Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tanggal Rapat: 18 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 19 Dec 2020,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pada 18 Januari 2017, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Golongan Karya dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 10:25 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : news.detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  • Jumlah sumber daya manusia sangat mempengaruhi kerja, tetapi itu tidak menjadi alasan utama.
  • KPK ada tambahan 600 orang (seluruhnya) penyidik 120 orang.
  • Tahun 2016 KPK mempunyai sembilan kasus.
  • Begitu banyak pra peradilan yang menjadi kegiatan yang menyita perhatian KPK.
  • KPK berharap rancangan undang-undang segera diselesaikan agar penindakan dan pencegahan korupsi berjalan lebih efektif
  • KPK sudah membentuk dua korsub, salah satunya adalah bidang penindakan yang memberikan bantuan teknis. Tim ini melakukan pemantauan pelaksanaan simpulan.
  • Pelatihan akan diselenggarakan di Banten.
  • KPK mendampingi beberapa provinsi.
  • Ada surat dari Pimpinan KPK yang dipasang di setiap desa bahwa KPK ikut mengawasi pelaksaan dana desa.
  • Pungli sedang digalakkan oleh pemerintah dan akan diberantas.
  • KPK melakukan nota kesepahaman baik di dalam negeri maupun luar negeri.
  • KPK menandatangani nota kesepahaman dengan OJK pada 10 Maret 2016
  • Jumlah perkara yang diterima 161, sidang tipikor sebagian berlanjut di tahun 2017.
  • KPK melakukan beberapa inisiasi pertemuan dengan Kepolisian Divisi IT.
  • KPK melakukan banyak festival agar lebih peduli dengan masalah korupsi.
  • Festival dilaksanakan di Universitas Hasanuddin Makassar pada 24 Oktober 2016.
  • Pertemuan puncak dilakukan tanggal 1 Desember 2017. Pada pertemuan ini aplikasi JAGA diresmikan.
  • Rakyat bisa secara mudah mengakses informasi dan memberikan saran lewat aplikasi JAGA.
  • Ada beberapa kerja sama yang sifatnya internasional.
  • KPK menghadiri kerja sama yang sifatnya forum disscusion.
  • Pada 2017 KPK ingin melakukan pencegahan dan penindakan yang terintegrasi.
  • KPK mengelola 3001 LHKPN. Dalam hal LHKPN tahun 2017, KPK demonstrasikan akan diluncurkannya elektronik LHKPN.
  • Khusus untuk gratifikasi, jumlah kontribusi gratifikasi mncapai 14,5 Miliar.
  • KPK menyusun rancangan pemerintah penggalian gratifikasi.
  • Dalam rangka mengurangi ketidakjelasan apa itu gratifikasi, KPK menyusun RPP pengendalian gratifikasi.
  • KPK meluncurkan e-gratifikasi dan sosialisasi berbasis aplikasi.
  • KPK mengidentifikasi tiga masalah utama partai politik sejak tahun 2012.
  • KPK mengusulkan agar negara meningkatkan keuangan untuk pendanaan partai di tingkat pusat.
  • Dengan alokasi 25% administrasi, 75% pndidikan politik, rerkrutmen, kaderisasi dan pembenahan tata kelola partai politik.
  • KPK meningkatkan budaya anti korupsi.
  • Terkait pendidikan anti korupsi, KPK sudah menyiapkan kurikulum dan akan dijalankan dari PAUD sampai SMA.
  • Kasus korupsi paling banyak yang terlibat pemain swasta yang memperngaruhi kebijakan publik.
  • Realisasi APBN pada tahun 2016 sebanyak Rp846.091.065.768.
  • Sektor swasta KPK menginisiasi gerakan profesional berintegritas.
  • KPK melakukan kajian mengenai partai politik.
  • Pada 2016 KPK mengadakan 96 penyelidikan, 99 penyidikan, penuntasan 7 kasus.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan