Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Tanggal Rapat: 14 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 18 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Pada 14 Juni 2017, Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI tentang DPCLS dan RTRWP. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Edhy Prabowo dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sumatra Selatan 1 pukul 14:39 WIB. (ilustrasi: beritasatu.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
  • Dalam program nasional pendidikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terlibat dalam pendidikan berkualitas.
  • Lalu soal peningkatan akses air bersih dilakukan dengan penyelamatan sumber air dan upaya mengatasi pencemaran.
  • Pengembangan listrik tenaga hidro dan panas bumi, kementerian menyiapkan alokasinya.
  • Terkait ketahanan pangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terlibat untuk jaringan irigasi.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terlibat dalam konservasi tanah dan air serta penangan vegetatif terkait pembangunan/rehabilitasi. Dalam persoalan pembangunan wilayah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terlibat dalam reforma agraria.
  • Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada 2018 sebesar Rp8.124 Triliun. Untuk program peningkatan penyuluhan SDM sebesar Rp326 Miliar serta pengendalian iklim sejumlah Rp321 Miliar.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dengan realisasi nasional sebesar 28,85%. Temuan kelebihan anggaran sejumlah Rp2,8 Miliar.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI masih terus berupaya mengecek serinci dan berinteraksi dengan Kementerian Keuangan RI terkait opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan