJK telah melakukan pembiayaan infrastruktur lewat pasar modal. OJK juga mengeluarkan 16 emiten di bidang infrastruktur untuk fundraising. Selain itu, OJK melakukan pembiayaan sektor kelautan sebesar Rp27,6 Triliun dengan berikan asuransi pada 444.000 nelayan dan kapal.
  • OJK memberikan proteksi pada satu juta petani yang mengalami gagal panen. OJK juga memberikan perlindungan pada 75 ribu ekor sapi.
  • Selanjutnya, OJK melakukan laku pandai pada 11,8 juta nasabah. Untuk tabungan simpel ada Rp8,04 juta atau Rp1,63 Triliun.
  • OJK memberikan fasilitasi lembaga UKM keuangan syariah yang sudah ada di salah satu pesantren.
  • OJK melakukan optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, OJK membuka 19 gerai pusat edukasi UMKM di daerah serta meningkatkan investor hingga 73,7%.
  • OJK berhasil meningkatkan investor saham sebagai bentuk dukungan literasi keuangan berbagai kegiatan edukasi serta literasi masyarakat.
  • OJK membentuk satgas keuangan di 38 provinsi Indonesia. Sepanjang 2016-2017, satgas waspada investasi makin aktif meluncurkan Investasi Alat Portal (IAP).
  • OJK akan mengembangkan sistem investasi terpadu, trading syariah dan perizinan terintegrasi agar cepat.
  • OJK berkomitmen akan menjadi LPSK yang kredibel dan mampu melindungi konsumen dengan tujuan berkeadilan.
  • Target dan fokus OJK pada 2018 yakni (1) pengawasan berbasis IT base; (2) penguatan pengaturan perizinan terintegrasi; (3) implementasi standar internasional yang cocok bagi kepentingan nasional; (4) reformasi KNP yang kuat dan berdaya saing; (5) mendorong efisiensi untuk industri keuangan yang berdaya saing; (6) mendorong keuangan syariah; (7) mendorong revitalisasi pasar modal: (8) mengurangi ketimpangan dengan akses keuangan inklusif; (9) efektifkan edukasi dan perlindungan konsumen.
  • OJK membentuk enam dedikatif strategis yakni (1) tim financial technology; (2) tim pengembangan IT; (3) tim pasar modal; (4) tim reformasi perbankan; (5) tim penyederhanaan bisnis proses; dan (6) penyempurnaan sistem manajemen keuangan.
  • Terkait RKA, OJK melakukan penyusunan dengan memperhatikan prinsip anggaran berbasis kinerja dan efisiensi. OJK juga melakukan pengelompokan anggaran yakni (1) biaya pengeluaran empat fungsi pokok OJK; (2) biaya pengadaan aset, IT, dll; (3) biaya kantor aset.
  • Prognosa sumber penerimaan OJK 2017 sebesar Rp4 Triliun. Pada 2018, OJK mengajukan anggaran sebesar Rp4,9 Triliun.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan