Rangkuman Terkait
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Program Strategis di Tengah Pandemi Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Tanggal Rapat: 8 Jul 2020, Ditulis Tanggal: 9 Jul 2020,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
Pada 8 Juli 2020, Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI mengenai program strategis di tengah pandemi Covid-19. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Sudin dari fraksi PDI-Perjuangan dapil Lampung 1 pukul 10:20 WIB. (ilustrasi: kompas.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Perkembangan Pelaksanaan Sosialisasi Pengelolaan Limbah B3 Infeksius Covid-19 dari Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes), yakni:
- Dari target 55 wilayah, yang sudah terlaksana 39 dan yang belum terlaksana 16.
- Sosialisasi yang belum terlaksana: Aceh I, Lampung I, Jawa Barat III, Jawa Tengah IV, Jawa Tengah IV, Jawa Tengah VIII, Jawa Timur IX, Jawa Timur XI, Kalimantan Barat I, Kalimantan Barat I, Sulawesi Selatan II, Sulawesi Tenggara, NTB I, Maluku, Maluku Utara, Papua.
- Pengadaan dropbox dan plastik penampung limbah B3.
- Dropbox Limbah Fasyankes Vol: 55 rumah sakit rujukan, yakni:
- 8 Wilayah dalam proses pengiriman;
- 30 Wilayah dalam proses;
- 17 Wilayah proses e-purchasing.
- Dropbox Limbah Fasyankes Vol: 55 rumah sakit rujukan, yakni:
- Pengadaan APD petugas pengelola limbah B3 infeksius Covid-19:
- APD di e-Katalog tidak ada yang satu paket (kacamata, masker, baju, sarung tangan dan sepatu boots).
- Pengadaan APD akan dilakukan melalui mekanisme lelang cepat.
- Sedang dalam proses pengumuman lelang cepat.
- Pengadaan kendaraan pembantu penyemprotan disinfektan dimana 26 wilayah sudah diproses e-purchasing, yakni:
- Aceh I;
- Aceh II;
- Sumatra Barat I;
- Riau I;
- Sumatra Selatan I;
- Lampung I;
- Banten II;
- Jawa Barat II;
- Jawa Barat III;
- Jawa Barat V;
- Jawa Barat VII;
- Jawa Tengah VI;
- Jawa Tengah VI;
- Jawa Tengah VII;
- Jawa Timur II;
- Jawa Timur VII;
- Jawa Timur VIII;
- Jawa Timur VIII;
- Kalimantan Timur;
- Sulawesi Barat;
- Sulawesi Tenggara;
- Bali;
- NTB I;
- NTT II;
- Maluku;
- Papua;
- Desain implementasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Kegiatan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan desa:
- Pemetaan, inventarisasi dan verifikasi areal dalam rangka pengembangan hutan sosial.
- Pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- Sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
- Pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Diseminasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB).
- Pengelolaan hutan oleh KPH bersama masyarakat (pengembangan agroforestri).
- Pengembangan usaha produktif (pembangunan kebun bibit desa dan pembuatan kompos).
- Patroli bersama.
- Reward untuk Desa Bebas Api.
- Pemulihan Ekosistem Gambut:
- Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG).
- Pemulihan ekosistem gambut:
- Suksesi alami;
- Rehabilitasi;
- Restorasi (sekat kanal dan pintu air);
- Cara lain yang sesuai dengan perkembangan iptek.
- Monitoring dan evaluasi.
- Pembangunan kesadaran hukum dengan optimalisasi MPA dan KPH.
- Kegiatan operasional Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan desa:
- Pencegahan illegal logging kawasan hutan produksi.
- Langkah-langkah pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dalam mengatasi illegal logging adalah kebijakan implementasi Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) yang diterapkan dari hulu (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu/IUPHHK) hingga ke hilir (industri dan eksportir) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30 Tahun 2016, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat PHPL dan Sertifikat Legalitas Kayu. Pelaksanaan sertifikasi tersebut dilakukan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI) meliputi 14 Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan 27 Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) menggunakan kriteria dan indikator sesuai peraturan perundangan. Sedangkan pengawasannya dilakukan oleh Pemantau Independen. Implementasi SVLK diharapkan dapat mengatasi illegal logging dan illegal trading serta dapat meningkatkan good governance. Penurunan proporsi kayu ilegal dalam ekspor kayu Indonesia dari 80% pada tahun 2004-2006, menjadi 60% pada 2015 dan menjadi 29,1% pada 2019.
- Dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) setiap tahunnya kementerian menganggarkan 500 Miliar rupiah. Hal ini sangat membantu sembari melihat kawasan hutan konservasi ini akan menolong untuk gerakan nasional sumber daya alam Indonesia. Perhutanan sosial dan hutan kemasyarakatan yaitu stimulasi penganggaran untuk pemerintah daerah dan petugas daerah.
- Penegakkan hukum pidana di sektor kehutanan dan lingkungan sejak 2015-2020, yakni:
- Jumlah hasil penegakkan hukum P21 (851 kasus) dengan rincian:
- Pembalakan liar: 427 kasus;
- Perambahan: 114 kasus;
- Peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL): 276 kasus;
- Pencemaran dan kerusakan lingkungan: 31 kasus;
- Kebakaran hutan dan lahan: 6 kasus.
- Jumlah hasil fasilitasi Kepolisian RI dan Kejaksaan (194 kasus), dengan rincian:
- Pembalakan liar: 6 kasus;
- Perambahan: 11 kasus;
- Peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL): 0 kasus;
- Pencemaran dan kerusakan lingkungan: 95 kasus;
- Kebakaran hutan dan lahan: 82 kasus.
- Jumlah hasil penegakkan hukum P21 (851 kasus) dengan rincian:
- Operasi pencegahan dan pengamanan hutan dan hasil hutan sejak 2015-2020 sebanyak 1.30 operasi, dengan rincian:
- Operasi pemulihan dan kawasan hutan: 525 operasi;
- Operasi peredaran TSL: 309 operasi;
- Operasi peredaran hasil hutan kayu: 536 operasi.
- Dasar hukum/kebijakan dalam penanganan konflik tenurial dan hutan adat, yaitu:
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Keputusan MK No. 35/PUU-X/2012 atas Uji Materi Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Keputusan MK No. 95/PUU-XII/2014 atas Uji Materi Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH);
- Peraturan Menteri LHK Nomor 84/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan;
- Peraturan Menteri LHK Nomor 83/Menlhk-Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial;
- Peraturan Menteri LHK Nomor P.21/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/201 tentang Hutan Hak dan Hutan Adat;
- Peraturan Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Nomor: P.4/PSKL/SET/PSL.1/4/2016 tentang Mediasi Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan;
- Peraturan Dirjen PSKL Nomor: P.6/PSKL/Set/Kum.1/5/2016 tentang Pedoman Asesmen Konflik Tenurial dan Hutan Adat.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
- Progres Report Mengenai Program Strategis Kementerian Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Pertanian dan Pemulihan Ekonomi Dampak Covid-19 — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian