Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Tanggal Rapat: 21 Jun 2016, Ditulis Tanggal: 25 Mar 2021,
Komisi/AKD: Komisi 5 , Mitra Kerja: Eselon 1 Kementerian PUPR

Pada 21 Juni 2016, Komisi 5 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Michael Wattimena dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Papua Barat pada pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: gatra.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Eselon 1 Kementerian PUPR
  • Ada paket-paker kegiatan yang diblokir karena waktu pelaksanaannya tidak memungkinkan.
  • Dengan melihat berbagai dinamika yang ada, kalau kita harus melakukan kegiatan itu pasti progresnya akan memburuk.
  • Total Rp8,4 triliun, yang belum lelang ada Rp3,4 triliun, sisa lelang Rp499 miliar dan relokasi anggaran Rp18 triliun untuk membiayai penelitian.
  • Akibat dari pemotongan tadi tentu ada perubahan output sudah kami sertakan pula jawaban tertulis dan kami siap diskusikan.
  • Pembebasan jalan tol menggunakan dana talangan dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) nanti akan diganti oleh pemerintah di tahun 2017.
  • Anggaran Bina Marga terbatas, sementara harga tanah dalam dua bulan naiknya sangat drastis.
  • Setelah kita bahas, solusinya adalah ditalangi walaupun kita harus membayar bunga.
  • Kondisi alan di Sumatera Utara lebih dari 2000 KM merupakan jalanan nasional yang panjang sehingga kita akan memberi perhatian lebih.
  • Perbaikan di jalan pantura tidak signifikan lagi, uangnya untuk percepatan jalan tol di pantura.
  • Untuk Kota Makassar dan Pare Pare kita alokasikan Rp75 miliar dan Rp5 miliar untuk lahan mudah-mudahan jalanan lebih baik.
  • Sekitar lebih dari 70% untuk banjir kemudian diblokir sehingga kita tidak bisa mentenderkan sehingga kita potong anggarannya.
  • Dana bencana alam tidak dipotong, banjir kita prioritaskan karena tahun ini kemarau namun terkadang banjir.
  • Konsep multiyears tetap berjalan tapi pembayarannya nanti dilakukan tahun depan.
  • Dari pemotongan ini kami menjaga program yang strategis seperti jalan di Provinsi Papua.
  • Dalam hal ini dari segi substansi kita menjaga agar pemotongan ini dampaknya kecil.
  • Prinsip pemotongan menjaga program prioritas seperti pembangunan jalan di Papua, jalan tol yang harus selesai tahun 2018.
  • Pemotongan tadi kita menjamin kondisi jalan masih optimal kecuali bencana alam, masih kami sediakan Rp600 miliar.
  • Untuk irigasi meski dipotong kami akan menjamin agar irigasinya tetap berjalan.
  • Masalah administratif dengan melihat waktu menjadi masalah besar bagi kami.
  • Berkaitan yang belum lelang sebelum bicara itu kita bicara paket lain sudah kontrak untuk mencari yang lebih penting.
  • Memotong kontrak itu sulit sekali, kalau Rp5 triliun dipotong maka kami memungkinkan alternatif yang terjadi.
  • Kalau kita bicara prioritas, bisa kita lakukan kalau belum mulai tahun anggaran, begitu mulai pilihannya bukan prioritas tapi selesai atau tidak selesai, takutnya prioritas tapi tidak selesai.
  • Kontrak yang di pulau Sumatera kita perpanjang agar penanganannya lebih jauh.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan