Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dari Hasil Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Tanggal Rapat: 18 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 17 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

Pada 18 Oktober 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengenai Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 dari Hasil Badan Anggaran DPR-RI. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Melchias Marcus Mekeng dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 16:48 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menerima anggaran tahun 2017 sebesar 1,36 Triliun.


Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  • Anggaran Badan Pemeriksa Keuangan harus dilakukan realokasi pada 6 program.
  • Badan Pemeriksa Keuangan terpaksa merealokasi program pemeriksaan keuangan negara 718 Miliar menjadi 634 Miliar.
  • Pemotongan anggaran berdampak pada capaian program. Jika keuangan negara baik semoga bisa ditambah lagi anggaran.
  • Badan Pemeriksa Keuangan sudah menerima surat Menteri Keuangan dalam rangka panja belanja pemerintah pusat.
  • Badan Pemeriksa Keuangan mendapat pemotongan anggaran sebesar 51,77 Miliar.
  • Pemotongan ini akan mengurangi output yang direncanakan. Awalnya ada 6.121 output, maka menjadi 5.254 output.
  • Badan Pemeriksa Keuangan juga mengambil alokasi penghematan dari belanja pegawai total 51 Miliar.
  • Pengurangan berdampak pada output pengawasan.

Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Pemotongan anggaran Badan Pusat Statistik sebesar 183 Miliar.
  • Dampak pemotongan anggaran berdampak pada survei biaya hidup dan disabilitas,

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)
  • Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa menerima anggaran 213 Miliar karena tidak mengalami perubahan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan