Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan lain-lain — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
- Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu
- Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Pintu Masuk / Keluar Orang (Darat, Laut, Udara, dan LP / Rutan) - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Langkah Polri dalam Melakukan Pengamanan terhadap Penanganan Covid-19 di Seluruh Wilayah Indonesia ─ Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP, secara virtual) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
- Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan - Raker Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum & HAM
- Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK
- Rencana Kerja Tahun 2020, Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, Penanganan Kasus Natuna, Penanganan Kasus Taman Sari dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri
- Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengumuman Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Pleno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Hubungan Industrial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Dwi Sugiarto
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Kamar Militer – Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung atas nama Brigjen TNI Sugeng Sutrisno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Kamar Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Rahmi Mulyati
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Hubungan Industrial - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim AGung atas nama Willy Farianto
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Kamar Pidana - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung atas nama Soesilo
- Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor - Komisi 3 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) dengan atas nama Agus Yunianto
- Pembahasan Kasus Jiwasraya - Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung (Rapat Lanjutan 16 Januari 2020)
- Pemeriksaan Jiwasraya - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung
- Rencana Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial
- Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) — Komisi 3 DPR-RI menerima Audiensi Mahasiswa Trisakti, Mahasiswa STIE Jayakarta, dan Koordinator Pusat BEM Nusantara
- Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia - Komisi 3 DPR-RI Audiensi dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amnesty Internasional Indonesia, dan Keluarga Korban
- Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 3 DPR RI dengan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) an. Antonius Prijadi Soesilo Wibowo
- Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Evaluasi Kinerja Tahun 2015-2019 – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komnas Hak Asasi Manusia
Tanggal Rapat: 29 Mar 2017, Ditulis Tanggal: 24 Nov 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Pada 29 Maret 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komnas Hak Asasi Manusia mengenai Penanganan Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Desmond dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya dapil Banten 2 pada pukul 14:17 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : solopos.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
- Komnas HAM menambahkan kedeputian yang mampu menggawangi soal peningkatan fungsi, lebih fokus kepada hasil nyata yang dirasakan masyarakat khususnya korban.
- Komnas HAM telah merumuskan naskah akademik Undang-Undang Komnas HAM dan Komnas HAM meminta masukan kepada Komisi 3 DPR-RI untuk direvisi.
- Perlu ada rumusan tertentu untuk mberikan bobot rekomendasi Komnas HAM.
- Terkait hak imunitas anggota akan diusulkan.
- Komnas HAM tidak memiliki kewenangan panggil paksa, hal yang ditakuti ketika dipanggil untuk mendapatkan keterangan tidak bisa dilakukan secara maksimal.
- Komnas HAM belajar dari lembaga Ombudsman dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk merekrut tenaga ahli yang dibutuhkan.
- Komnas HAM ingin menyampaikan terkait dengan upaya apa yang dilakukan untuk kebuntuan dalam menyelesaikan kasus.
- Proses lanjutan hasil penyelidikan Komnas HAM mengalami kemandekan. Hal-hal yang lain menjadi sangat penting dalam hak asasi manusia masa lalu, Komnas HAM tidak memberhentikannya secara sepihak dengan mekanisme yudisial.
- Komnas HAM telah mencoba berkomunikasi dengan Jaksa Agung untuk mencari jalan keluar atas kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
- Terkait pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu disepakati ditindaklanjuti dengan penyelesaian hukum.
- Komnas HAM selaku Penyelidik dan Kejaksaan sebagai Penyidik mencoba untuk mencari cara agar keluar dari kebuntuan ini.
- Strategi penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu ditindaklanjuti dengan tim adhoc.
- Bedasarkan pada rumusan ini, Komnas HAM mengusulkan komite yang berada di bawah pengawasan Presiden.
- Strategi berserta langkahnya telah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
- Komnas HAM mendapatkan surat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Komnas HAM mendapatkan akreditasi A.
- Prolegnas tidak mencantumkan revisi, alasannya Komisi 3 DPR-RI masih ada beberapa rancangan undang-undang yang dibahas.
- Subtansi dari pasal masih mengusulkan lima anggota, Komnas HAM telah sepakat di Paripurna maksimal tujuh anggota.
- Komnas HAM sangat berharap bisa masuk dalam perubahan parsial.
- Komisi 3 DPR-RI sebagai mitra, ada beberapa hal menyangkut kasus pelanggaran hak asasi manusia di bidang lahan. Hal tersebut bermuara dari pelepasan lahan milik BUMN.
- Kasus pelindo harus mendapatkan izin pelepasannya.
- Kritik pemberian kewenangan pelanggaran hak asasi manusia berat harus ada pengawasan dari Komnas HAM.
- Melihat posisi sekarang ada baiknya Komnas HAM diberi waktu.
- Komnas HAM berhadapan pada 2.500 kasus baru setiap tahunnya dan rata-rata kasus tanah.
- 13 anggota Komnas HAM bekerja di basis.
- Komnas HAM bekerja atas laporan dan inisiatif aktif.
- Masih ada kementrian yang tidak mendukung, yaitu Kementrian Agraria dan Tata Ruang.
- Masih ada aktivitas dari perusahaan atas izin baru yang akhirnya merampas tanah masyarakat.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
- Masukan terhadap Substansi RUU KUH Perdata - RDPU Komisi 3 dengan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Lembaga Kajian dan Advokasi Indpendensi Peradilan (LEIP), dan Ikatan Notaris Indonesia (INI)
- Penjelasan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan lain-lain — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)
- Pernyataan Sikap Terhadap Permasalahan di Kalimantan dan Menanggapi Pernyataan dari Edy Mulyadi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Borneo Bersatu
- Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Pintu Masuk / Keluar Orang (Darat, Laut, Udara, dan LP / Rutan) - Raker Komisi 3 dengan Menkumham
- Langkah Polri dalam Melakukan Pengamanan terhadap Penanganan Covid-19 di Seluruh Wilayah Indonesia ─ Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP, secara virtual) dengan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
- Rencana Kerja Kemenkumham Tahun 2020, Pelaksanaan Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dan Membahas Tindak Lanjut Pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan - Raker Komisi 3 DPR RI dengan Menteri Hukum & HAM
- Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 3 DPR RI dengan Kepala PPATK
- Rencana Kerja Tahun 2020, Tindak Lanjut Penanganan Kasus Novel Baswedan, Penanganan Kasus Natuna, Penanganan Kasus Taman Sari dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Rapat Kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kapolri
- Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengumuman Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Pleno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Hubungan Industrial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Dwi Sugiarto
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Kamar Militer – Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung atas nama Brigjen TNI Sugeng Sutrisno
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Kamar Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Hakim Agung Atas Nama Rahmi Mulyati
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Hubungan Industrial - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim AGung atas nama Willy Farianto
- Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Kamar Pidana - RDPU Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung atas nama Soesilo
- Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor - Komisi 3 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) dengan atas nama Agus Yunianto
- Pembahasan Kasus Jiwasraya - Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung (Rapat Lanjutan 16 Januari 2020)
- Pemeriksaan Jiwasraya - Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung
- Rencana Uji Kelayakan Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial
- Permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) — Komisi 3 DPR-RI menerima Audiensi Mahasiswa Trisakti, Mahasiswa STIE Jayakarta, dan Koordinator Pusat BEM Nusantara
- Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia - Komisi 3 DPR-RI Audiensi dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Amnesty Internasional Indonesia, dan Keluarga Korban
- Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 3 DPR RI dengan Calon Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) an. Antonius Prijadi Soesilo Wibowo
- Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia - Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Evaluasi Kinerja Tahun 2015-2019 – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)