Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dari Hasil Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tanggal Rapat: 18 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 17 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

Pada 18 Oktober 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dari Hasil Badan Anggaran DPR-RI. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 16:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerima anggaran tahun 2017 sebesar 1,36 Triliun.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan harus dilakukan realokasi pada 6 program.
Badan Pemeriksa Keuangan terpaksa merealokasi program pemeriksaan keuangan negara 718 Miliar menjadi 634 Miliar.
Pemotongan anggaran berdampak pada capaian program. Jika keuangan negara baik semoga bisa ditambah lagi anggaran.
Badan Pemeriksa Keuangan sudah menerima surat Menteri Keuangan dalam rangka panja belanja pemerintah pusat.
Badan Pemeriksa Keuangan mendapat pemotongan anggaran sebesar 51,77 Miliar.
Pemotongan ini akan mengurangi output yang direncanakan. Awalnya ada 6.121 output, maka menjadi 5.254 output.
Badan Pemeriksa Keuangan juga mengambil alokasi penghematan dari belanja pegawai total 51 Miliar.
Pengurangan berdampak pada output pengawasan.

Badan Pusat Statistik (BPS)

Pemotongan anggaran Badan Pusat Statistik sebesar 183 Miliar.
Dampak pemotongan anggaran berdampak pada survei biaya hidup dan disabilitas,

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa menerima anggaran 213 Miliar karena tidak mengalami perubahan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com