Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pagu Anggaran 2020 - Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah
Tanggal Rapat: 2 Sep 2019, Ditulis Tanggal: 13 May 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Majelis Permusyawaratan Rakyat
Pada 2 September 2019, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah mengenai Pagu Anggaran 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Trimedya dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapil Sumatera Utara 2 pada pukul 14:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Mahkamah Konstitusi
- Realisasi Anggara Mahkamah Konstitusi per 28 Agustus 2019 sebesar Rp147.442.481.820.
- Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi 2020 sebesar 246.215.824.000 yang terdiri dari 4 program. Adapun terkait perbandingan, Tahun Aanggaran 2020 mengalami penurunan sebesar 54,4% dari pagu sebelumnya.
- Restrukturisasi anggaran sudah disetujui oleh Bappenas dan Badan Anggaran DPR-RI.
- Usulan tambahan Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 :
- Pagu Anggaran Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2020 untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 147.338.030.000 dan untuk program penanganan perkara konstitusi dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebesar Rp. 98.827.812.000. Jumlah keduanya sebesar Rp. 246.215.842.000.
- Usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 169.054.357.000 dan untuk program penanganan perkara konstitusi dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebesar Rp. 139.180.516.000. Jumlah keduanya sebesar Rp. 308.234.837.000.
- Anggaran Mahkamah Konstitusi setelah usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2020 untuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp. 316.442.387.000 dan untuk program penanganan perkara konstitusi dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebesar Rp. 238.008.328.000. Jumlah keduanya sebesar Rp. 554.450.75.000.
- Usulan tambahan 2 program penanganan perkara konstitusi dan peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara sebesar Rp139.180.516.000 antara lain untuk :
- Penanganan perkara PUU, SKLN, dan perkara lainnya (27 perkara).
- Penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, Walikota (146 perkara).
- Penyebarluasan informasi perkara dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- Penyelenggaraan bimbingan teknis pemahaman hak konstitusional warga negara.
- Penyelenggaraan bimbingan teknis pemahaman hukum acara.
- Penyususnan peraturan Mahkamah Konstitusi dan Petunjuk Teknis.
- Mahkamah Konstitusi mendapat opini WTP sejak tahun 2016 - 2019.
Mahkamah Agung
- Realisasi Tahun Anggaran 2019. Mahkamah Agung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.689.866.715.000,- (delapan triliun enam ratus delapan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) dan sampai tanggal 29 Agustus 2019 Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp. 5.754.620.960.708,00 (lima triliun tujuh ratus lima puluh empat miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah) atau 66,22%.
- Pagu Anggaran per-program :
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp. 8.723.644.945.000,00.
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 1.226.107.296.000,00.
- Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung sebesar Rp. 172.003.639.000,00.
- Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 148.038.623.000,00.
- Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 85.807.448.000,00.
- Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TUN sebesar Rp. 28.551.651.000,00.
- Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 173.471.039.000,00.
- Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung sebesar Rp. 40.273.336.000,00.
- Jumlah Pagu Anggaran per-program sebesar Rp. 10.597.927.977.000,00.
Komisi Yudisial
- Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-553/MK.02/2019 tanggal 16 Juni 2019 hal Pelaksanaan Penyusunan dan Penalaahan RKA/KL TA 2020, disampaikan bahwa hasil sidang kabinet tentang Pagu Anggaran Tahun Anggaran 2020, Komisi Yudisial mendapatkan pagu anggaran dengan total sebesar Rp. 102.475.539.
- Perkembangan alokasi per-program Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2015 - 2019. Tahun 2020 mengalami penurunan.
- Rencana program dan kegiatan tahun 2020 dengan total pagu sebesar Rp 102.475.519.000 .
Dewan Perwakilan Daerah
- Total realisasi anggaran Tahun 2018 adalah :
- Pagu sebesar Rp. 1.082.239.940.000.
- Realisasi sebesar Rp. 1.044.106.209.318.
- Pada tahun 2018 Dewan Perwakilan Daerah telah menghasilkan 44 produk legislasi berupa RUU Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah, Pandangan/Pendapat atas RUU, Hasil Pertimbangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah atas UU tertentu dengan total 44 Materi. Dengan rincian sebagai berikut :
- RUU Usul Inisiatif sebanyak 11 RUU.
- Pandangan/Pendapat atas RUU sebanyak 9 RUU.
- Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 Usul Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 1 RUU.
- Hasil Pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebanyak 6 Materi.
- Hasil Pengawasan atas RUU Tertentu sebanyak 17 Materi.
- Realisasi anggaran tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 4M dengan 13 produk legislasi.
- Sampai dengan 13 Juli 2019, Dewan Perwakilan Daerah telah menghasilkan 13 produk legislasi berupa RUU Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah, Pandangan/Pendapat atas RUU, Hasil Pertimbangan dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah atas UU tertentu.
- Pagu anggaran Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2020 sebesar Rp 932.014.029.000 yang mana mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
- Usulan tambahan pagu Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2020 :
- Dukungan kegiatan aspirasi masyarakat dan daerah oleh Dewan Perwakilan Daerah.
- Pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka pengajuan RUU Usul Inisiatif Dewan Perwakilan Daerah, pemberian pandangan/pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas UU tertentu dan pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan UU.
- Penyususnan Prolegnas.
- Pelaksanaan kerja sama bilateral parlemen.
- Dukungan pelaksanaan tugas alat kelengkapan non komite terkait tata tertib dan kode etik Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Pelaksaan kegiatan sidang bersama Tahun 2020.
- Usulan tambahan Pagu Dewan Perwakilan Daerah tahun 2020 salah satunya yaitu dukungan peringatan fungsi kajian permasalahan di daerah.
- Program penguatan kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem demokrasi yaitu dukungan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- Rekap Pagu Anggaran dan usulan tambahan Pagu Dewan Perwakilan Daerah tahun 2020 :
- Total Pagu Anggaran 2020 Sebesar Rp.932.014.029.000.
- Total Usulan Tambahan Sebesar Rp. 320.629.624.000.
- Total Proyeksi Menjadi Sebesar Rp. 1.252.643.653.000.
Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Anggaran pimpinan disampaikan untuk 5 orang pimpinan sesuai MD3.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat akan terus menerus melakukan komunikasi. Terkait masalah pimpinan,sesuai dengan MD3 sebanyak 5 pimpinan. Kaitannya dengan alokasi, semuanya sudah tertampung diusulan tambahan.
- Harapan Majelis Permusyawaratan Rakyat agar tidak sulit sosialisasi perlu ada tambahan anggaran agar bisa berjalan sebagaimana mestinya
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Seleksi Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung Tahun 2023 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Yudisial dan Plt. Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN)
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat TA 2022, Hasil Pemeriksaan Semester I dan II oleh BPK RI, dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2024 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kejaksaan Agung dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Jaksa Agung dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penyelesaian Permasalahan Ikatan Notaris Indonesia - RDP Komisi 3 dengan Dirjen AHU, PP INI, dan Pengwil Ikatan Notaris Indonesia
- Penjelasan Pemerintah atas Penggabungan UU 5/1997 tentang Psikotropika dan UU 35/2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal MPR-RI dan Sekretaris Jenderal DPD-RI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Perubahan Keempat Undang - Undang Mahkamah Konstitusi - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 DPR-RI dengan Prof. Jimly Asshidiqie, Dr. hamdan Zoelva dan Dr. Maruar Siahaan
- Informasi Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas Permasalahan di Kementerian Keuangan — RDPU Komisi 3 dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- Pembahasan Transaksi Mencurigakan di Kementerian/Lembaga - Raker Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Penjelasan DPR-RI terhadap RUU tentang Perubahan Keempat atas UU tentang Mahkamah Konstitusi - Raker Komisi 3 dengan Menkopulhukam dan Kemenkumham
- Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Implementasi P4GN dan lain-lain - RDPU Komisi 3 dengan Gerakan Rakyat Anti Madat (GERAM) Provinsi DKI Jakarta dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)
- Penyempurnaan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) — Wakil Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Reformasi KUHP
- Masukan terkait Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua RUU tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika - RDPU Komisi 3 dengan Persaudaraan Korban Napza Indonesia (PKNI)
- Penjelasan 14 Poin Krusial dari Pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Operan (Carry Over) yaitu RUU Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU Pemasyarakatan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM
- Masukan terhadap RUU tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kongres Advokat Indonesia (KAI)
- Penjelasan terkait 16 Poin Hasil Sosialisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah
- Meminta Masukan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)
- Penjelasan Umum Pemerintah terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika — Komisi 3 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Presidium Nasional Forum Organisasi Kemasyarakatan Anti Narkoba (PRESNAS FOKAN), Badan Koordinasi Nasional Garda Mencegah dan Mengobati (BAKORNAS GMDM)