Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Panja RUU KUHP - Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Tanggal Rapat: 26 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 22 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Tim Pemerintah

Pada 26 Januari 2017, Komisi 3 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah mengenai Panja RUU KUHP. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Benny Kabur Harman dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur 1 pada pukul 14:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Tim Pemerintah
  • Terkait Tindak Pidana Pelayaran diambil dari Bab 29 KUHP yang lama. Bab 35 Tindak Pidana Penerbangan masuk KUHP tahun 1976, jadi ini copy paste saja lalu dimasukan, aslinya ini memang tidak ada, karena pada dasarnya bab 35 sebetulnya diambil dari UU nomor 4 tahun 1976 dan kami akan mensinkronisasikan dari UU nomor 1 tahun 2009 ini perlu dicatat dalam penjelasan umum.
  • Khusus Tindak Pidana Pencucian Uang usulnya lebih baik menjadi Tindak Pidana Khusus yang berada di luar KUHP karena terdiri dari 26 kejahatan dan tidak dapat berdiri sendiri dan kaitannya dengan konferensi internasional serta pengusulan Tindak Pidana Pencucian Uang dimasukan dalam Tindak Pidana Khusus.
  • Dalam hal ini sifatnya trans nasional, dibutuhkan peradilan pidana yang bersifat khusus. Ini merupakan pasal pengkait dengan Lex Spesialis yang ada di luar KUHP serta pelanggarang HAM berat didasarkan kepada Statuta Roma yang belum diratifikasi, kita hanya memasukan genosida dan kejahatan kemanusiaan.
  • Terkait core crime hanya 2 atau 3 pasal saja namun hukum pidana sebagai suatu sistem tetapi terlihat jadi dimasukkannya dengan core crime tidak akan mengganggu secara kelembagaan. Tindak pidana sekarang di luar Hukum Pidana Material, kalau kita bicara kodifikasi itu boleh menyimpang dengan buku pertama, ini bukan terbuka lagi akan tetapi sudah lebih luas cakupannya.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan