Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Kegiatan Prioritas dan Anggaran 2020 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI

Tanggal Rapat: 13 Jun 2019, Ditulis Tanggal: 19 May 2020,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Menteri Hukum dan HAM→Yasonna Laoly

Pada 13 Juni 2019, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM RI mengenai Kegiatan Prioritas dan Anggaran 2020. Raker dibuka dan dipimpin oleh Kahar Muzakir dari Fraksi Golongan Karya dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 14:36 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Hukum dan HAM → Yasonna Laoly
  • Usulan pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM TA 2020 sebesar Rp. 20.552.181.068.000,-
  • Berdasarkan Surat Bersama Menkeu dan MenPPP/Kepala Bappenas NO-S338/MK.02/2019 dan B.241/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/209 tanggal 29 April 2019. Pagu indikatif Kementerian Hukum dan HAM TA 2020 sebesar Rp. 13.519.373.348.000,-
  • Pagu indikatif TA 2020 sebesar Rp. 13.519.373.348.000,-. Naik sebesar Rp. 213.501.432.000,-. Pagu alokasi anggaran TA 2019 sebesar Rp. 13.305.87.566.000,-
  • Kegiatan prioritas nasional terdapat pada delapan program.
  • Kementerian Hukum dan HAM berharap membantu dalam penambahan dalam anggaran Kementerian Hukum dan HAM.
  • Sasaran strategis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) :
  1. Meningkatnya kapabilitas pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  2. meningkatnya pemanfaatan produk intelejen keuangan dan rekomendasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  3. Meningkatnya peran pihak pelapor dalam mitigasi resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  4. Meningkatnya regulasi di bidang pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  5. Meningkatnya kerjasama nasional dan internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
  6. Meningkatnya kapasitas organisasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) .
  • Usulan penambahan pagu anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2020 sebesar Rp51.493.309.000.
  • Kementerian Hukum dan HAM memohon para anggota Komisi 3 DPR-RI menyetujui penambahan pagu anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2020.
  • Kementerian Hukum dan HAM menerima predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali berturut turut sejak tahun 2006 - sekarang.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan