Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tindak Lanjut Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Tanggal Rapat: 19 Mar 2018, Ditulis Tanggal: 18 Aug 2020,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan→Siti Nurbaya Bakar

Pada 19 Maret 2018, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mengenai Tindak Lanjut Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Roem Karno dari Fraksi Golongan Karya dapil Gorontalo pada pukul 14:05 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : daelpos.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan → Siti Nurbaya Bakar
  • Total usulan tambahan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 adalah Rp. 285.871.546.000.
  • Peraturan Presiden Nomor 88 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan tidak mengatur mengenai kelapa sawit.
  • Sinergi terus diperluas supaya daerah yang akan direalisasi dipercepat.
  • Manusia bukan mangsa harimau. Konflik ini terjadi ketika manusia sedang melakukan aktivitas. Oleh karena itu, harimau menerkam bagian belakang leher manusia. Kemungkinan harimau sedang sakit. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penyembuhan trauma dan edukasi untuk keseimbangan ekosistem, evakuasi menyadarkan manusia untuk tidak beraktivitas di malam hari.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memberitahukan tanda-tanda wilayah harimau dan menyarankan agar masyarakat bekerja secara kelompok.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menata habitat harimau karena terputus-putus oleh kebun.
  • Harus ada pakan untuk harimau, yaitu babi hutan dan rusa. Apabila pakan tercukupi, maka harimau tidak akan keluar dari habitatnya. Yang paling penting adalah kesadaran manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain dan keterlibatan pemuka agama.
  • Terkait penataan taman nasional, sekarang kementerian menata kawasan konservasi.
  • Dari alokasi yang diberikan berjumlah 6 Juta Hektar memang didalam mekanisme Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melibatkan pendampingan secara independen oleh akademisi.
  • Sampai dengan 2019, sangat tidak realistis untuk mencapai lahan sebesar 12,7 Juta Hektar.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan