Rangkuman Terkait
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Ditulis Tanggal: 23 Apr 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
Pada 4 Desember 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengenai Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020. RDP dibuka dan dipimpin oleh Achmad Hatari dari Fraksi Nasional Demokrat dapil Maluku Utara pada pukul 10:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
- Keberadaan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai katalis percepatan pembangunan infrastruktur nasional.
- Pilar pertama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yaitu pembiayaan dan investasi, pilar kedua yaitu jasa konsultasi dan pilar ketiga yaitu pengembangan proyek.
- Sektor infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yaitu transportasi, jalan, pengairan, telekomunikasi, air minum, efisiensi energi, sarana prasarana kesehatan, energi terbarukan dan minyak dan gas bumi.
- Infrastruktur sosial PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) diantaranya kesehatan, permasyarakatan, kawasan, perkotaan dan fasilitas kesehatan.
- Pelaksanaan mandat PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai katalis dalam mendukung pembiayaan infrastruktur.
- Beberapa kinerja PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang perlu di highlight yaitu innovative finanching, pengembangan sektor EBT, knowledge management dan ecosystem enable.
- Kualitas aset PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) lumayan sehat. Management secara prydent juga sudah disiapkan agar dalam kondisi tertentu tidak berdampak kesehatan keuangan.
- Total Obligasi 25,2T posisinya pada Oktober 2019 diluar itu masih ada pinjaman penerusan sevesar 3,5T diperoleh dari institusi multirateral, pinjaman dari perbankan 9,58T sehIngga total pinjaman yang diperoleh oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar 39,36T.
- Pencadangan kerugian kredit perseoran menunjukkan pencadangan terus dipupuk sampai tingkat yang memadai.
- Tipe kerjasama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terdiri dari; 1. Pembiayaan langsung. 2. Pengembangan produk inovatif. 3. Knowledge sharing. 4. Trustworthy instruction.
- Keunggulan produk PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terdiri dari lembaga keuangan bukan bank, tenor jangka panjang, produk pembiayaan yang inovatif, skema pembiayaan yang fleksibel dan multiplier effect yang besar.
- Multiplier effect terdiri dari 603,4 T total nilai proyek, 6,16 kali multiplier effect terhadap total komitmen, 19,77 kali multiplier effect terhadap model disetor.
- Portofolio eksisting dan pipeline pembiayaan Pemda terdiri dari Rp 4956 T untuk 25 Pemda, Rp 730,56 M terdiri dari 5 Pemda, Rp 3,9 T untuk 16 Pemda.
- Dalam melakukan proses tujuan pinjaman daerah ada dua hal penting yaitu under line. Proyek yang menjamin tujuan pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) lakukan telaah secara seksama.
- Langkag-langkah PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) mendukung pembangunan infrastruktur daerah antara lain dengan Standar Operasional Perusahaan link agreement, kerjasama multirateral untuk pembangunan daerah, sosialisasi, pendampingan penongkatan kapasitas dan risk management protocol.
- Kriteria utama yang PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) terapkan bahwa projek yang dibiayakan itu bisa meningkatkan pelayanan ke masyarakat dan untuk tahap awal ada verifikasi awal.
- Divisi pembiayaan berkelanjutan telah menunjukan komitmen dalam energi terbarukan melalui pembiayaan terhadap lebih dari 700 MW proyek.
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)
- 3 layanan utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yaitu Beasiswa, Pengembangan Dana dan Riset
- Jenis-jenis riset terdiri dari riset kompetisi, riset investasi dan riset kolaborasi internasional.
- Layanan beasiswa terdiri dari beasiswa daerah, beasiswa daerah tertinggal, beasiswa unggulan dosen indonesia, beasiswa santri, beasiswa olimliade, beasiswa spesialis kedokteran, beasiswa disertasi dan beasiswa afirmasi PNS TNI POLRI.
- Kebijakan layanan 2020 terkait investasi yaitu pengelolaan dana tetap pada investasi yang low risk, terkait beasiswa yaitu alokasi beasiswa targeted dan afirmasi lebih besar dari beasiswa reguler, terkait pendanaan riset yaitu fokus riset pada investasi kompetisi dan kolaborasi internasional.
- Sebaran tujuan beasiswa terdiri dari 22.024 orang penerima beasiswa, 10.071 oramg mahasiswa on going dengan perempuan 51,6% dan laki-laki 48,4%.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pengambilan Keputusan Tahapan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 dan 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Perkembangan Kondisi Perekonomian Nasional di Tengah Wabah Covid-19 - Raker (Virtual) Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Otoritas Jasa Keuangan dan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan
- Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)
- Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk Tahun 2020 ─ Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
- Kinerja Keuangan Perusahaan – RDP Komisi 11 dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia
- RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas
- Kinerja Pengawasan Jasa Keuangan, Lanjutan dari Rapat Kerja (Raker) Tanggal 22 Januari 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
- Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja Perusahaan - Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TASPEN
- Kinerja Keuangan - RDP Komisi 11 DPR RI dengan PT. Asabri