Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Tanggal Rapat: 3 Jul 2018, Ditulis Tanggal: 26 Jul 2020,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)

Pada 3 Juli 2018, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Muhammad Prakosa dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapil Jawa Tengah 9 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : akseleran.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  • Memang pada pertemuan sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyampaikan langsung pagu idikatif 2,8 Triliun untuk teknis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajukan usulan tambahan 486 Miliar untuk pembangunan gedung perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kalimantan Utara.
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga melaksanakan pemeriksaan dalam rangka melakukan review kualitas pemeriksaan.
  • Terkait dengan penyelesaian rekomendasi, dari hasil pemantauan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terjadi peningkatan persentase tindak lanjut.
  • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus berusaha meningkatkan persentase tingkat penyelesaian, rekomendasi sejalam dengan kontribusi terhadap perbaikan kebijakan publik.

Badan Pusat Statistik (BPS)
  • Mengenai pagu indikatif 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatkan 5,32 Triliun.
  • Dalam program nasional 4, akan ada perbaikan statistik pertanian pangan dengan metodologi baru yang akan dirilis tahun 2018. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 7 kemarin, Komisi 11 DPR-RI menyatankan untuk fokus kepada penyerapan 2018, yaitu 36,8%.
  • Badan Pusat Statistik (BPS) juga sedang persiapan pembangunan 14 gedung di beberapa kota, untuk menindaklanjuti masukan para anggota, kemudian survey, selanjutnya akan dilakukan di semester ke 2.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  • Yang terkait dengan pengawasan dana desa menjadi fokus pengawasan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP)
  • Implikasi lain adalah pelatihan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), kepada pelaku usaha dan layanan penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagai konsekuensi. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) sampai akhir tahun 2019 akan sibuk dengan kegiatan-kegiatan ini.
  • Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang sumbernya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) mengalokasikan dana tersebut untuk Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) desa.
  • Peran aktif indonesia dalam event international, perkembangannya akan terus diikutin.
  • Pada Mei 2018, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) ditunjuk sebaga Chief Negotiators untuk membukan market access.
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), mengenai kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengikuti pelatihan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) mengalokasikan sebesar 80 Miliar.
  • Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) desa itu undang-undangnya sudah keluar pada tahun 2014, tetapi sebelumnya sudah ada pilot project dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) diperintahkan untuk membuat aturan induk. Yang intinya pengadaan desa tidak usah ikut pengadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi copy saja prinsip dasarnya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan