Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengaduan Terhadap TNI Tentang Kodam Brawijaya — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pedapat Umum (RDPU) dengan Kantor Hukum Ius Clan dan Kelurahan Lombok Bangunan

Tanggal Rapat: 22 Jun 2015, Ditulis Tanggal: 25 Sep 2021,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Kantor Hukum Ius Clan dan Kelurahan Lombok Bangunan

Pada 22 Juni 2015, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pedapat Umum (RDPU) dengan Kantor Hukum Ius Clan dan Kelurahan Lombok Bangunan mengenai Pengaduan Terhadap TNI Tentang Kodam Brawijaya. RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Azis Syamsuddin dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Lampung 2 pada pukul 13.56 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: liputan6.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kantor Hukum Ius Clan dan Kelurahan Lombok Bangunan

Kantor Hukum Ius Clan

  • Kodam 5 Brawijaya tidak mempunyai bukti kepemilikan atas tanah di Johar.
  • Kodam 5 Brawijaya hanya mempunyai surat ukur bukan surat hak lahan.
  • Ada korban-korban yang berjatuhan terhadap eksekusi lahan di Johar.
  • Kami meminta Komisi 3 DPR-RI untuk memberikan perlindungan hukum untuk korban dan solusi terbaik atas ketidakadilan ini.

Kelurahan Lombok Bangunan

  • Kami ingin melaporkan bahwa ada pelanggaran hukum sebuah apartemen di Kota Kasablanka.
  • Anggota kami membeli apartemen dan membyar lunas namun hingga sekarang tidak ada PPJB dan PJB.
  • Dinas Pengawasan dan Penertiban Lingkungan (P2L) menyatakan bahwa Apartemen Cassgrande belum memiliki Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan