Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional
Tanggal Rapat: 24 Oct 2017, Ditulis Tanggal: 5 Oct 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Badan Narkotika Nasional (BNN)
Pada 24 Oktober 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional mengenai Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang dari Fraksi Golongan Karya Jawa Tengah 7 pada pukul 17:04 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : liputan6.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tanggal 10 Oktober 2017 telah ditetapkan pagu anggaran sebesar 95 Triliun (bertambah 17 Triliun).
- Penetapan pagu anggaran tahun 2018, terpenuhi 69% dan belanja modal sebesar 30%.
- Usulan anggaran Polri tahun 2018 sebesar 136 Triliun dan pagu 2018 terpenuhi 60%.
- Hasil rapat pembahasan panitia pusat dan DPR-RI mengenai Rancangan Undang-Undang RAPBN Tahun 2018 sebesar 95,031 Triliun dimana bertambah sekitar 17.21 Triliun, diantaranya :
- Dukungan manajemen : 38,375 Triliun.
- Sarana dan prasarana : 34 Triliun.
- Akuntabilitas : 483 Miliar.
- Litbang : 17,68 Miliar.
- Program pemeliharaan keamanan masyarakat : 9,458 Triliun.
- Penyelidikan dan penyidikan : 3,75 Triliun.
- 17,208 Triliun tambahan anggaran digunakan untuk agenda pemilu yang tahapan awalnya di 2018, agenda pilkada, agenda internasional.
- Anggaran tersebut digunakan untuk kebutuhan belanja barang yang mendukung kegiatan operasional Polri dan memperkuat penyidikan korupsi.
- Tambahan anggaran 2018 untuk :
- Kebutuhan belanja modal.
- Pengamanan pertemuan IMF-WB di Bali.
- Persiapan pengamanan pemilu.
- Untuk membangun fasilitas gedung di Papua Barat, Sulawesi Barat dan gedung-gedung yang rusak berat dan belum ada gedungnya.
- Untuk meningkatkan belanja modal dalam rangka peninggkatan keamanan pelayanan publik, pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan penanganan gejolak sosial.
- Polri mendapatkan alokasi anggaran PNPB, namun tidak berubah alokasi anggarannya.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Pagu indikatif tahun 2018 sebanyak Rp. 9.903.490.795.000.-
- Pagu anggaran tahun 2018 sebanyak Rp. 10.391.410.243.000.-
- Pagu alokasi anggaran tahun 2018 sebanyak Rp. 10.591.410.243.000.-
- Tambahan belanja tahun 2018 sebesar 200 Miliar. Pagu alokasi tahun 2018 untuk :
- Belanja pegawai: 4 Triliun.
- Belanja operasional: 1 Triliun.
- Dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar 4 Triliun, barang operasional 1 Triliun, non operasional 1 Triliun dan PNBP 2Triliun.
- Dukungan manajemen dan teknis lainnya sebesar 2 Triliun.
- Program pelayanan hukum sebesar 2 Triliun. Peogram pembinaan hukum nasional sebesar 180 Miliar.
Kejaksaan Agung
- Berdasarkan surat Menteri Keuangan pagu indikatif Kejaksaan tahun 2018 sebesar 4,454 Triliun.
- Program peningkatan sarana dan prasaranan sebesar 130 Miliar.
- Anggaran :
- Akuntabilitas : 24 Miliar.
- Diklat: 98 Miliar.
- Penyelidikan: 84 Miliar.
- Penyelesaian perkara pidana umum : 343 Miliar.
- Alokasi anggaran 5,486 Miliar belum mencukupi seluruh program kegiatan di Kejaksaan. Masih ada kegiatan yang mendesak belum mendapat anggaran.
- Dengan Surat Jaksa Agung tanggal 8 September 2017 perihal tambahan anggaran diajukan dari APBN 4 Triliun.
- Hasil rapat panja belanja pemerintah pusat di Badan Anggaran Kejaksaan hanya dapat tambahan anggaran 900 Miliar.
- Tambahan anggaran untuk program :
- Dukungan manajemen : 3 Triliun.
- Pengawasan akuntabilitas : 25 Miliar.
- Diklat : 98 Miliar.
- Penyelidikan: 124 Miliar.
- Penyelesaian perkara umum: 646 Miliar.
- Perkara khusus, tindak pidana korupsi dan ham berat : 300 Miliar.
- Perkara perdata dan tata usaha negara : 22 Miliar.
- Total anggaran 6 Triliun.
- Tambahan anggaran 900 Miliar untuk program :
- Dukungan manajemen untuk perangkat bukti tilang : 39 Miliar.
- Biaya konsultasi : 5 Miliar.
- Pembangunan gedung pemulihan aset : 140 Miliar.
- Pengadaan komputer : 50 Miliar.
- Pengadaan mobil penyuluhan hukum keliling tahap 1 (262 unit) : 99 Miliar.
- Pengadaan mobil dinas: 154 Miliar.
- Pengadaan mobil tahanan 84 unit: 81 Miliar.
- Pengadaan SOP: 40 Miliar,
Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Pagu alokasi anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 1.732.033.274.000 dengan tambahan belanja prioritas sebesar 400 Miliar.
- Pagu alokasi Badan Narkotika Nasional tahun 2018 berdasarkan Surat Menteri Keuangan tanggal 10 Oktober 2017 hasil rapat Badan Aggaran sebesar 1,732 Triliun dan tambahan belanja 400 Miliar.
- Pembangunan akses jalan menuju LIDO, pembelian tanah untuk akses jalan menuju LIDO, tambahan anggaran pegawai dan belanja.
- Perlengkapan olahraga pegawai sebesar 6,5 Miliar. Jalan akses untuk komplek Badan Narkotika Nasional sebesar 7,65 Miliar.
- Peningkatan sarana dan prasaana diklat sebesar 20 Miliar. Pelatihan teknis dan fungsional sebesar 8 Miliar.
- Badan Narkotika Nasional masih melakukan penyesuaian anggaran 2018 alokasi masih dalam penyusunan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme