Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020 - Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut

Tanggal Rapat: 4 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 23 Mar 2020,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Ditjen PKTL KLHK

Pada 4 Februari 2020, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kepala Badan Restorasi Gambut mengenai Rencana Kerja Anggaran Tahun 2020 dan Perubahan Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Sudin dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dapil Lampung 1 pada pukul 10:39 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  • RKP 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk ke dalam 5 PN dan 3 PP. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masuk ke dalam PN 1, 3, dan 4.
  • Pada PN 1 yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai beberapa program seperti pendamping kompeten untuk pemberdayaan masyarakat, masyarakat kelompok tani hutan mandiri, dan peningkatan fasilitas hutan dan jasa lingkungan.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berusaha melihat PN sehingga pagu anggaran yang telah ditetapkan dapat dimasukkan ke dalam 11 kegiatan yang secara bertahap dari tahun ke tahun selalu di Evaluasi.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap di program KSDAE dapat ditingkatkan dan kita perhatikan kembali. Sehingga infrastuktur yang dibangun Pemerintah dapat berdampak bagi penanganan gangguan Kawasan Konservasi.
  • Mengenai anggaran berbasis masyarakat, bagaimana dalam program Eselon I nantinya peluang yang dapat ditingkatkan lebih besar lagi karena program ini sudah dilakukan setiap tahun, namun targetnya tidak pernah tercapai.
  • Anggaran berbasis masyarakat ini terutama sertifikasi UMKM ini sangat kecil karena program ini selalu kalah dengan program lainnya. Kondisinya ini sangat bisa ditingkatkan lagi dengan melibatkan masyarakat sebanyak-banyaknya.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap dari RDP ini ada arahan dari pimpinan dan anggota. Sekaligus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berharap usulan anggaran dapat ditingkatkan karena dari tahun ke tahun telah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ajukan. Jika tidak, maka program-program ini akan dikurangkan.
  • Namun, ada program-program yang berkaitan dengan masyarakat yang tidak bisa dihilangkan karena program berbasis masyarakat ini harus didukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
  • Pada Tahun 2015-2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan realisasi rehabilitasi hutan dan lahan, dimana program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah membuat kebun bibit rakyat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai 52 persemaian permanen di seluruh Indonesia.
  • Persemaian permanen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyediakan bibit gratis berkualitas yang bisa diambil perseorangan maupun kelompok.
  • 1 KTP bisa mendapatkan 25 bibit dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memonitoring dimana bibit-bibit ini akan ditanam. Untuk perseorangan bibit dapat diambil sendiri. Sedangkan kelompok bibit bisa diantarkan.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga melaksanakan rehabilitasi hutan manggrove dan ini akan terus dilakukan terutama untuk manggrove yang rusak.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membangun Instalasi Permanen Air Hujan (IPAH) untuk menampung air hujan dan bisa digunakan ketika musim kemarau panjang.
  • Untuk di IBKN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibebankan untuk membangun persemaian bibit. Bukan hanya bibit tanaman perkebunan, namun juga semua tanaman penghijauan di IBKN. Semua tanaman-tanaman termasuk juga tanaman bunga harus ada bibitnya di persemaian modern di IBKN.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga diharuskan oleh Presiden untuk menanam bibit tanaman di sekitar kawasan Candi Borobudur. Dimana beberapa tanaman yang ditanam harus sesuai dengan apa yang ada di relief Candi Borobudur. Beberapa bibit tanaman itu sangat langka.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga membangun kebun benih. Pembangunan ini ditujukan agar dapat menghasilkan bibit-bibit berkualitas.

Ditjen KSDAE KLHK
  • Ditjen KSDAE KLHK membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana di beberapa wisata alam di Indonesia pada tahun 2020 seperti di Danau Toba, Borobudur, Bromo, Labuan Bajo, dll.
  • Ditjen KSDAE KLHK juga melakukan kemitraan dengan masyarakat berkaitan dengen pengelolaan kawasan konservasi.

Ditjen PSLB3 KLHK
  • Ditjen PSLB3 KLHK masuk ke dalam 2 PP yaitu PP 2 dan 4. Pada PP 2 terkait dengan penyediaan fasilitas pengelolaan sampah di DAS Citarum. Pada PP 4 yang menjadi kegiatan utama adalah penyediaan fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan.
  • Tindak lanjut kunjungan kerja untuk kasus Limbah B3 isu pokoknya adalah tidak ada larangan mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku. Sedangkan faktanya bahwa yang masuk adalah skrap kertas dan skrap plastik ini tercampur semua.
  • Ditjen PSLB3 KLHK tidak ingin negara menjadi tempat sampah. Di Mojokerto, ada pekerjaan memilah limbah sampah.
  • Terkait alur aktivitas importasi dan masyarakat di Jawa Timur. Sampah impor kertas akan dibagi ke bahan baku kertas dan sampah menjadi CSR diberikan kepada rakyat.
  • Terkait langkah penyelesaian Jawa Timur. Jangka pendeknya, sisa residu yang ada akan dibakar. Janga panjangnya, Ditjen PSLB3 KLHK akan mengembangkan bank sampah dan membangun Pusat Daur Ulang sampah.

Irjen KLHK
  • Secara proaktif melakukan kegiatan pencegahan resiko. Belanja total kegiatan kami 59%.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah membuat proker pengawasan tahunan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan banyak pendampingan dan review. Proker pengawasan tahunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disesuaikan dengan tingkat resiko dari kegiatan.
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai program khusus, yaitu saberpungli dan anti korupsi. Anggaran banyak digunakan pada layanan dukungan manajemen.

Ditjen PPKL KLHK
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuat Lahan bekas tambang menjadi agroedu tourisme, ruang terbuka hijau, wisata pemancingan, dan agroforest.

Ditjen GakKum KLHK
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mempunyai kantor penegak hukum yang tersebar di Indonesia

Ditjen PPI KLHK
  • Dari kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan terbagi menjadi 4 program, yaitu pencegahan karhutlan, sarana dan prasarana penanganan karhutlan, penanggulangan karhutlan, dan peningkatan kapasitas tenaga dan pengendali karhutla.

Ditjen PKTL KLHK
  • Rekapitulasi data pinjam pakai kawasan sampai akhir Desember 2019 totalnya ada 662 unit untuk kegiatan tambang dengan 5 komoditas dan 1018 unit kegiatan non tambang dengan 22 komoditas.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan