Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen.id

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Tanggal Rapat: 6 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 1 May 2021,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM

Pada 7 Juni 2016, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM dan Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Desmond dari Fraksi Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 10.25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : nasional.kompas.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM
  • Kementerian Hukum dan HAM masih membutuhkan anggaran sejumlah Rp548.903.770.511.
  • Alokasi anggaran tahun 2016 sesuai dengan sumber pendanaan, yaitu rupiah murni dan PNBP.
  • Dari anggaran tersebut, realisasi sampai dengan bulai Mei sekitar 31,22%.
  • Capaian PNBP sampai bulan Mei 39,87% dari target Rp3,605,106,622,881.
  • Kementerian Hukum dan HAM menargetkan sesuai dengan target penyerapan mencapai 50% sesuai target kerja setelah diterapkan.
  • Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan Instruksi Presiden tentang langkah-langkah penghematan dalam rangka belanja negara sejumlah Rp279,356,969,700.
  • Tambahan belanja Rp1.300.000.000.
  • Penggunaan alokasi tambahan dibagi menjadi 3, yaitu pembangunan fisik 55%, pengadaan sarana 30% dan pembangunan lapas produksi 15%.
  • Terkait dengan sarana dan prasarana, Kementerian Hukum dan HAM akan mengarahkan pada pengamanan seperti CCTV.
  • Kementerian Hukum dan HAM akan membangun lapas yang tingkat huniannya tinggi.
  • Sarana dan prasarana kantor pengamanan melalui mekanisme sewa.
  • Kriteria proyeksi pada lapas yang memiliki potensi untuk dikembangan dan mampu menyerap nilai jual.
  • Kegiatan lapas produksi meliputi pertanian, peternakan, tambak dan jasa.
  • Perbaikan regulasi bagi narapidana.
  • Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan langkah-langkah sebelum disahkan dengan membentuk tim asistensi verifikasi.

Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM
  • Semakin ke sini semakin banyak penambahan sebesar 20.000 narapidana dan tahanan.
  • Di Medan, rutan hanya boleh satu tahun, tetapi sekarang dua tahun
  • Kementerian Hukum dan HAM mencoba meretribusi ke rutan-rutan yang kurang dan melonggarkan selama dua tahun untuk mengurangi yang berlebih.
  • Sampai saat ini belum ada rutan wanita, melainkan baru ada lapas wanita.
  • Kementerian Hukum dan HAM sudah membuat road map untuk menambah kapasitas tersebut.
  • Lapas Grobokan dikaitkan lagi dengan masyarakat, tetapi itu menjadi perhatian semua bagaimana mengatasi itu.
  • Jika memang bisa di tukar guling yang terpenting adalah Kementerian Hukum dan HAM mendapat dua pelaksana teknis.
  • Biaya makan sebesar Rp15.000, tetapi biaya hidupnya Rp26.000 satu hari.

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM
  • Dirjen Imigrasi melaksanakan pengimigrasian.
  • Dirjen Imigrasi melakukan pengawasan sejak pemberian visa dalam lintas darat ataupun laut yang ada di border area.
  • Dirjen Imigrasi melakukan penguatan melalui tim pengawasan orang asing.
  • Target Kementerian Hukum dan HAM pada awal tahun ditetapkan akhir bulan Juni harus sudah terbentuk 33 pengawasan orang asing.
  • Pembentukan kantor imigrasi membentuk tim pengawasan orang asing dan hal ini merupakan peningkatan.
  • Di beberapa wilayah, bupati membuat aplikasi dimana masyarakat bisa melaporkan.
  • Ada sosialisasi untuk membangun kepedulian terhadap masyarakat apabila ada orang asing yang dicurigai.
  • Berkaitan dengan sumber daya manusia, Kementerian Hukum dan HAM menargetkan 500 orang untuk launching di ultimet 3.
  • Sesuai dengan rapat koordinasi, Menteri Perhubungan bersedia mebantu auto gate.
  • Pengurangan anggaran atau penghematan anggaran sebenarnya diarahkan anggaran pembangunan.
  • Pembangunan kantor imigrasi yang sudah layak diperbaiki akan diperbaiki.
  • Anggaran pembangunan telah di evaluasi belum menjadi prioritas, sehingga Kementerian Hukum dan HAM mengalihkan tahun depan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan