Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Arah Kebijakan, Isu yang Menarik Perhatian Masyarakat dan Dugaan Aliran Dana dari dan ke Bakal Calon Kepala Daerah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Tanggal Rapat: 18 Apr 2018, Ditulis Tanggal: 10 Aug 2020,Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Pada 18 April 2018, Komisi 3 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai Arah Kebijakan, Isu yang Menarik Perhatian Masyarakat dan Dugaan Aliran Dana dari dan ke Bakal Calon Kepala Daerah. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Mulfachri dari Fraksi Partai Amanat Nasional dapil Sumatera Utara 1 pada pukul 11:23 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : economy.okezone.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Capaian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2017 untuk aparat hukum dan pihak terkait, 224 hasil analisis inquiry dan ada 138 hasil analisis pro aktif.
- Terjadi perbaikan indeks prestasi publik terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal tersebut adalah tanda rakyat mulai waspada.
- Optimaliasi produk Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membantu meningkatkan pajak, lalu turut aktif dalam persidangan perkara di pengadilan.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sukses mengadakan pertemuan antara ASEAN, Australia dan Selandia Baru. Bersama lembaga pengawas pengatur Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mendorong regulasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan menghadapi digital currency.
- Di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) banyak anak-anak muda. Jika ikut lomba internasional selalu jadi juara, terakhir dalam bentuk membuat teknologi, bagaimana mencegah tindak pidana pencucian uang dan terorisme.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendapat gelar Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 11 tahun secara berturut-turut.
- Dalam upaya menjavarkan visi misi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memprioritaskan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi terkini, mendukung pemberantasan korupsi, peningkatan indeks prestasi publik, membantu optimaliasi fiskal pemerintah dan membantu pencegahan terorisme.
- Dalam melaksanakan tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ada di dua sisi, yaitu menjaga kredibilitas dan kelancaran keuangan. Dalam hal ini perbankan dan membantu menjamin terselenggara penegakan hukum.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak bisa menyampaikan terbuka hasil analisis selain kepada penegak hukum.
- Untuk masalah kasus korupsi, apakah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menganalisis penegak hukum? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menganalisis lima Anggota Kepolisian dan satu oknum Hakim.
- Terkait kasus narkoba, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan laporan hasil analisis dan pemeriksaan dengan modus impor barang senilai 14 Triliun.
- Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menangkap 3,4 Triliun dan 6,7 Triliun. Kerja sama baik dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) sebanyak dua kali Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan dan semua ditetapkan menjadi tersangka.
- Pemilu harus berjalan dengan suasana gembira, tidak menimbulkan ketakutan, tetapi semua menyadari hal penting, sehingga perlu dilaksanakan secara bersih dan kredibel.
- Hasil transaksi keuangan mencurigakan tentang pemilu ada sebanyak 52 kasus.
- Transaksi keuangan mencurigakan biasanya melalui money changer, bank-bank swasta dan hal tersebut memang belum tentu terjadi tindak pidana semuanya, tetapi akan ditindak lanjuti.
- Hasil pemantauan transaksi keuangan tunai, 1006 laporan, mayoritas terkait pemilu, partai politik dan tim sukses, meningkat di kuartal 4 tahun 2017. Hal tersebut terjadi di bank umum dan pembangunan daerah.
- Hal-hal yang sedang dan telah dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah sedang melakukan validasi jika kontestan menerima sumbangan atau hal-hal yang berkaitan seperti itu.
- Kasus penipuan umroh yang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tangani salah satunya adalah first travel dan sudah dibacakan perkara penipuan, jumlahnya mencapai 905,33 Miliar dari jamaah sebanyak 63.300.
- PT. Solusi Balad Lumapah, yaitu travel and tour, nilai 31,71Miliar. Lalu PT. Amanah Bersama Umat atau Abu Tour, penelusuran dilakukan seluruh rekening juga pemilik yang terindikasi, sedang ditangani penyidik.
- Kasus elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyampaikan 12 analisis kasus kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Terdapat selisih antara dana untuk pembayaran dengan dana yang dibayarkan kepada penyedia barang sebesar 150 Miliar.
- Terkait kasus perpajakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan analisis, temuan pola modus menggunakan rekening pribadi yang tidak patuh pajak ditujukan ke rekening perusahaan miliknya. Perusahaan tersebut tidak pernah melapor pajak sejak tahun 2006/2007.
- Arah kebijakan dan target 2018, rencana strategis 2015-2019 telah disusun selaras dengan arah kebijakan pemerintah. Berdasarkan peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menetapkan visi, misi dan sasaran strategis berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menetapkan visi dan misi tahun 2014-2019 dalam menjalankan tugas.
- Tindak lanjut hasil mutual evaluation review selalu diukur secara periodik oleh lembaga internasional untuk mengetahui kepatuhan rezim anti pencucian uang.
- Langkah strategis selanjutnya adalah menjadi negara anggota Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF).
- Guna mendukung nawacita keempat melalui rencana aksi dalam rangka berbagai tindak pidana termasuk perbankan dan pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam rangka pencapaian target yang ditetapkan dalam strategi nasional tersebut.
- Melalui instruksi Presiden, Kementerian Keuangan mengkaji hasil penyelidikan dan diharapkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantu negara dalam hal perpajakan.
- Terkait pembentukan satgas khusus, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membentuk despiskal desnarkoba, anti terorisme dan cyber crime.
- Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam meningkatkan feedback, memperkuat Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan meningkatkan penggunaan sistem informasi dengan perluasan akses database.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2024 sampai dengan Oktober 2024 dan Program Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan - RDP Komisi 3 dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Lanjutan Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Kapolda Sulawesi Tengah dan Polres Kota Palu
- Permohonan Perlindungan Hukum — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Law Firm James Tonggiroh & Partner
- Pembahasan RKA K/L Tahun 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung
- Pembahasan RKA K/L TA 2025 serta Usulan Program - RDP Komisi 3 dengan Sekjen Mahkamah Konstitusi, Sekjen Komisi Yudisial, dan Sekretaris Mahkamah Agung
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan Penjelasan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Sekretaris Jenderal mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung
- Penyampaian Aspirasi terkait Sengketa Tanah — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum Djoko Pustoko Onggo dkk dan Kuasa Hukum Makawi bin Abdul Halim
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Semester I Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan lain-lain — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Pembahasan RKA dan RKP K/L TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Tahun 2025, dan lain-lain — Komisi 2 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- Realisasi Anggaran Tahun 2023 - RDP Komisi 3 dengan Kepala PPATK dan Ketua KPK
- Alokasi dan Realisasi Anggaran Polri TA 2023 dan RKA dan RKP Polri TA 2025 - Raker Komisi 3 dengan Polri
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Internal KPK - RDP Komisi 3 dengan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi
- Program Kerja Utama dan Target Komnas HAM Tahun 2024 - Raker Komisi 3 dengan Ketua Komnas HAM
- Penyampaian Aspirasi atas Sengketa Lahan antara PT. Sentosa Kurnia Bahagia dengan PT. Gorby Putra Utama — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kuasa Hukum PT. Sentosa Kurnia Bahagia
- Penjelasan Rekruitmen Calon Anggota LPSK - RDPU Komisi 3 dengan Ketua Pansel Calon Anggota LPSK
- Penjelasan Rekrutmen Calon Anggota LPSK – Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panitia Seleksi (Pansel) LPSK
- Penjelasan Kapolda Riau terkait dengan Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT Tribakti Sarimas — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Riau
- Penanganan Permasalahan Lelang yang Melibatkan PT. Tri Bakti Sarimas - RDP Komisi 3 dengan Kepala Kepolisian Daerah Riau
- Mendengarkan Aspirasi Masyarakat — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Kuasa Hukum PT Tri Bakti Sarimas, Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk Perubahan (GAMPAR), dan Komunitas Penyintas Terviktiminasi Bisnis dan HAM di lingkungan PT. Freeport Indonesia
- Pemberian Persetujuan Kewarganegaraan kepada Tom Haye, Marten Paes, dan Ragnar Oratmangoen - Raker Komisi 3 dengan AD INTERIM Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Menteri Koordinator PMK
- Penyampaian Aspirasi — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perwakilan Masyarakat
- Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Tahun 2023 - Rapat Pleno Komisi 3
- Optimalisasi Peran dan Fungsi Kementerian Hukum dan HAM Jelang Pemilihan Umum Tahun 2024 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia