Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Hasil Pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 Tahun 2019, Evaluasi Pemeriksaan Anggaran Per Oktober 2019, Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya – Komisi 4 Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Tanggal Rapat: 20 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 16 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Pada 20 November 2019, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI mengenai Evaluasi Hasil Pembahasan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1 Tahun 2019, Evaluasi Pemeriksaan Anggaran Per Oktober 2019, Rencana Kerja dan Program dan Kegiatan Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya. Raker dibuka dan dipimpin oleh Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapil Lampung 1 pada pukul 10:30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
  • Terdapat 150 kekosongan karena adanya efisiensi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan melihat beberapa hal yang nantinya akan diperbaiki di akhir Desember.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan memang menjadi salah satu management otority, yang ditemukan terdapat pengembalian alokasi-alokasi di titik-titik pengambilan.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan paham terkait dengan keutuhan dan tanggal 7 November 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menerima asosiasi koral.
  • Terkait dengan impor ekspor, ekspor di tahun 2019 mengalami suplus. Sumber data ini dari Badan Pusat Statistik.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 sudah ada peraturan bahwa rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya memberikan rekomendasi impor.
  • Terkait dengan keamanan laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan sampaikan bahwa antara lain setiap negara melakukan monitoring kontrol.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusahakan agar terus diproses terkait kasus- kasus yang terjadi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan terkait biayanya.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berkoordinasi dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk terkait Badan Usaha Milik Negara yang berkaitan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin memperbaiki semua dan menjadi lebih baik.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mencari jalan keluar bersama dan kemudian masalah kartel memang kekurangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak produktif dan tidak berkualitas garamnya. Saat ini garam belum bisa dipakai untuk CAB dan harus yang khusus. Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah berbicara dengan Menteri Ko Perekonomian.
  • Seharusnya FDI tidak menjadi masalah bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Solusinya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pembuatan pakan di daerah-daerah dan ada pusat-pusat produksi pakan.
  • Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi pusat coral nomor satu di dunia, tetapi sekarang sudah disalip oleh Australia.
  • Terkait penyuluh, Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah sering berkomunikasi dengan penyuluh. Para penyuluh menginginkan sekali untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan hal ini sudah dilakukan dari beberapa hari kemarin.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan