KSPJ

• Premis kami ke Komisi 3 DPR adalah untuk mencoba merumuskan kasus yang ada dalam konteks kepedulian kepada good corporate governance.
• Proses sudah berlangsung sejak tanggal 28 Oktober 2013 jika verifikasi ada logika rumah sakit kebenaran dan fakta semuanya diabaikan.
• Arteria Dahlan berani mengatakan ke publik bahwa nyata-nyata pidana besar, dokumen lengkap sudah ada.
• Kami himbau jika diizinkan dan warga memiliki kapabilitas melakukan forensik digital analis.
• Pembuktiannya mudah izinkan kami memasuki Bank DKI secara resmi meskipun bisa saja di-hack.
• Sebelumnya 12 juta lalu naik 20755 NJOP setelah meminta ke dinas pajak karena melambatkan atau mungkin sengaja melambatkan tunggakan PBB-nya 10 tahun lebih.
• Kami ingin mengatakan bahwa lakon ini seperti debt collector mengejar setoran agar uang bisa dipindahbukukan.
• Kami sebagai warga negara tidak bisa berbuat apa-apa apalagi mendesak KPK RI.
• Kalau kita mengkritisi kasus rumah sakit Sumber Waras kami akan di-bully.
• Berkaitan pembelokan kebenaran terjadi sangat masif.
• Jika kasus kelak ada tersangkanya, maka kami telah me-list buzzer yang membalik kebenaran menjadi kesalahan.
• Kasus rumah Sakit Sumber Waras ini sudah jelas bukan indikasi lagi dan sudah ada BPK RI yang memberikan laporan ke DPR tapi belum ditindaklanjuti.
• Kami di sini menekankan tentang Pasal 78 UU Pemda bahwa gubernur dapat diberhentikan karena perbuatan tercela.
• Ada fitnah, pelecehan, dan tidak beretika apakah ada semacam Pansus DPR untuk menilai dan mengevaluasi pejabat publik yang menjadi tolak ukur.
• Dengan Basuki Thahaja Purnama melakukan perbuatan tidak beretika, banyak yang lain mengikuti juga.
• Mohon kebijakan anggota dewan jelas bahwa penggusuran ini diskriminasi dalam hukum.
• Banyak yang apabila dikaji secara hukum dan etika menyalahi Undang Undang (UU).
• Basuki Thahaja Purnama ini semacam virus yang harus dihentikan karena bertingkah laku tidak sesuai nilai bangsa.
• Pembelian rumah sakit Sumber Waras memenuhi tiga unsur yaitu ada indikasi korupsi, pelanggaran UU, dan indikasi kerugian sebesar Rp1,91 miliar.
• Dibeli Pemprov DKI Jakarta Rp20jt/m2 apabila dibandingkan harga NJOP selisihnya kerugian Rp480 miliar.
• Ada total lost karena DKI Jakarta tidak perlu membeli tanah karena mereka memiliki banyak tanah untuk membangun rumah sakit.
• Ada pelanggaran UU nomor 15/2004 rekomendasi BPK wajib dilaksanakan, kalau tidak pidana maka kami laporkan ke Bareskrim Polri.

Geprindo

• Komisioner KPK mengatakan belum menemukan dua alat bukti, menurutnya itu cukup salah arah.
• Di tahun 2018 sebenarnya tanpa perlu dibeli otomatis menjadi milik Pemda DKI Jakarta.
• Untuk apa mengeluarkan uang sebanyak Rp800 miliar bukan sedikit untuk kepentingan rakyat.
• Banyak inovasi yang dilakukan Basuki Thahaja Purnama setidaknya reformasi pelayanan DKI Jakarta bagus.
• Ini soal keadilan negara kita menjurus ke kapitalisme dan Basuki Thahaja Purnama menjadi salah satu antek itu.
• Terkait inisial SW mahasiswa yang belum lulus pun mengetahui bahwa mereka bisa menemukan unsur korupsi di sana.
• Basuki Thahaja Purnama membuat disposisi setuju dengan harga Rp20.755/m2 terjadi mark up dari Rp15 juta.
• Basuki Thahaja Purnama beralasan dia mengikuti NJOP tahun 2014 padahal masa berlaku AJB-nya dengan PT SKU masih ada.
• Jika melihat perbandingn dengan kasus Hambalang hasil BPK dan KPK langsung menentukan tersangka.