Elsa Syarif

• Pertama-tama kita perlu membahas tentang kenapa perlu ada pengadilan pertanahan.
• Ada kasus di mana ada satu tanah pemiliknya 7 orang dan diputuskan Peninjauan Kembali (PK).
• Banyak kasus pertanahan yang tidak jelas, bahkan ada sengketa yang tidak selesai-selesai.
• Berkaitan UU Agraria memakai hukum adat di mana hukum adat tidak tertulis, baru 30% yang teregistrasi.
• Asas pertanahan kita adalah di bawah milik orang, di atas milik negara.
• Banyak hakim tidak ingin mengurus surat kepemilikan palsu.
• Banyak tanah pemerintah yang diambil masyarakat dengan pemalsuan surat, ini celah hukum kita.
• Kami ingin dibangun pengadilan khusus karena UU Agraria sekarang tidak sesuai dengan kejadian sekarang.
• Bagaimana kedudukan pengadilan tanah tetap berada di pengadilan umum.
• Di undang-undang di perbolehkan untuk membuat pengadilan khusus.
• Fungsinya adalah hanya sampai di pengadilan tinggi agar hakim bisa melihat lokasi tanah.
• BPN sampai sekarang masih menyembunyikan data pertanahan. Ketika ada pengadilan, BPN harus publik.
• Banyak kasus di mana rakyat yang sudah tinggal turun-temurun bisa tidak bisa memiliki hak tanah sesuai kepres.
• Tiga hakim, dua hakim karir dan satu hukum adat yang akan digunakan di pengadilan tanah.

Asep Yusuf

• Kami akan menjelaskan 7 hal atau isu yang akan dibahas.
• Ada faktor kenapa pengadilan tanah harus dibentuk, secara konseptual.
• Mengenai masalah hukum tanah memiliki kompleksitas yang tinggi.
• Banyak subjek hukum yang berasal dari berbagai pihak, perbuatan hukumpun bercampur, pidana dan perdata.
• Kepentingan hukum yang terkait tanah kompleks, bukan hanya masalah materil, tapi juga religius dan transedental.
• Kepentingan hukum yang dipakai dalam kasus inipun sangat sulit diselesaikan dalam pengadilan umum.
• Memerlukan metode pembuktian yang tidak sederhana, misalkan masyarakat adat yang tidak terbiasa dengan pembuktian formil.
• Penggunaan prinsip peradilan yang cepat.
• Terkadang masyarakat tidak mengetahui haknya dilanggar dan tidak mengetahui cara mnyelesaikannya, begitu pula sebaliknya.
• Karakteristik dimensi tanah tidak hanya hukum, tapi sosial, ekonomi, budaya, eksistensi masyarakat adat, dan politik.
• Pengadilan yang ada saat ini tidak sesuai bahkan sering inkonsisten, sehingga pada akhirnya kita perlu memikiki hakim yang kompeten.
• Hukum nasional kadang bertabrakan dengan hukum agama dan adat, seperti wakaf, hibah, dan lainnya.
• Bagaimana kedudukan pengadilan tanah ini, berada di lingkungan pengadilan umum di bawah kajian perdata.
• Kedudukan pengadilan tanah ini cukup dua level saja menurutnya sampai kasasi saja.
• Secara prinsip segala masalah tanah berada di bawah pengadilan pertanahan.
• Bagaimana dengan kaitan pengadilan lain tetap menjadi kewenangan PTUN.
• Bagaimana kompetensi hakim, daya guna hakim yang ada, tapi berikat pelatihan dan sertifikasi.
• Apakah ini akan efektif ketika dibentuk pasti banyak orang yang berusaha menyelesaikan kasus di pengadilan ini.