Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tindak Lanjut Alokasi Anggaran — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM

Tanggal Rapat: 17 Sep 2015, Ditulis Tanggal: 1 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Menteri Hukum dan HAM→Yasonna Laoly

Pada 17 September 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM mengenai Tindak Lanjut Alokasi Anggaran. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Azis Syamsuddin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Lampung 2 pada pukul 15.40 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: jurnal.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Hukum dan HAM → Yasonna Laoly
  • Tema arah kebijakan tahun 2016 yaitu peningkatan kapasitas organisasi dan SDM dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
  • Pada tahun 2014 realisasi anggaran mencapai 93%.
  • Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 135,9% di tahun 2014.
  • Pada tahun 2015 mencapai 47,26% serapan Kemkumham RI.
  • saat ini penyerapan tersendat karena perubahan APBN pada bulan Februari lalu tapi kita percaya target pada bulan Desember nanti tercapai maksimal.
  • Serapan akan kita tingkatkan, secara rata-rata seluruh kementerian kita masih 10 teratas.
  • Kami berharap agar Rancangan Undang Undang (RUU) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) segera kita rencanakan.
  • Pagu tahun 2016 sebesar Rp7.152 miliar, PNBP sebesar Rp3 triliun sehingga total Rp10,1 triliun ada penurunan sebesar Rp1,47 triliun dari Pagu tahun 2015.
  • Total realisasi anggaran program tahun 2015, pagu sebesar Rp11.178.567.701.000 dan realisasi Rp5.282.955.838.031.
  • Penggunaan pagu anggaran Rp4,3 triliun untuk belanja pegawai, Rp892,7 miliar untuk passport, dan belanja modal Rp433 miliar dari PNBP.
  • Sasaran pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Rp37,380 miliar dan pelatihan aparatur Rp114 miliar.
  • Program peningkatan hukum keimigrasian Rp3,1 triliun dan pembinaan hukum nasional Rp107 miliar.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan