Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional RI (ANRI)

Tanggal Rapat: 14 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 17 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional RI (ANRI)

Pada 14 Juli 2016, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional RI (ANRI) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Al Muzzammil Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) daerah pemilihan Lampung 1 pada pukul 13.54 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: anri.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Arsip Nasional RI (ANRI)

ANRI

  • Berdasarkan surat Menteri Keuangan nomor 576 perihal pagu anggaran K/L penyusunan rencana kerja ANRI mendapatkan Rp177.320.826.000,00.
  • Dalam hal ini yang akan kami alokasikan pada tiga program dengan total Rp109.388.355.000,00.
  • ANRI Jakarta sebesar Rp163.555.509.000, UPT Aceh sebesar Rp1.529.115.000 dan Dana dekonsentrasi 34 provinsi sebesar Rp12.236.202.000.
  • Rancangan angaran TA 2017 sudah mengangkut belanja pegawai sebesar Rp71.410.088.000 atau di kisar 40,27%.
  • Belanja barang sebesar Rp25.047.867.000 atau di kisar 14,13% dan belanja non operasional sebesar Rp80.862.000.000.
  • Peningkatan layanan hukum, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan dan pengelolaan pegawai sebesar Rp4.434.654.000.
  • Dalam hal program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ANRI sebesar Rp10.000.000.000.
  • Pelaksanaan akreditasi dan profesi kearsipan sebesar Rp3.912.200.000, penilaian dan akuisisi arsip sebesar Rp2.927.200.000.
  • Pelaksanaan bimbingan SDM kearsipan dan sertifikasi sebesar Rp1.984.951.000 dan pembinaan kearsipan daerah 1 sebesar Rp1.449.150.000.
  • Pembinaan kearsipan daerah 2 sebesar Rp3.123.358.000 dan pembinaan kearsipan pusat sebesar Rp1.792.117.000.
  • Pemanfaatan arsip sebesar Rp2.085.390.000, pengolahan arsip statis sebesar Rp5.048.083.000 dan preservasi kearsipan sebesar Rp5.048.083.000.
  • Peningkatan jasa sistem dan pembenahan, penyimpanan dan perawatan arsip sebesar Rp8.095.234.000.
  • Pendidikan dan pelatihan kearsipan sebesar Rp5.276.826.000, peningkatan pengkajian dan pngembangan SI Kearsipan Rp1.506.845.000.
  • Penyelenggaraan sistem dan jaringan informasi kearsipan sebesar Rp3.787.000.000.
  • Pengelolaan data dan TIK ANRI sebesar Rp1.207.390.000 dan Balai Arsip Tsunami Aceh sebesar Rp1.529.115.000.
  • Dana dekosentrasi untuk seluruh 34 provinsi sebesar Rp12.236.202.000.
  • Selanjutnya kami sampaikan tambahan anggaran TA 2016 pada hasil rapat tanggal 23 Mei 2016.
  • Disepakati pembangunan e-depot Rp20.861.045.000 dan perbaikan gedung ANRI di Jalan Gajah Mada sebesar Rp22.000.000.000.
  • Perbandingan berdasarkan program 2016 sebesar Rp8.650.480.000 dan tahun 2017 sebesar Rp9.521.771.000.

BKN

  • Fungsi BKN pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN dan penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam bidang pemerintahan.
  • Dalam hal penyerapan anggaran TA 2016 sebesar 42,19% sampai tanggal 30 Juni 2016.
  • Capaian fisiknya ada yang sudah 100% dan ada yang belum, bahkan ada yang di bawah 50%.
  • Berkenaan tentang pagu indikatif TA 2017 sesuai dengan surat Menteri Keuangan sebesar Rp625 miliar.

LAN

  • APBN LAN tahun 2017 beserta alokasi anggaran berdasarkan program tentang rencana kerja pemerintah tahun 2017.
  • Dalam hal ini maka pagu indikatif sebesar Rp295.314.448.000.
  • Sesuai dengan surat Menteri Keuangan nomor S.549 tanggal 30 Juni 2016 yaitu pagu anggaran Rp300.60.709.000 kenaikan menjadi Rp4.746.531.000,
  • Berkaitan tentang pengkajian administrasi negara perubahan pada target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2017.
  • Sehubungan adanya kenaikan tarif PNBP maka program dukungan manajemen dan tugas teknis 196.414 sekian.
  • Program pengkajian administrasi negara dan diklat sebesar Rp95.576.884.000.
  • Pelaksanaan Diklatpim Tingkat 1 target peserta 90 orang sebesar Rp4.200.000.000.
  • Pelaksanaan Diklatpim Tingkat 2 target peserta 660 orang sebesar Rp19.576.000.000.
  • Peningkatan koordinasi perencanaan, hukum dan keprotokolan LAN sebesar Rp6.725.657.000.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan