Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 18 Jan 2017, Ditulis Tanggal: 13 Jan 2021,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan→Siti Nurbaya Bakar

Pada 18 Januari 2017, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan → Siti Nurbaya Bakar
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyampaikan dokumen tertulis terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Rekap temuan secara keseluruhan telah ditindaklanjuti.
  • Terkait inventarisasi aset dan akuntabilitas asetnya harus dipertajam dan sudah ditindaklanjuti.
  • Terkait PNBP, dalam data pengawasan ada data 68 Miliar yang harus dilacak konsolidasinya.
  • Ekspor kayu senilai 90,9 US Dollar.
  • Untuk konservasi SDA dan ekosistem, 481 wisatawan mancanegara datang ke wilayah konservasi.
  • Kehutanan sosial, penempatan areal kerja sudah ditetapkan dan sudah dimulai lebih intensif Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan Hutan sosial lainnya yang dibina
  • Hutan adat terus diperbaiki untuk lebih baik lagi.
  • Ada 322 spot pertambangan tanpa izin di sekitar 120 kabupaten/kota.
  • 1,5 juta ton telah berhasil dikurangi. Bank sampah naik 30% dan nasabah bank sampah meningkat 8%.
  • Rata-rata realisasi keuangan yang dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar 96,2%.
  • Rencana kerja 2017 adalah peningkatan akses kelola Hutan oleh masyarakat, pemanfaatan hutan wisata, pemulihan lahan kritis.
  • Secara umum dan ringkas, manajemen pelaksanaan pimpinan sekjen, programnya peningkatan tata kelola dan akuntabilitas.
  • Untuk kesehatan lingkungan dan kedaulatan energi serta ekspor kayu juga menjadi perhatian.
  • 51 juta bibit telah siap dikembangkan untuk mangrove dan lain-lain.
  • Perlindungan dan pengawasan wilayah konservasi juga menjadi prioritas.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melanjutkan penataan kawasan hutan untuk kepastian pengukuhan bagi masyarakat.
  • Terkait penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, bobot kegiatannya untuk meningkatkan kesadaran kepedulian terhadap lingkungan.
  • Penyiapan kawasan perhutanan sosial dilakukan pembinaan usaha yang tepat sasaran.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan melanjutkan pengakuan secara luas mengenai hutan adat dari masyarakat.
  • Untuk program pengendalian perubahan iklim dengan persiapkan desa percontohan pro iklim.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengelola sampah, melakukan penanganan sampah di lingkungan wisata yang sering dikunjungi.
  • Pemulihan kerusakan telah diperbaiki dan penambangan tanpa izin akan dilakukan pembinaan.
  • Pola kemitraan dengan skema bisnis eko wisata itu potensi yang ada bisa digali dengan baik.
  • Way Kambas mempunyai masalah sosial.
  • Perlu diberikan hukuman berat kepada para pelaku pemburuan satwa liar karena praktiknya terus meningkat.
  • Terkait Asian Games, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan waspada, sejak 30 Desember 2016 sudah ada lagi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).
  • Untuk Asian Games sudah dikomunikasikan dengan pansel Asian Games, mereka minta standar kualitas udara yang layak.
  • Untuk Kalimantan Selatan, masalah gambut sudah ada targetnya, daya serapnya tidak seperti yang diharapkan.
  • Terkait penyuluh hutan, memang baru disiapkan standar kompetensi dan kepala badannya sudah mempunyai tugas.
  • Skenario penyuluh sudah dilakukan pada diskusi awal, arahannya 2017 masyarakat merasakan kehadiran pemerintah untuk membantu.
  • Tentang PNBP, sangat teknis juga sehingga akan dijawab secara tertulis karena harus review secara keseluruhan.
  • Langkah bersama BRG, sebetulnya restorasi gambut itu dibantu proses pembentukan tim kerja.
  • Selama 2016, 600 ribu kanal blocking, per kanal bisa basahi 14 hektare.
  • Sudah ada regulasi terkait lahan gambut.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan